Penyaluran Pertalite dan Solar hingga Mei 2022 sudah melebihi kuota

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi  jenis Solar dan Pertalite hingga Mei 2022 sudah melebihi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.

 

Irto Ginting dalam jumpa pers virtual, Kamis, menuturkan sesuai dengan prognosa, realisasi penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite pada 2022 sebanyak 28 juta kilo liter sementara untuk tahun ini, kuotanya adalah 23,05 juta kiloliter. 

 

"Jadi hingga 'year to date' Mei 2022, realisasi Pertalite sudah melebihi kuota sebanyak 23 persen" kata Irto.

 

Sementara prognosa Solar adalah 17,2 juta kiloliter untuk tahun 2022 sedangkan kuota yang diberikan pemerintah hanya 14,91 juta kiloliter.

 

"Jadi untuk 'year to date' Mei ini, realisasi solar subsidi telah melebihi kuota sebanyak 11 persen," kata dia.

 

Menurut dia pemerintah saat ini sudah mengeluarkan subsidi untuk energi hingga Rp520 triliun dan sebagian besar digunakan untuk BBM bersubsidi (jenis Solar dan Pertalite).

---

"Dan Pertamina ditugaskan untuk menyalurkan BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tepat kuota, sesuai kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kalau kita melihat tren konsumsi saat ini dan jika tidak dilakukan pengaturan ada potensi kita akan over kuota," kata dia.

 

Lebih lanjut ia mengatakan sebagai upaya agar penyaluran BBM bersubsidi tepat guna, saat ini pemerintah sedang melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan SK Kepala BPH Migas No 4 tahun 2020.

 

Maka, kata dia, Pertamina saat ini sedang mengembangkan MyPertamina sebagai platform digital atau sistem IT dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar sesuai dua aturan tersebut.

 

"Untuk apa tujuannya? Mendata siapa saja yg berhak menerima subsidi BBM. Di sini komitmen Pertamina dalam menyalurkan Pertalite dan Solar sesuai regulasi dan sesuai kuota yang ditetapkan sehingga subsidi energi tadi bisa tepat sampai sasaran," kata dia.

 

Ke depannya pencatatan atau data ini juga akan digunakan untuk menetapkan subsidi energi bersama pemerintah.

 

"Penggunaan platform ini juga merupakan pencegahan potensi terjadinya penyelewengan BBM bersubsidi di lapangan," kata dia.