ANTARAJAWABARAT.com,7/9 - DPRD Kota Bandung yakini dengan adanya Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) bisa mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di kota tersebut.
"Memang bukan yang terbaik, tetapi setidaknya puskesos merupakan salah satu solusi yang terbaik dibandingkan saat ini belum ada solusi yang baik sama sekali," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Ahmad Nugraha kepada wartawan, di Bandung, Rabu.
Ia mengatakan, pihaknya sangat berharap bila pembangunan puskesos bisa dipercepat, mengingat anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen atau PMKS lainnya yang ada di Kota Bandung terus bertambah.
Pembangunan yang memerlukan dana sekitar Rp90 miliar itu memang ditargetkan dua tahun lagi selesai dan kenapa terlihat lambat karena masalah dana yang hanya mengandalkan dari APBD Pemkot Bandung saja, jelas Ahmad.
"Kami sudah meminta bantuan pada Pusat tetapi tidak sampai saat ini masih belum ada jawaban pasti dan sama halnya Wali Kota Bandung pun telah melayangkan surat permohonan pada Pusat, namun masih juga belum mendapatkan jawaban," tambahnya.
Ia mengatakan, Puskesos akan dijadikan tempat penampungan PMKS yang ada di Kota Bandung dan selanjutnya mereka diberi pembinaan dan pembelajaran sedangkan untuk warga luar akan dilihat dari mana asalnya yang selanjutnya diserahkan pada daerahnya masing-masing.
"Kemiskinan pasti akan tetap ada tetapi minimalnya dengan adanya puskesos bisa meminimalisir kemiskinan di kota ini," jelasnya.
Sementara itu, menurutnya, pembangunan puskesos tersebut baru mencapai pembebasan lahan pada tahun 2009-2010 dan sekarang sedang menuju tahap pengurugan tanah yang akan dibangun tempat tersebut.
"Banggar (Badan Anggaran) baru mencairkan Rp6 miliar karena itu masih sangat kurang terlebih untuk mencapai Rp90 miliar sehingga kemungkinan terlambatnya pembuatan puskesos akan terjadi," katanya.
Diakuinya, masalah dana merupakan hal utama yang menjadi "batu sandungan" dalam pembuatan bangunan yang diyakini bisa meredam angka PMKS di Kota kembang tersebut, meski itu terjadi pihak Dewan tetap mengupayakan agar percepatan pembangunan puskesos bisa terealisasi.
"Saat ini warga Bandung yang mengalami PMKS sangat banyak, dan saya kurang setuju bila ada yang mengatakan kalau kebanyakan PMKS itu berasal dari warga luar Kota ini," paparnya.
Ia mengatakan, pihaknya berani membuktikan bila perbandingan PMKS yang ada di Kota Bandung itu 60 persen warga Kota tersebut dan 40 persen warga luar kota tersebut.
"Saya dan rekan-rekan dewan lain di Komisi D sering melakukan pengecekan pada anak jalanan atau PMKS lainnya yang ada di jalan-jalan dan hasilnya kebanyakan mereka berasal dari Kota Bandung sendiri," katanya.
***4***
B/Z003
(T.PSO-278/B/Z003/Z003) 07-09-2011 15:30:15
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
"Memang bukan yang terbaik, tetapi setidaknya puskesos merupakan salah satu solusi yang terbaik dibandingkan saat ini belum ada solusi yang baik sama sekali," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Ahmad Nugraha kepada wartawan, di Bandung, Rabu.
Ia mengatakan, pihaknya sangat berharap bila pembangunan puskesos bisa dipercepat, mengingat anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen atau PMKS lainnya yang ada di Kota Bandung terus bertambah.
Pembangunan yang memerlukan dana sekitar Rp90 miliar itu memang ditargetkan dua tahun lagi selesai dan kenapa terlihat lambat karena masalah dana yang hanya mengandalkan dari APBD Pemkot Bandung saja, jelas Ahmad.
"Kami sudah meminta bantuan pada Pusat tetapi tidak sampai saat ini masih belum ada jawaban pasti dan sama halnya Wali Kota Bandung pun telah melayangkan surat permohonan pada Pusat, namun masih juga belum mendapatkan jawaban," tambahnya.
Ia mengatakan, Puskesos akan dijadikan tempat penampungan PMKS yang ada di Kota Bandung dan selanjutnya mereka diberi pembinaan dan pembelajaran sedangkan untuk warga luar akan dilihat dari mana asalnya yang selanjutnya diserahkan pada daerahnya masing-masing.
"Kemiskinan pasti akan tetap ada tetapi minimalnya dengan adanya puskesos bisa meminimalisir kemiskinan di kota ini," jelasnya.
Sementara itu, menurutnya, pembangunan puskesos tersebut baru mencapai pembebasan lahan pada tahun 2009-2010 dan sekarang sedang menuju tahap pengurugan tanah yang akan dibangun tempat tersebut.
"Banggar (Badan Anggaran) baru mencairkan Rp6 miliar karena itu masih sangat kurang terlebih untuk mencapai Rp90 miliar sehingga kemungkinan terlambatnya pembuatan puskesos akan terjadi," katanya.
Diakuinya, masalah dana merupakan hal utama yang menjadi "batu sandungan" dalam pembuatan bangunan yang diyakini bisa meredam angka PMKS di Kota kembang tersebut, meski itu terjadi pihak Dewan tetap mengupayakan agar percepatan pembangunan puskesos bisa terealisasi.
"Saat ini warga Bandung yang mengalami PMKS sangat banyak, dan saya kurang setuju bila ada yang mengatakan kalau kebanyakan PMKS itu berasal dari warga luar Kota ini," paparnya.
Ia mengatakan, pihaknya berani membuktikan bila perbandingan PMKS yang ada di Kota Bandung itu 60 persen warga Kota tersebut dan 40 persen warga luar kota tersebut.
"Saya dan rekan-rekan dewan lain di Komisi D sering melakukan pengecekan pada anak jalanan atau PMKS lainnya yang ada di jalan-jalan dan hasilnya kebanyakan mereka berasal dari Kota Bandung sendiri," katanya.
***4***
B/Z003
(T.PSO-278/B/Z003/Z003) 07-09-2011 15:30:15
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011