DPRD: Penegakan aturan kunci keberhasilan penyusunan Raperda Pariwisata Jawa Barat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan dalam menyusun Raperda Pariwisata Jawa Barat kunci utama keberhasilannya bukan dari proses penyusunan perda tersebut, melainkan dalam penegakan aturan. 

 

"Salah satu yang dipelajari dari para pelaku usaha wisata, dasar utamanya adalah dalam penegakan aturan dari sebuah perda," kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira di Bandung, Kamis.

 

Yunandar menuturkan beberapa waktu lalu pihaknya menghadiri Rapat Kerja tentang Pembahasan Raperda Kepariwisataan Jawa Barat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan sejumlah pelaku usaha bidang pariwisata Jawa Barat.

Baca juga: DPRD Jawa Barat minta Pemprov terus promosikan wisata lewat media sosial

 

Dia mengatakan yang tidak kalah penting dalam pembahasan sebuah raperda juga terdapat pada sektor pembinaan sumber daya manusia, yakni bagaimana meramunya menjadi sebuah kesatuan dalam melaksanakan perda yang akan dijalankan

 

Dengan begitu, kata Yunandar, dapat memberikan insentif bukan hanya pada para pelaku usahanya tetapi juga kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten kota hingga pemerintah desa.

 

"Setelah ada upaya yang diterapkan secara holistik dan dapat dikoordinasikan dengan baik. Maka itu akan menjadikan penegakan perda sesuai dengan yang diharapkan," ujar Yunandar.

---

Yunandar mengatakan Jawa Barat ini harus memiliki sebuah ikon yang khas dan cenderung mewakili wilayah Jawa Barat karena menurutnya masyarakat masih belum bisa mengindikasikan ciri khas dari Jawa Barat itu apa.

 

"Branding-nya yang belum kita dapatkan dari Jawa Barat atau simbol apa yang akan didapatkan wisatawan dari Jawa Barat," katanya.

 

Yunandar menambahkan jika melihat para pelaku usaha Meeting Incentive Convention Exhibiton (MICE) yang merupakan salah satu industri wisata yang cukup menjanjikan secara bisnis.

 

Pihaknya juga harus memikirkan agar membuat wisata menjadi bernilai lebih besar.

 

Selain itu, lanjut Yunandar, bukan hanya aspek wisata saja yang harus diatur dalam perda tersebut namun juga bagaimana meningkatkan tren perekonomian secara luas.

 

"Bagaimana MICE ini menjadi sebuah potensi besar yang dapat dimasukan dalam perda yang akan berdampak besar pada perekonomian kepariwisataan di Jawa Barat," kata dia.