ANTARAJAWABARAT.com,3/3 - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender DPR RI menilai, selama ini RUU tersebut kurang mendapatkan perhatian dari media massa.
"RUU ini berusaha memberikan solusi dalam mengantisipasi soal gender, pembangunan responsif gender, mendorong partisipasi masyarakat, juga tentang bagaimana supaya tidak terjadi kriminalisasi tentang gender," kata Ketua Panja RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender Fauziyah di Bandung, Jumat.
Fauziyah mengatakan, saat ini Komisi VIII DPR RI sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender ini.
Ia menuturkan, dalam rangka pembahasan RUU tersebut Panitia Kerja RUU tersebut mengunjungi beberapa daerah untuk meminta masukan salah satunya dengan mengunjungi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung setelah sebelumnya mendatangi Provinsi Bali serta Kalimantan Timur.
Menurut Fauziyah, RUU ini tidak melulu membahas tentang perempuan. Dalam draft rancangannya telah ditegaskan dan RUU ini berlaku untuk semua warga Indonesia, perempuan dan laki-laki.
"Namun, hanya saja memang yang kerap muncul adalah tentang perempuannya," ujar Fauziyah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Dede Yusuf menyatakan, dalam kesetaraan gender ternyata ada beberapa permasalahan dan kondisi di Jabar yang secara angka belum ada keseteraan antara perempuan dan laki-laki.
"Sebagai contohnya ialah angka buta aksara perempuan lebih tinggi daripada kaum pria. Rata-rata sekolahnya pun masih lebih tinggi pria daripada perempuan. Kalau pria sekitar delapan tahun, sementara perempuan 7 tahunan," kata dia.
Akan tetapi, kata Dede Yusuf, dalam hal lainnyal, Provinsi Jawa Barat juga telah memberi ruang cukup besar bagi perempuan yakni keterwakilan kaum perempuan di DPRD Jawa Barat.
Menurut dia, dari kuota 30 persen untuk perempuan sebagai anggota DPRD Jawa Barat, Provinsi Jabar telah memenuhi sekitar 24 persennya dari kuota tersebut
"Jadi angka ini di atas rata-rata nasional. Dan hal ini, bahkan melebihi persentase keterwakilan perempuan di DPR RI. Tapi bukan berarti harus berpuas diri karena harus kuantitas tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan kualitas," ujar Dede Yusuf.***1***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"RUU ini berusaha memberikan solusi dalam mengantisipasi soal gender, pembangunan responsif gender, mendorong partisipasi masyarakat, juga tentang bagaimana supaya tidak terjadi kriminalisasi tentang gender," kata Ketua Panja RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender Fauziyah di Bandung, Jumat.
Fauziyah mengatakan, saat ini Komisi VIII DPR RI sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender ini.
Ia menuturkan, dalam rangka pembahasan RUU tersebut Panitia Kerja RUU tersebut mengunjungi beberapa daerah untuk meminta masukan salah satunya dengan mengunjungi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung setelah sebelumnya mendatangi Provinsi Bali serta Kalimantan Timur.
Menurut Fauziyah, RUU ini tidak melulu membahas tentang perempuan. Dalam draft rancangannya telah ditegaskan dan RUU ini berlaku untuk semua warga Indonesia, perempuan dan laki-laki.
"Namun, hanya saja memang yang kerap muncul adalah tentang perempuannya," ujar Fauziyah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Dede Yusuf menyatakan, dalam kesetaraan gender ternyata ada beberapa permasalahan dan kondisi di Jabar yang secara angka belum ada keseteraan antara perempuan dan laki-laki.
"Sebagai contohnya ialah angka buta aksara perempuan lebih tinggi daripada kaum pria. Rata-rata sekolahnya pun masih lebih tinggi pria daripada perempuan. Kalau pria sekitar delapan tahun, sementara perempuan 7 tahunan," kata dia.
Akan tetapi, kata Dede Yusuf, dalam hal lainnyal, Provinsi Jawa Barat juga telah memberi ruang cukup besar bagi perempuan yakni keterwakilan kaum perempuan di DPRD Jawa Barat.
Menurut dia, dari kuota 30 persen untuk perempuan sebagai anggota DPRD Jawa Barat, Provinsi Jabar telah memenuhi sekitar 24 persennya dari kuota tersebut
"Jadi angka ini di atas rata-rata nasional. Dan hal ini, bahkan melebihi persentase keterwakilan perempuan di DPR RI. Tapi bukan berarti harus berpuas diri karena harus kuantitas tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan kualitas," ujar Dede Yusuf.***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012