Bupati Cirebon, Jawa Barat Imron mengatakan pemerintah belum memberikan dana kerahiman bagi para peternak yang hewan ternaknya mati terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), karena belum dianggarkan.
"Kami sampai sekarang belum ada (dana kerahiman bagi peternak yang ternaknya mati)," kata Imron di Cirebon, Senin.
Menurutnya belum adanya dana kerahiman bagi peternak yang hewannya mati terjangkit wabah PMK, karena tidak memiliki anggaran untuk kasus tersebut.
Baca juga: Dinkes Cirebon catat kasus DBD Januari hingga Juni capai 1.000 orang
Alasannya, lanjut Imron, anggaran yang saat ini dibuat oleh Pemkab Cirebon, sudah setahun sebelumnya dianggarkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan tidak ada anggaran khusus untuk PMK.
Ia mengatakan apabila kasus PMK terus terjadi, pihaknya akan menganggarkan melalui anggaran perubahan, namun itu harus disepakati bersama dengan DPRD terlebih dahulu.
"Kalau wabahnya terus terjadi, baru mungkin bisa kita anggarkan, baik melalui perubahan maupun murni," ujarnya.
Imron menambahkan penanganan wabah PMK di Kabupaten Cirebon, terus dilakukan oleh dinas terkait guna meminimalisir kerugian yang dialami oleh para peternak dengan cara memberikan obat-obatan.
Baca juga: Bupati Cirebon minta pedagang hewan kurban terbuka saat datangkan dari luar
Untuk itu, pihaknya juga mengimbau kepada para peternak dan juga pedagang, agar terbuka ketika mendatangkan hewan dari luar daerah.
"Yang terpenting saat ini keterbukaan semua saat mendatangkan hewan ternak, agar wabah tidak semakin parah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Kami sampai sekarang belum ada (dana kerahiman bagi peternak yang ternaknya mati)," kata Imron di Cirebon, Senin.
Menurutnya belum adanya dana kerahiman bagi peternak yang hewannya mati terjangkit wabah PMK, karena tidak memiliki anggaran untuk kasus tersebut.
Baca juga: Dinkes Cirebon catat kasus DBD Januari hingga Juni capai 1.000 orang
Alasannya, lanjut Imron, anggaran yang saat ini dibuat oleh Pemkab Cirebon, sudah setahun sebelumnya dianggarkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan tidak ada anggaran khusus untuk PMK.
Ia mengatakan apabila kasus PMK terus terjadi, pihaknya akan menganggarkan melalui anggaran perubahan, namun itu harus disepakati bersama dengan DPRD terlebih dahulu.
"Kalau wabahnya terus terjadi, baru mungkin bisa kita anggarkan, baik melalui perubahan maupun murni," ujarnya.
Imron menambahkan penanganan wabah PMK di Kabupaten Cirebon, terus dilakukan oleh dinas terkait guna meminimalisir kerugian yang dialami oleh para peternak dengan cara memberikan obat-obatan.
Baca juga: Bupati Cirebon minta pedagang hewan kurban terbuka saat datangkan dari luar
Untuk itu, pihaknya juga mengimbau kepada para peternak dan juga pedagang, agar terbuka ketika mendatangkan hewan dari luar daerah.
"Yang terpenting saat ini keterbukaan semua saat mendatangkan hewan ternak, agar wabah tidak semakin parah," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022