Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di sela-sela menghadiri acara Press Gathering DPD RI di Bandung, Sabtu (4/12/2021).
LaNyalla didampingi Senator Jawa Barat Eni Sumarni, Bustami Zainudin (Lampung) dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi.
Dalam silaturahmi tersebut Ridwan Kamil menyampaikan beberapa aspirasi dan usulan dari Jawa Barat ke DPD RI agar disampaikan ke pemerintah pusat, sesuai kementerian yang tepat.
"Menurut saya DPD RI merupakan lembaga yang murni sebagai representasi daerah. DPD RI juga saya nilai sangat konsisten dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Makanya sangat tepat kalau saya temui, supaya perspektif daerah semakin lengkap," ujar Ridwan Kamil.
LaNyalla menegaskan DPD RI memiliki posisi strategis karena mempunyai berbagai kemitraan dengan kementerian, lembaga juga presiden. DPD RI juga non partai sehingga tidak ada kepentingan politis.
"Di sinilah perlunya sinergi yang kuat antara DPD RI dengan pemerintah daerah," tegas Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil.
Pembahasan mengenai peluang adanya calon presiden dari jalur Non Partai juga mengemuka. LaNyalla juga menegaskan soal perlunya Amandemen ke-5 UUD NRI Tahun 1945.
"Perjuangan DPD RI ingin ada calon dari jalur non partai politik di Pilpres, kemudian Presidential Threshold menjadi 0 persen. Agar muncul banyak anak bangsa sebagai calon pemimpin nasional.
Ditambahkan LaNyalla, elemen civil society yang berjuang dalam lahirnya bangsa perlu terus mendapat ruang yang memadai dalam turut aktif berkontribusi membangun bangsa.
LaNyalla juga menegaskan bahwa pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum mengkalibrasi kesepakatan bangsa.
"Makanya perlu bagaimana mencapai kesempurnaan demokrasi, walaupun upaya tersebut tidak mudah. Karena yang lain sudah berada di zona nyaman, ya kita di DPD RI yang menyuarakan aspirasi dari bawah dan alhamdulillah sudah banyak dengar," papar LaNyalla.
Ridwan Kamil mengakui DPD RI saat ini merupakan lembaga yang paling berani. Rakyat butuh corong untuk menyuarakan keadaan.
"Pak LaNyalla kan identik pemberani. Jadi sudah tepat kalau bersuara lantang tentang kondisi bangsa saat ini, dan apa saja yang perlu dibenahi," kata Ridwan Kamil.
Menurut Ridwan Kamil, demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Jika dihitung ada 80 ribu Pilkades, ditambah pilkada dan pilpres.
"Kita ini terlalu banyak coblosan, ongkosnya mahal. Akhirnya berpotensi terjadinya korupsi bahkan dari tingkat terendah. Saya kira seperti ini perlu disikapi juga," ucapnya.
Gubernur Emil juga menyinggung fenomena buzzer yang justru bikin gaduh dan membuat polarisasi di masyarakat terus menajam. Emil ingin agar semua anak bangsa menyudahi perseteruan.
"Era bising ini harus dihentikan. Para pemimpin dan pejabat sebaiknya memberi teladan. Kami harap statemen DPD RI juga menjadi daya tawar kebisingan. Termasuk menyempurnakan demokrasi yang belum ideal ini," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
LaNyalla didampingi Senator Jawa Barat Eni Sumarni, Bustami Zainudin (Lampung) dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi.
Dalam silaturahmi tersebut Ridwan Kamil menyampaikan beberapa aspirasi dan usulan dari Jawa Barat ke DPD RI agar disampaikan ke pemerintah pusat, sesuai kementerian yang tepat.
"Menurut saya DPD RI merupakan lembaga yang murni sebagai representasi daerah. DPD RI juga saya nilai sangat konsisten dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Makanya sangat tepat kalau saya temui, supaya perspektif daerah semakin lengkap," ujar Ridwan Kamil.
LaNyalla menegaskan DPD RI memiliki posisi strategis karena mempunyai berbagai kemitraan dengan kementerian, lembaga juga presiden. DPD RI juga non partai sehingga tidak ada kepentingan politis.
"Di sinilah perlunya sinergi yang kuat antara DPD RI dengan pemerintah daerah," tegas Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil.
Pembahasan mengenai peluang adanya calon presiden dari jalur Non Partai juga mengemuka. LaNyalla juga menegaskan soal perlunya Amandemen ke-5 UUD NRI Tahun 1945.
"Perjuangan DPD RI ingin ada calon dari jalur non partai politik di Pilpres, kemudian Presidential Threshold menjadi 0 persen. Agar muncul banyak anak bangsa sebagai calon pemimpin nasional.
Ditambahkan LaNyalla, elemen civil society yang berjuang dalam lahirnya bangsa perlu terus mendapat ruang yang memadai dalam turut aktif berkontribusi membangun bangsa.
LaNyalla juga menegaskan bahwa pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum mengkalibrasi kesepakatan bangsa.
"Makanya perlu bagaimana mencapai kesempurnaan demokrasi, walaupun upaya tersebut tidak mudah. Karena yang lain sudah berada di zona nyaman, ya kita di DPD RI yang menyuarakan aspirasi dari bawah dan alhamdulillah sudah banyak dengar," papar LaNyalla.
Ridwan Kamil mengakui DPD RI saat ini merupakan lembaga yang paling berani. Rakyat butuh corong untuk menyuarakan keadaan.
"Pak LaNyalla kan identik pemberani. Jadi sudah tepat kalau bersuara lantang tentang kondisi bangsa saat ini, dan apa saja yang perlu dibenahi," kata Ridwan Kamil.
Menurut Ridwan Kamil, demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Jika dihitung ada 80 ribu Pilkades, ditambah pilkada dan pilpres.
"Kita ini terlalu banyak coblosan, ongkosnya mahal. Akhirnya berpotensi terjadinya korupsi bahkan dari tingkat terendah. Saya kira seperti ini perlu disikapi juga," ucapnya.
Gubernur Emil juga menyinggung fenomena buzzer yang justru bikin gaduh dan membuat polarisasi di masyarakat terus menajam. Emil ingin agar semua anak bangsa menyudahi perseteruan.
"Era bising ini harus dihentikan. Para pemimpin dan pejabat sebaiknya memberi teladan. Kami harap statemen DPD RI juga menjadi daya tawar kebisingan. Termasuk menyempurnakan demokrasi yang belum ideal ini," ucapnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021