Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Tobias Ginanjar Sayidina meminta kepada pemerintah daerah untuk menjaga stok kebutuhan pokok masyarakat menjelang Bulan Suci Ramadan Tahun 2022.
"Pemerintah harus semakin giat melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasaran. Jangan sampai terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak terkendali pada kebutuhan pokok menjelang Ramadhan," kata Tobias Ginanjar Sayidina, di Bandung, Kamis.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat ini mengatakan biasanya saat Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri nanti tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat.
Baca juga: DPRD Jabar: awal ramadhan harga kebutuhan pokok turun
"Sehingga pemerintah harus proaktif memastikan ketersediaan bahan pokok dan harganya terkendali," kata dia.
Dia mengatakan masalah kenaikan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada pihaknya saat melakukan Reses II 2021-2022 pada tanggal 7 hingga 16 Maret 2022.
Baca juga: DPRD harap tidak ada penimbunan kebutuhan pokok
Dia mengatakan dalam reses di sejumlah tempat di daerah pemilihannya di Kabupaten Bandung Barat tersebut, masyarakat mengadu kepada dirinya mengenai kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, khususnya yang dikeluhkan para ibu sampai pelaku UMKM di bidang kuliner.
"Jadi masalah kenaikan harga minyak goreng ini terjadi sejak akhir tahun lalu. Setelah harganya ditekan sampai Rp14 ribu per liter, persediaannya malah langka di pasaran. Lalu sekarang harganya kembali naik seperti semula walaupun persediaan melimpah," kata dia.
Menurut dia ketidakjelasan dalam tata kelola distribusi minyak goreng ini akhirnya menyulitkan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menggunakan minyak goreng dalam usahanya.
Baca juga: DPRD Jabar Pantau Harga Kebutuhan Pokok
Selain itu, pihaknya juga menerima keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga kedelai yang sempat mempengaruhi usaha perajin tahu dan tempe sampai isu kenaikan harga daging sapi dan kelangkaan gula pasir yang juga sempat terjadi.
Kemudian kekhawatiran masyarakat akan kenaikan harga bumbu dan sayuran yang biasanya terjadi menjelang Bulan Suci Ramadhan sehingga pemerintah diminta proaktif menyelesaikan permasalahan pangan ini di lapangan.
Baca juga: DPRD Jabar: UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Tasikmalaya kekurangan tenaga pengawas
"Dan masyarakat utamanya mengaku kesulitan mendapat minyak goreng sampai harus antre, apalagi harganya sekarang kembali naik di pasaran," kata dia.
Tobias mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan menyelesaikan permasalahan kebutuhan pokok di pasaran ini.
Selain itu pemerintah juga mencari solusi jangka panjang jangan sampai masalah harga dan ketersediaan kebutuhan pokok ini terulang setiap tahunnya.
Baca juga: DPRD Kalteng kaji banding ke Jabar dukung peningkatan kualitas kesehatan
"Kami berupaya mendesak pemerintah daerah untuk lebih gencar menggelar pasar murah atau operasi pasar. Kemudian harus lebih merata sehingga warga pelosok pun mendapat manfaatnya," ujar Tobias.
Ia menuturkan pemerintah pun harus membuat perencanaan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan pangan di dalam negeri seperti untuk kedelai yang sebagian masih didapat secara impor dari negara lain, seharusnya diupayakan untuk bisa ditanam di dalam negeri.
"Jika kita bisa mandiri dengan memproduksi pangan di dalam negeri maka negara ini tidak usah tergantung lagi dengan impor. Kemudian tata kelola pertanian atau peternakan kita pun harus dibenahi supaya kenaikan dan penurunan harga dapat lebih dikendalikan," kata Tobias.
Baca juga: Masyarakat keluhkan kelangkaan minyak goreng saat reses DPRD Jawa Barat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Pemerintah harus semakin giat melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasaran. Jangan sampai terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak terkendali pada kebutuhan pokok menjelang Ramadhan," kata Tobias Ginanjar Sayidina, di Bandung, Kamis.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat ini mengatakan biasanya saat Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri nanti tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat.
Baca juga: DPRD Jabar: awal ramadhan harga kebutuhan pokok turun
"Sehingga pemerintah harus proaktif memastikan ketersediaan bahan pokok dan harganya terkendali," kata dia.
Dia mengatakan masalah kenaikan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada pihaknya saat melakukan Reses II 2021-2022 pada tanggal 7 hingga 16 Maret 2022.
Baca juga: DPRD harap tidak ada penimbunan kebutuhan pokok
Dia mengatakan dalam reses di sejumlah tempat di daerah pemilihannya di Kabupaten Bandung Barat tersebut, masyarakat mengadu kepada dirinya mengenai kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, khususnya yang dikeluhkan para ibu sampai pelaku UMKM di bidang kuliner.
"Jadi masalah kenaikan harga minyak goreng ini terjadi sejak akhir tahun lalu. Setelah harganya ditekan sampai Rp14 ribu per liter, persediaannya malah langka di pasaran. Lalu sekarang harganya kembali naik seperti semula walaupun persediaan melimpah," kata dia.
Menurut dia ketidakjelasan dalam tata kelola distribusi minyak goreng ini akhirnya menyulitkan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menggunakan minyak goreng dalam usahanya.
Baca juga: DPRD Jabar Pantau Harga Kebutuhan Pokok
Selain itu, pihaknya juga menerima keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga kedelai yang sempat mempengaruhi usaha perajin tahu dan tempe sampai isu kenaikan harga daging sapi dan kelangkaan gula pasir yang juga sempat terjadi.
Kemudian kekhawatiran masyarakat akan kenaikan harga bumbu dan sayuran yang biasanya terjadi menjelang Bulan Suci Ramadhan sehingga pemerintah diminta proaktif menyelesaikan permasalahan pangan ini di lapangan.
Baca juga: DPRD Jabar: UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Tasikmalaya kekurangan tenaga pengawas
"Dan masyarakat utamanya mengaku kesulitan mendapat minyak goreng sampai harus antre, apalagi harganya sekarang kembali naik di pasaran," kata dia.
Tobias mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan menyelesaikan permasalahan kebutuhan pokok di pasaran ini.
Selain itu pemerintah juga mencari solusi jangka panjang jangan sampai masalah harga dan ketersediaan kebutuhan pokok ini terulang setiap tahunnya.
Baca juga: DPRD Kalteng kaji banding ke Jabar dukung peningkatan kualitas kesehatan
"Kami berupaya mendesak pemerintah daerah untuk lebih gencar menggelar pasar murah atau operasi pasar. Kemudian harus lebih merata sehingga warga pelosok pun mendapat manfaatnya," ujar Tobias.
Ia menuturkan pemerintah pun harus membuat perencanaan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan pangan di dalam negeri seperti untuk kedelai yang sebagian masih didapat secara impor dari negara lain, seharusnya diupayakan untuk bisa ditanam di dalam negeri.
"Jika kita bisa mandiri dengan memproduksi pangan di dalam negeri maka negara ini tidak usah tergantung lagi dengan impor. Kemudian tata kelola pertanian atau peternakan kita pun harus dibenahi supaya kenaikan dan penurunan harga dapat lebih dikendalikan," kata Tobias.
Baca juga: Masyarakat keluhkan kelangkaan minyak goreng saat reses DPRD Jawa Barat
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022