Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyatakan akan fokus menuntaskan empat permasalahan utama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang akan dituangkan ke dalam program kerja setahun mendatang usai dilantik hari ini.
"Saya telah mengidentifikasi, ada empat fokus permasalahan utama yang akan dijadikan program," katanya di Cikarang, Senin.
Dia menjelaskan fokus kerja pertama adalah terkait persoalan pembangunan infrastruktur yang dikelompokkan menjadi tiga sub-program yakni perhubungan, permukiman, serta pembangunan fasilitas publik.
"Di bidang perhubungan meliputi jalan, drainase, dan penerangan jalan umum. Kemudian bidang permukiman seperti penuntasan air kotor, penyediaan air bersih, sampah, dan rumah tidak layak huni. Terakhir infrastruktur pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum," paparnya.
Permasalahan utama kedua yakni mengurangi angka pengangguran masyarakat, khususnya bagi mereka yang tercatat sebagai warga Kabupaten Bekasi. Realisasi program ini dengan pembentukan satuan tugas yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektoral terkait.
"Masalah kedua adalah SDM, terkait tenaga kerja dan pengangguran. Tadi dalam diskusi muncul gagasan kami akan bentuk satgas pengangguran, nanti mungkin istilahnya akan kami diskusikan lagi. Bentuknya seperti Satgas COVID-19, rapatnya intens, berbagai sektoral. Kami eksekusi bersama agar dari waktu ke waktu pengangguran bisa kita tuntaskan," ucapnya.
Dani juga akan mengupayakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dengan kolaborasi yang melibatkan perusahaan swasta melalui program pendanaan corporate social responsibility (CSR).
Sama halnya dengan masalah pengangguran, ia juga akan membentuk satuan tugas khusus dari internal Pemerintah Kabupaten Bekasi serta eksternal swasta.
"Ketiga masalah pendanaan, kami akan cermati, selain APBD akan kami efektifkan, APBN juga kita tarik, dan 'CSR'. Karena di sini banyak aspirasi tadi bagaimana 'CSR' ini bisa dikelola secara baik. Kami akan bentuk satgas khusus, tadi sudah ada kesediaan dari APINDO, KADIN dan pengelola kawasan industri untuk duduk bersama dalam satu komite agar nanti terang-benderang," tuturnya.
"Terakhir dan tak kalah penting, saya juga akan melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi birokrasi pelayanan," imbuh dia.
Pria yang juga menjabat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat itu mengaku tahu betul permasalahan di wilayah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Dani pernah menjadi Penjabat Bupati Bekasi sebelum digantikan oleh Pelaksana tugas Bupati Bekasi Akhmad Marjuki.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Saya telah mengidentifikasi, ada empat fokus permasalahan utama yang akan dijadikan program," katanya di Cikarang, Senin.
Dia menjelaskan fokus kerja pertama adalah terkait persoalan pembangunan infrastruktur yang dikelompokkan menjadi tiga sub-program yakni perhubungan, permukiman, serta pembangunan fasilitas publik.
"Di bidang perhubungan meliputi jalan, drainase, dan penerangan jalan umum. Kemudian bidang permukiman seperti penuntasan air kotor, penyediaan air bersih, sampah, dan rumah tidak layak huni. Terakhir infrastruktur pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum," paparnya.
Permasalahan utama kedua yakni mengurangi angka pengangguran masyarakat, khususnya bagi mereka yang tercatat sebagai warga Kabupaten Bekasi. Realisasi program ini dengan pembentukan satuan tugas yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektoral terkait.
"Masalah kedua adalah SDM, terkait tenaga kerja dan pengangguran. Tadi dalam diskusi muncul gagasan kami akan bentuk satgas pengangguran, nanti mungkin istilahnya akan kami diskusikan lagi. Bentuknya seperti Satgas COVID-19, rapatnya intens, berbagai sektoral. Kami eksekusi bersama agar dari waktu ke waktu pengangguran bisa kita tuntaskan," ucapnya.
Dani juga akan mengupayakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dengan kolaborasi yang melibatkan perusahaan swasta melalui program pendanaan corporate social responsibility (CSR).
Sama halnya dengan masalah pengangguran, ia juga akan membentuk satuan tugas khusus dari internal Pemerintah Kabupaten Bekasi serta eksternal swasta.
"Ketiga masalah pendanaan, kami akan cermati, selain APBD akan kami efektifkan, APBN juga kita tarik, dan 'CSR'. Karena di sini banyak aspirasi tadi bagaimana 'CSR' ini bisa dikelola secara baik. Kami akan bentuk satgas khusus, tadi sudah ada kesediaan dari APINDO, KADIN dan pengelola kawasan industri untuk duduk bersama dalam satu komite agar nanti terang-benderang," tuturnya.
"Terakhir dan tak kalah penting, saya juga akan melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi birokrasi pelayanan," imbuh dia.
Pria yang juga menjabat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat itu mengaku tahu betul permasalahan di wilayah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Dani pernah menjadi Penjabat Bupati Bekasi sebelum digantikan oleh Pelaksana tugas Bupati Bekasi Akhmad Marjuki.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022