Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Mohammad Luthfi meminta Dinas Sosial (Dinsos) segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), apalagi terdapat lima anggota dewan yang masuk data tersebut.
"Kami sangat sayangkan terkait hal ini (lima anggota dewan masuk DTKS, untuk itu perlu adanya verifikasi data yang tepat," kata Luthfi di Cirebon, Senin.
Ia mengatakan masuknya lima anggota dewan dan juga ribuan aparatur sipil negara (ASN) pada DTKS memang sangat disayangkan, dan perlu ditelusuri apakah mereka menerima atau hanya terdata saja.
Baca juga: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sita 80 dokumen dan komputer dari PG Rajawali
Untuk itu, kata Luthfi, Dinsos Kabupaten Cirebon harus segera melakukan verifikasi DTKS, agar masalah data penerima bansos bisa segera selesai.
"Data yang sengkarut ini harus segera diselesaikan, agar tidak menjadi masalah," tuturnya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina juga mempertanyakan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial sebelum masuk pada DTKS.
Menurutnya, bila ada nama Anggota DPRD yang masuk dalam DTKS seharusnya Dinsos mengklarifikasi terlebih dahulu secara lintas instansi.
Baca juga: Kasus COVID-19 Kabupaten Cirebon bertambah 4 orang setelah sepekan nihil
Sampai sekarang diakuinya belum ada klarifikasi apapun terkait adanya nama Anggota DPRD yang masuk dalam DTKS.
"Jangan sampai kita dibenturkan dengan masyarakat yang seolah-olah menggiring opini anggota dewan dapat bantuan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kami sangat sayangkan terkait hal ini (lima anggota dewan masuk DTKS, untuk itu perlu adanya verifikasi data yang tepat," kata Luthfi di Cirebon, Senin.
Ia mengatakan masuknya lima anggota dewan dan juga ribuan aparatur sipil negara (ASN) pada DTKS memang sangat disayangkan, dan perlu ditelusuri apakah mereka menerima atau hanya terdata saja.
Baca juga: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sita 80 dokumen dan komputer dari PG Rajawali
Untuk itu, kata Luthfi, Dinsos Kabupaten Cirebon harus segera melakukan verifikasi DTKS, agar masalah data penerima bansos bisa segera selesai.
"Data yang sengkarut ini harus segera diselesaikan, agar tidak menjadi masalah," tuturnya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina juga mempertanyakan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial sebelum masuk pada DTKS.
Menurutnya, bila ada nama Anggota DPRD yang masuk dalam DTKS seharusnya Dinsos mengklarifikasi terlebih dahulu secara lintas instansi.
Baca juga: Kasus COVID-19 Kabupaten Cirebon bertambah 4 orang setelah sepekan nihil
Sampai sekarang diakuinya belum ada klarifikasi apapun terkait adanya nama Anggota DPRD yang masuk dalam DTKS.
"Jangan sampai kita dibenturkan dengan masyarakat yang seolah-olah menggiring opini anggota dewan dapat bantuan," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021