ANTARAJAWABARAT.com,26/3 - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, mengatakan, pengerahan pasukan TNI dalam pengamanan aksi ujuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai permintaan polri.
"Personel yang saya sediakan sesuai dengan permintaan Polri," ujar Panglima TNI usai melakukan rapat dengan Mendagri Gamawan Fauzi, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kepala BIN Marciano Norman dan Polri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin sore.
Agus tidak menyebut berapa personel yang dipersiapkan itu. Yang jelas, TNI siap memenuhi berapa pun jumlah yang diminta oleh Polri.
Penempatan para tentara itu hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu sesuai dengan tempat yang dianggap vital dan fatal, bukan disemua tempat.
"Pokoknya Polri minta dimana (penempatan TNI), kita akan siapkan," katanya.
Menurut dia, meski aksi demonstrasi terjadi di sejumlah daerah, belum ditetapkan sebagai status siaga satu.
"Tidak ada siaga satu," tegasnya seraya menambahkan pelibatan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa agar tidak ada pelanggaran hukum.
Agus menyebutkan, dengan berkumpulnya massa yang besar, banyak potensi adanya melanggar UU, terjadinya kekerasan dan lainnya.
" Kita berusaha untuk mencegah hal itu terjadi," kata Panglima TNI.
Kedepankan Polri
Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto, mengatakan dalam penanganan aksi unjuk rasa, pihaknya akan mengedepankan personel Polri untuk menghadapi para demonstran.
"Penanganan aksi juga akan dilakukan dengan cara persuasif. Polri akan tetap persuasif, yang berpegang kepada pranata sosial dan hukum yang ada. Karena itu jangan sampai ada yang merugikan," kata Djoko.
Untuk pelibatan TNI, tambah dia, hanya diperbantukan jika memang benar-benar dibutuhkan untuk menangani para demonstran.
"Aparat TNI hanya disiagakan jika diperlukan. "In time of crisis atau in time of needed". Berdasarkan pemberitahaun dari pihak Polri," tambah Djoko.***1***
ant
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Personel yang saya sediakan sesuai dengan permintaan Polri," ujar Panglima TNI usai melakukan rapat dengan Mendagri Gamawan Fauzi, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kepala BIN Marciano Norman dan Polri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin sore.
Agus tidak menyebut berapa personel yang dipersiapkan itu. Yang jelas, TNI siap memenuhi berapa pun jumlah yang diminta oleh Polri.
Penempatan para tentara itu hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu sesuai dengan tempat yang dianggap vital dan fatal, bukan disemua tempat.
"Pokoknya Polri minta dimana (penempatan TNI), kita akan siapkan," katanya.
Menurut dia, meski aksi demonstrasi terjadi di sejumlah daerah, belum ditetapkan sebagai status siaga satu.
"Tidak ada siaga satu," tegasnya seraya menambahkan pelibatan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa agar tidak ada pelanggaran hukum.
Agus menyebutkan, dengan berkumpulnya massa yang besar, banyak potensi adanya melanggar UU, terjadinya kekerasan dan lainnya.
" Kita berusaha untuk mencegah hal itu terjadi," kata Panglima TNI.
Kedepankan Polri
Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto, mengatakan dalam penanganan aksi unjuk rasa, pihaknya akan mengedepankan personel Polri untuk menghadapi para demonstran.
"Penanganan aksi juga akan dilakukan dengan cara persuasif. Polri akan tetap persuasif, yang berpegang kepada pranata sosial dan hukum yang ada. Karena itu jangan sampai ada yang merugikan," kata Djoko.
Untuk pelibatan TNI, tambah dia, hanya diperbantukan jika memang benar-benar dibutuhkan untuk menangani para demonstran.
"Aparat TNI hanya disiagakan jika diperlukan. "In time of crisis atau in time of needed". Berdasarkan pemberitahaun dari pihak Polri," tambah Djoko.***1***
ant
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012