Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat menyiapkan data perdagangan dalam negeri, khususnya menyangkut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Pusat harus mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi terutama menyangkut UMKM. Hal ini penting dilakukan agar Indonesia terlepas dari ketergantungan produk impor," kata Gubernur Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Nasional UMKM Tahun 2022, di Kota Bandung, Jumat.
Baca juga: Pasar Kreatif Kota Bandung raih omzet Rp6,5 miliar, sebut Pemkot
Gubernur Ridwan Kamil mengatakan saat situasi ekonomi global yang tidak menentu seperti saat ini, perekonomian dalam negeri akan terpuruk jika masih bergantung barang-barang luar negeri.
"Dunia sedang tidak baik-baik saja. Agar tidak terjebak negara lain, kuncinya perbanyak perdagangan dalam negeri," kata dia.
Oleh karenanya Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat mendata potensi masing-masing provinsi, terutama menyangkut UMKM, agar setiap daerah akan saling mengetahui keberadaan barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus mengimpor dari luar negeri.
"Sehingga saat kita perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari China," katanya. Pihaknya memastikan kebersamaan setiap provinsi menjadi kunci utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi, terutama dalam merevitalisasi UMKM.
Gubernur Ridwan Kamil mencontohkan sejumlah negara yang gagal akibat lemahnya sektor yang langsung menyentuh rakyat tersebut.
Baca juga: UMKM Jawa Barat Juara Kota Bekasi ikuti pelatihan pembayaran digital
"Kuncinya perdagangan kita jangan bergantung pada orang luar. Kalau kita bisa maksimalkan dengan kita sendiri, kita selamat. Jadi Pak Menteri (Teten), saya butuh data, Papua butuhnya apa, Insya Allah di Jawa Barat ada," katanya.
Menyikapi permintaan Gubernur Ridwan Kamil tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan pemerintah terus berupaya merevitalisasi UMKM, salah satunya dengan mendata setiap potensi yang ada di masing-masing daerah.
"Kami perlu data antar-daerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat," kata Menteri Teten.
Ia mengakui menyadari optimalisasi sektor UMKM dalam negeri ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Kalau Rp400 triliun dibelanjakan ke UMKM, bisa mengciptakan pertumbuhan ekonomi1,58 persen atau menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru," katanya.
Oleh karena itu dia kembali menegaskan pemerintah berkomitmen dalam optimalisasi UMKM. Selain terus berusaha agar jumlahnya bertambah, dia pun menyebut pihaknya mengupayakan agar kualitasnya semakin membaik.
Baca juga: Wali Kota ingin UMKM asal Bandung lebarkan sayap sampai Malaysia
"Kita akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tak lagi hanya pelatihan," katanya.
Selain itu Menteri Teten menyebutkan akan lebih mengenalkan UMKM dengan digitalisasi, karena potensi nilai ekonomi digital pada 2030 mencapai Rp5.400 triliun.
"Namun saat ini lebih dari 10 persen di e-commerce itu produk impor. Sehingga kita harus perkuat produksi kita, agar pasar digital yang besar ini dapat memberi manfaat. Terlebih penyelenggaraan pendidikan, properti, transportasi, dan kesehatan, sekarang berbasis teknologi. Ini wilayah UMKM yang harus kita perkuat," kata Menteri Teten.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Pusat harus mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi terutama menyangkut UMKM. Hal ini penting dilakukan agar Indonesia terlepas dari ketergantungan produk impor," kata Gubernur Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Nasional UMKM Tahun 2022, di Kota Bandung, Jumat.
Baca juga: Pasar Kreatif Kota Bandung raih omzet Rp6,5 miliar, sebut Pemkot
Gubernur Ridwan Kamil mengatakan saat situasi ekonomi global yang tidak menentu seperti saat ini, perekonomian dalam negeri akan terpuruk jika masih bergantung barang-barang luar negeri.
"Dunia sedang tidak baik-baik saja. Agar tidak terjebak negara lain, kuncinya perbanyak perdagangan dalam negeri," kata dia.
Oleh karenanya Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat mendata potensi masing-masing provinsi, terutama menyangkut UMKM, agar setiap daerah akan saling mengetahui keberadaan barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus mengimpor dari luar negeri.
"Sehingga saat kita perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari China," katanya. Pihaknya memastikan kebersamaan setiap provinsi menjadi kunci utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi, terutama dalam merevitalisasi UMKM.
Gubernur Ridwan Kamil mencontohkan sejumlah negara yang gagal akibat lemahnya sektor yang langsung menyentuh rakyat tersebut.
Baca juga: UMKM Jawa Barat Juara Kota Bekasi ikuti pelatihan pembayaran digital
"Kuncinya perdagangan kita jangan bergantung pada orang luar. Kalau kita bisa maksimalkan dengan kita sendiri, kita selamat. Jadi Pak Menteri (Teten), saya butuh data, Papua butuhnya apa, Insya Allah di Jawa Barat ada," katanya.
Menyikapi permintaan Gubernur Ridwan Kamil tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan pemerintah terus berupaya merevitalisasi UMKM, salah satunya dengan mendata setiap potensi yang ada di masing-masing daerah.
"Kami perlu data antar-daerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat," kata Menteri Teten.
Ia mengakui menyadari optimalisasi sektor UMKM dalam negeri ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Kalau Rp400 triliun dibelanjakan ke UMKM, bisa mengciptakan pertumbuhan ekonomi1,58 persen atau menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru," katanya.
Oleh karena itu dia kembali menegaskan pemerintah berkomitmen dalam optimalisasi UMKM. Selain terus berusaha agar jumlahnya bertambah, dia pun menyebut pihaknya mengupayakan agar kualitasnya semakin membaik.
Baca juga: Wali Kota ingin UMKM asal Bandung lebarkan sayap sampai Malaysia
"Kita akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tak lagi hanya pelatihan," katanya.
Selain itu Menteri Teten menyebutkan akan lebih mengenalkan UMKM dengan digitalisasi, karena potensi nilai ekonomi digital pada 2030 mencapai Rp5.400 triliun.
"Namun saat ini lebih dari 10 persen di e-commerce itu produk impor. Sehingga kita harus perkuat produksi kita, agar pasar digital yang besar ini dapat memberi manfaat. Terlebih penyelenggaraan pendidikan, properti, transportasi, dan kesehatan, sekarang berbasis teknologi. Ini wilayah UMKM yang harus kita perkuat," kata Menteri Teten.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022