ANTARAJAWABARAT.com,17/4- Jabatan Direktur PDAM Tirta Mukti Cianjur, Jabar, terus menuai protes dari berbagai kalangan. Bahkan posisi Herman Suherman sebagai Dirut PDAM Cianjur disebut-sebut cacat hukum.
Selama ini Herman berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tidak pernah memimpin perusahaan, sesuai dengan Permendagri No2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM, kata Yusef Sumantri Direktur Eksekutif LSM Inside, Selasa.
Dalam aturan tersebut, calon Direktur berasal dari PDAM harus memiliki pengalaman kerja 10 tahun, atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi bukan dari PDAM, dibuktikan surat keterangan perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
Namun Bupati Cianjur, terkesan 'tangan besi' dalam menentukan siapa yang layak dan tidak layak, memimpin PDAM Cianjur. Bahkan bupati jelas-jelas mengacuhkan Permendagri dengan menetapkan PNS itu sebagai Dirut, katanya.
Sehingga jelas dia, pihaknya melayangkan surat terbuka yang ditujukan ke Ketua DPRD Cianjur, mendesak untuk memanggil Bupati Cianjur dan Dirut PDAM, agar membatalkan pengangkatan Dirut PDAM periode 2012-2016.
Pelanggaran bupati atas pengangkatan dirut PDAM yang baru, kata dia, semakin memperjelas bahwa Dirut PDAM cacat hukum. Serta kebijakan yang diambil kedepan berpotensi pada tindakan koruptif dan tidak syah.
Jelas sekali dalam Permendagri, disebutkan direksi dilarang memangku jabatan rangkap, jabatan struktural atau fungsional pada instansi dan lembaga pemerintah pusat atau daerah, tandasnya.
Sementara itu, selang beberapa minggu dilantiknya Direktur PDAM Cianjur yang baru, tidak ikuti dengan pelayanan prima yang selama ini, menjadi motto PDAM Tirta Mukti.
Dimana sebagian besar pelanggan perusahaan air tersebut, mengeluh tidak mengalirnya air ke rumah-rumah pelangan sejak beberapa hari terakhir.
"Yang harus dibenahi itu pelayanan, bukan menunjuk Direktur yang menurut kami tidak tahu cara mengelola PDAM. Kalau mau pilih orang PDAM yang sudah lama dan faham benar soal pengelolaan air," kata Rismet (39) pelangan PDAM di Kecamatan Cianjur kota.***1***(KR,FKR)
Fikri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
Selama ini Herman berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tidak pernah memimpin perusahaan, sesuai dengan Permendagri No2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM, kata Yusef Sumantri Direktur Eksekutif LSM Inside, Selasa.
Dalam aturan tersebut, calon Direktur berasal dari PDAM harus memiliki pengalaman kerja 10 tahun, atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi bukan dari PDAM, dibuktikan surat keterangan perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
Namun Bupati Cianjur, terkesan 'tangan besi' dalam menentukan siapa yang layak dan tidak layak, memimpin PDAM Cianjur. Bahkan bupati jelas-jelas mengacuhkan Permendagri dengan menetapkan PNS itu sebagai Dirut, katanya.
Sehingga jelas dia, pihaknya melayangkan surat terbuka yang ditujukan ke Ketua DPRD Cianjur, mendesak untuk memanggil Bupati Cianjur dan Dirut PDAM, agar membatalkan pengangkatan Dirut PDAM periode 2012-2016.
Pelanggaran bupati atas pengangkatan dirut PDAM yang baru, kata dia, semakin memperjelas bahwa Dirut PDAM cacat hukum. Serta kebijakan yang diambil kedepan berpotensi pada tindakan koruptif dan tidak syah.
Jelas sekali dalam Permendagri, disebutkan direksi dilarang memangku jabatan rangkap, jabatan struktural atau fungsional pada instansi dan lembaga pemerintah pusat atau daerah, tandasnya.
Sementara itu, selang beberapa minggu dilantiknya Direktur PDAM Cianjur yang baru, tidak ikuti dengan pelayanan prima yang selama ini, menjadi motto PDAM Tirta Mukti.
Dimana sebagian besar pelanggan perusahaan air tersebut, mengeluh tidak mengalirnya air ke rumah-rumah pelangan sejak beberapa hari terakhir.
"Yang harus dibenahi itu pelayanan, bukan menunjuk Direktur yang menurut kami tidak tahu cara mengelola PDAM. Kalau mau pilih orang PDAM yang sudah lama dan faham benar soal pengelolaan air," kata Rismet (39) pelangan PDAM di Kecamatan Cianjur kota.***1***(KR,FKR)
Fikri
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012