Kemampuan daya saing Kota Bogor pada 2021 berada di peringkat ke-6 di Jawa Barat atau naik dari kategori sedang menjadi tinggi dengan nilai indeks 3.066, demikian diumumkan oleh Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah.
Syarifah di Kota Bogor, Kamis, mengatakan peningkatan daya saing Kota Bogor memang terus meningkat seiring dengan dorongan kinerja dari berbagai organisasi perangkat daerah yang ada di daerah tersebut.
Baca juga: Warga Bogor pesan 18.531 liter minyak goreng curah via aplikasi Pemprov Jabar
Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kota Bogor mendapat peringkat ke-18 se-Indonesia dengan nilai indeks inovasi 57.
Meskipun begitu, untuk mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya masih perlu kerja keras mengenai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2021 yang merupakan tahun pertama penilaian pengelolaan keuangan daerah, dengan data yang diukur mulai dari 2018, 2019 dan 2020.
Saat ini menempati urutan ke-13 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk IPKD dan masuk dalam Kategori Perlu Perbaikan Peringkat B.
"Di 2021 ada kekurangan pengisian IPKD yakni publikasi APBD lebih dari 30 hari sejak dokumen ditetapkan, SPM terkait permukiman tidak dianggarkan pada kegiatan sehingga target dan capaian SPM tidak ada. Data pendukung pendidikan dan kesehatan tidak lengkap sehingga nilai pengukuran menjadi nol," ungkapnya.
Syarifah menyebutkan, hasil desk (pembinaan) tahap satu, data IPKD yang sudah ada baru data Trantibum Linmas dan data sosial. Data telah dikirimkan dari Dinas Pendidikan dan data terkait SPM baru didapat dari BPBD, Dinsos, Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Tengah, sehingga dibuat desk tahap dua untuk melengkapi data IDSD, IGA dan IPKD.
“Saya titip pada saat desk kedua harus hadir semua. Nah, untuk memonitor agar hadir semua, saya minta OPD menunjuk satu orang,” katanya.
Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Bogor Irma Arlini Dewi menambahkan ada tiga indeks yang selama ini diukur Bappeda. Antara lain, Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Inovasi Daerah.
Baca juga: Survei: Dedi Mulyadi dan Susi Pudjiastuti penantang Pilgub Jabar 2024
Indeks Inovasi Daerah diapresiasi pemerintah pusat melalui gelaran Innovative Government Award (IGA) atau sebuah penghargaan dari Kemendagri untuk kabupaten/kota yang indeks inovasinya tinggi.
"Semua indeks ini ada kategorinya, kalau untuk IDSD kategorinya ada rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Di 2021 Kota Bogor naik menjadi peringkat tinggi dari sebelumnya di peringkat sedang," ujarnya.
Irma menyampaikan pada pekan depan, rencanaakan kembali digelar desk kedua untuk bisa mendampingi OPD mengisi data-data pendukung, karena ada sekitar 20 form yang harus diisi, dari mulai deskripsi inovasi sampai tingkat kematangan inovasi tersebut serta siapa pengelolanya. Kemudian untuk Indeks Pengelolaan Keuangan ini baru mulai dari 2021.
"Meski indeks baru tapi IPKD harus bagus, karena ini menjadi syarat Pemkot atau Pemda bisa mendapatkan reward Dana Insentif Daerah (DID) dari hasil kategori sangat inovatif di IGA," katanya.
Baca juga: Pos Indonesia salurkan BLT minyak goreng kepada 3,2 juta KPM Jabar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Syarifah di Kota Bogor, Kamis, mengatakan peningkatan daya saing Kota Bogor memang terus meningkat seiring dengan dorongan kinerja dari berbagai organisasi perangkat daerah yang ada di daerah tersebut.
Baca juga: Warga Bogor pesan 18.531 liter minyak goreng curah via aplikasi Pemprov Jabar
Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kota Bogor mendapat peringkat ke-18 se-Indonesia dengan nilai indeks inovasi 57.
Meskipun begitu, untuk mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya masih perlu kerja keras mengenai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2021 yang merupakan tahun pertama penilaian pengelolaan keuangan daerah, dengan data yang diukur mulai dari 2018, 2019 dan 2020.
Saat ini menempati urutan ke-13 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk IPKD dan masuk dalam Kategori Perlu Perbaikan Peringkat B.
"Di 2021 ada kekurangan pengisian IPKD yakni publikasi APBD lebih dari 30 hari sejak dokumen ditetapkan, SPM terkait permukiman tidak dianggarkan pada kegiatan sehingga target dan capaian SPM tidak ada. Data pendukung pendidikan dan kesehatan tidak lengkap sehingga nilai pengukuran menjadi nol," ungkapnya.
Syarifah menyebutkan, hasil desk (pembinaan) tahap satu, data IPKD yang sudah ada baru data Trantibum Linmas dan data sosial. Data telah dikirimkan dari Dinas Pendidikan dan data terkait SPM baru didapat dari BPBD, Dinsos, Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Tengah, sehingga dibuat desk tahap dua untuk melengkapi data IDSD, IGA dan IPKD.
“Saya titip pada saat desk kedua harus hadir semua. Nah, untuk memonitor agar hadir semua, saya minta OPD menunjuk satu orang,” katanya.
Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Bogor Irma Arlini Dewi menambahkan ada tiga indeks yang selama ini diukur Bappeda. Antara lain, Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Inovasi Daerah.
Baca juga: Survei: Dedi Mulyadi dan Susi Pudjiastuti penantang Pilgub Jabar 2024
Indeks Inovasi Daerah diapresiasi pemerintah pusat melalui gelaran Innovative Government Award (IGA) atau sebuah penghargaan dari Kemendagri untuk kabupaten/kota yang indeks inovasinya tinggi.
"Semua indeks ini ada kategorinya, kalau untuk IDSD kategorinya ada rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Di 2021 Kota Bogor naik menjadi peringkat tinggi dari sebelumnya di peringkat sedang," ujarnya.
Irma menyampaikan pada pekan depan, rencanaakan kembali digelar desk kedua untuk bisa mendampingi OPD mengisi data-data pendukung, karena ada sekitar 20 form yang harus diisi, dari mulai deskripsi inovasi sampai tingkat kematangan inovasi tersebut serta siapa pengelolanya. Kemudian untuk Indeks Pengelolaan Keuangan ini baru mulai dari 2021.
"Meski indeks baru tapi IPKD harus bagus, karena ini menjadi syarat Pemkot atau Pemda bisa mendapatkan reward Dana Insentif Daerah (DID) dari hasil kategori sangat inovatif di IGA," katanya.
Baca juga: Pos Indonesia salurkan BLT minyak goreng kepada 3,2 juta KPM Jabar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022