Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (12/1), mulai dari pertemuan antara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sampai wacana pemilihan umum 2024 diundur.
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:
1. Airlangga Hartarto gelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Khofifah
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu malam.
“Kami konsolidasi penanganan COVID-19, termasuk dalam rangka G-20 nanti. Tidak ada yang lain,” ujar Airlangga kepada wartawan usai pertemuan yang digelar di Kantor DPD I Partai Golkar Jatim di Surabaya tersebut.
Selengkapnya baca di sini.
2. Perludem: RUU TPKS jadi titik balik perwakilan perempuan di parlemen
Aktivis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi titik balik keterwakilan perempuan di parlemen.
"Salah satu hambatan dalam gerakan mendorong keterwakilan perempuan politik saat ini, adanya stigma bahwa kehadiran perempuan di parlemen itu kurang berkontribusi secara substantif terhadap produk kebijakan dan anggaran yang pro perempuan," kata Titi Anggraini kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
3. Akademisi: Wacana penundaan Pemilu 2024 tak miliki urgensi jelas
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq menilai wacana penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki urgensi yang jelas.
"Urgensinya apa (kalau) diundur, yang namanya pemilu itu dilakukan secara berkala. Itu kan mekanisme seleksi pejabat publik yang dilakukan secara berkala," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
4. Anggota DPR: Pernyataan penundaan Pemilu tidak memiliki dasar hukum
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan keinginan pelaku usaha agar Pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden, tidak memiliki dasar hukum.
Menurut dia, pernyataan Menteri Bahlil tersebut keluar dari semangat reformasi dan melawan kedaulatan rakyat serta tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
Selengkapnya baca di sini.
5. Willy harap RUU TPKS dibahas di Baleg DPR
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya berharap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat dibahas di Baleg agar proses pembahasannya bisa berkelanjutan.
Namun, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pimpinan DPR yang akan memutuskan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang membahas RUU TPKS.
Selengkapnya baca di sini.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:
1. Airlangga Hartarto gelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Khofifah
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu malam.
“Kami konsolidasi penanganan COVID-19, termasuk dalam rangka G-20 nanti. Tidak ada yang lain,” ujar Airlangga kepada wartawan usai pertemuan yang digelar di Kantor DPD I Partai Golkar Jatim di Surabaya tersebut.
Selengkapnya baca di sini.
2. Perludem: RUU TPKS jadi titik balik perwakilan perempuan di parlemen
Aktivis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi titik balik keterwakilan perempuan di parlemen.
"Salah satu hambatan dalam gerakan mendorong keterwakilan perempuan politik saat ini, adanya stigma bahwa kehadiran perempuan di parlemen itu kurang berkontribusi secara substantif terhadap produk kebijakan dan anggaran yang pro perempuan," kata Titi Anggraini kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
3. Akademisi: Wacana penundaan Pemilu 2024 tak miliki urgensi jelas
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq menilai wacana penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki urgensi yang jelas.
"Urgensinya apa (kalau) diundur, yang namanya pemilu itu dilakukan secara berkala. Itu kan mekanisme seleksi pejabat publik yang dilakukan secara berkala," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.
Selengkapnya baca di sini.
4. Anggota DPR: Pernyataan penundaan Pemilu tidak memiliki dasar hukum
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan keinginan pelaku usaha agar Pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden, tidak memiliki dasar hukum.
Menurut dia, pernyataan Menteri Bahlil tersebut keluar dari semangat reformasi dan melawan kedaulatan rakyat serta tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
Selengkapnya baca di sini.
5. Willy harap RUU TPKS dibahas di Baleg DPR
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya berharap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat dibahas di Baleg agar proses pembahasannya bisa berkelanjutan.
Namun, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pimpinan DPR yang akan memutuskan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang membahas RUU TPKS.
Selengkapnya baca di sini.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022