Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, bersama BPJS Kesehatan melaksanakan kesepakatan percepatan cakupan kepesertaan semesta untuk kesehatan warganya atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2022.
Penandatanganan kesepakatan secara langsung dilakukan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor, Fahrurozi, Rabu, di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor.
Baca juga: Kota Bogor berupaya tingkatkan UHC jadi 95 persen pada 2021
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Penandatanganan kesepakatan secara langsung dilakukan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor, Fahrurozi, Rabu, di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor.
Baca juga: Kota Bogor berupaya tingkatkan UHC jadi 95 persen pada 2021
Bima Arya didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Fahrudin, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Sri Nowo Retno dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bogor, Adi Novan.
Usai penandatanganan, Bima Arya menyampaikan Kota Bogor memiliki tiga turunan dari dimensi pendidikan, ekonomi dan kesehatan dalam menjabarkan visi Kota Bogor sebagai kota yang layak bagi keluarga, yaitu sehat, cerdas dan sejahtera.
“Kesehatan kita prioritaskan menjadi yang paling utama dan kita bergerak betul-betul dalam mewujudkannya mulai dari hulu ke hilir," kata Bima.
Bima Arya menekankan, dalam konteks hal tersebut, ada target yang ditetapkan semaksimal mungkin, yaitu meliputi jaminan kesehatan bagi semua warga Kota Bogor.
Baca juga: Peserta JKN BPJS Kesehatan Kota Bogor sebanyak 91,81 persen penduduk
Baca juga: Peserta JKN BPJS Kesehatan Kota Bogor sebanyak 91,81 persen penduduk
Sebagai upaya untuk mencapainya diperlukan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang baik untuk pendataan, penganggaran, pengalokasian dan sebagainya.
Khusus aspek pendataan, kata Bima, menjadi yang paling menantang disebabkan beberapa faktor, di antaranya mobilitas, geografis, banyak juga yang masih kebingungan, ada juga yang tidak memiliki kemampuan membayar dan yang lainnya.
Dinamika yang muncul bersama dengan dinas terkait, harus terus dibenahi guna memastikan masuk dalam perencanaan penganggaran dan dikolaborasikan dengan pihak terkait.
“Ke depan dinamika yang muncul bisa diperbaiki terus,” harapnya.
Pada momen itu, Kepala BPJS Cabang Bogor, Fahrurozi menjelaskan, penandatangan nota kesepakatan dan rencana kerja untuk tahun 2022 terkait peserta JKN KIS yang didaftarkan Pemkot Bogor kepada BPJS Kesehatan Cabang Bogor.
Baca juga: Bogor tingkatkan cakupan kesehatan semesta tahun 2020
Baca juga: Bogor tingkatkan cakupan kesehatan semesta tahun 2020
Dia menyebut saat ini tercatat yang sudah terdaftar sebanyak 187.063 jiwa yang didaftarkan menggunakan APBD Kota Bogor.
Pihaknya berharap kesepakatan ini bisa mempercepat UHC di tahun 2022, minimal bisa mencapai lebih dari 95 persen.
“Jika sudah diatas 95 persen dianggap sebagai UHC. Untuk UHC saat ini mencapai 91 persen, sekitar 987.667 jiwa dari total penduduk Kota Bogor sebanyak 1.075.000 jiwa. ” kata Fahrurozi.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021