Ratusan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendapatkan pelatihan sistem keuangan desa (siskedes) agar mampu mengelola keuangan desa secara digital, sehingga program membangun desa bisa menjadi lebih baik.
"Saya berharap pendidikan latihan siskedes yang sekarang sudah berbasis elektronik, kita jadikan sebagai model karena nanti saya ingin semua perangkat desa di Kabupaten Garut profesional," kata Bupati Garut Rudy Gunawan saat melepas perwakilan aparatur desa di Pendopo, Kabupaten Garut, Selasa.
Baca juga: Kelayakan bus di Garut diperiksa antisipasi kecelakaan lalu lintas
Ia menuturkan sebanyak 230 aparatur perangkat desa dari 100 desa perwakilan Garut mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang digelar oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (Lempana) itu di Garut.
Bupati mengapresiasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Garut yang menggelar acara bimbingan teknis bagi aparatur desa tersebut karena nantinya akan membantu dalam segala perbaikan tata kelola keuangan desa.
Perangkat desa, kata dia, harus paham dalam pengelolaan keuangan, sementara kepala desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut maupun Apdesi tidak ragu untuk mengeluarkan anggaran dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan pemerintahan desa.
"Berapa pun dana yang dikelola desa itu adalah uang negara, berimplikasi pada hukum, karena barang siapa yang melakukan baik perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan keuangan yang menyebabkan kerugian negara, dua unsur terpenuhi, maka sanksinya pidana," katanya.
Ia menambahkan bupati sampai dengan kepala desa pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan uang karena sudah dilimpahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maupun kepala satuan kerja perangkat daerah yang diamanatkan kepada bendahara.
"Ini adalah bagian bagaimana kita semua harus paham terhadap itu, juga di kepala desa, kepala desa tidak bisa mengeluarkan cek, saya pun tidak bisa mengeluarkan SPM (surat perintah membayar), tidak bisa menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) karena sudah dilimpahkan," kata Bupati.
Kepala DPMD Kabupaten Garut Wawan Nurdin menambahkan saat ini desa sudah mempunyai kemandirian, untuk itu pihaknya menganggarkan dana untuk pelatihan bimtek dalam rangka menuju era digitalisasi desa.
Ia berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa termasuk kepala desanya, sehingga kualitas pemerintahan desa dapat lebih baik.
"Pemerintahan desa menjadi meningkat dan pembangunan atau pelaksanaan kemasyarakatan pembangunan pemerintahan di desa menjadi lebih maju," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut buka layanan pusat informasi untuk penanganan PMK
Baca juga: Polisi ungkap indekos dijadikan tempat penyimpanan sepeda motor curian di Garut
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Saya berharap pendidikan latihan siskedes yang sekarang sudah berbasis elektronik, kita jadikan sebagai model karena nanti saya ingin semua perangkat desa di Kabupaten Garut profesional," kata Bupati Garut Rudy Gunawan saat melepas perwakilan aparatur desa di Pendopo, Kabupaten Garut, Selasa.
Baca juga: Kelayakan bus di Garut diperiksa antisipasi kecelakaan lalu lintas
Ia menuturkan sebanyak 230 aparatur perangkat desa dari 100 desa perwakilan Garut mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang digelar oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (Lempana) itu di Garut.
Bupati mengapresiasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Garut yang menggelar acara bimbingan teknis bagi aparatur desa tersebut karena nantinya akan membantu dalam segala perbaikan tata kelola keuangan desa.
Perangkat desa, kata dia, harus paham dalam pengelolaan keuangan, sementara kepala desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut maupun Apdesi tidak ragu untuk mengeluarkan anggaran dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan pemerintahan desa.
"Berapa pun dana yang dikelola desa itu adalah uang negara, berimplikasi pada hukum, karena barang siapa yang melakukan baik perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan keuangan yang menyebabkan kerugian negara, dua unsur terpenuhi, maka sanksinya pidana," katanya.
Ia menambahkan bupati sampai dengan kepala desa pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan uang karena sudah dilimpahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maupun kepala satuan kerja perangkat daerah yang diamanatkan kepada bendahara.
"Ini adalah bagian bagaimana kita semua harus paham terhadap itu, juga di kepala desa, kepala desa tidak bisa mengeluarkan cek, saya pun tidak bisa mengeluarkan SPM (surat perintah membayar), tidak bisa menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) karena sudah dilimpahkan," kata Bupati.
Kepala DPMD Kabupaten Garut Wawan Nurdin menambahkan saat ini desa sudah mempunyai kemandirian, untuk itu pihaknya menganggarkan dana untuk pelatihan bimtek dalam rangka menuju era digitalisasi desa.
Ia berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa termasuk kepala desanya, sehingga kualitas pemerintahan desa dapat lebih baik.
"Pemerintahan desa menjadi meningkat dan pembangunan atau pelaksanaan kemasyarakatan pembangunan pemerintahan di desa menjadi lebih maju," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut buka layanan pusat informasi untuk penanganan PMK
Baca juga: Polisi ungkap indekos dijadikan tempat penyimpanan sepeda motor curian di Garut
Editor : Feri Purnama
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022