Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia (UI) Prof Ir Dana Indra Sensuse mengatakan masih banyak tantangan dan peluang mewujudkan pemerintahan cerdas yang menjadi pekerjaan rumah sekaligus "feedback" yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan.
"Tantangan tersebut adalah belum tertatanya infrastruktur dan teknologi digital; kurangnya pemberdayaan organisasi; serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam teknologi digital," kata Prof Ir Dana Indra Sensuse dalam keterangannya di Depok, Senin.
E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2003. Implementasi teknologi digital diterapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
"Hingga saat ini, implementasi tersebut menunjukkan adanya kemajuan, misalnya, makin membaiknya layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik," katannya.
Namun, permasalahan yang dihadapi pemerintah ke depan makin kompleks dan tidak cukup diselesaikan dengan solusi tradisional. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan solusi yang inovatif dalam menghadapi tantangan tersebut.
"Pemerintahan cerdas merupakan transformasi secara bertahap dari sekedar layanan e-Government menjadi layanan yang memenuhi unsur smartness," ujar Prof Dana Indra Sensuse saat menyampaikan pidato berjudul “Sinergitas dalam Mewujudkan Pemerintahan Cerdas: Urgensi, Peluang, Tantangan, Dandan Strategi” dalam Sidang Terbuka Pengukuhannya menjadi Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia (UI).
Ia mengungkapkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi teknologi digital masih terbatas pada pemanfaatan teknologi, dan masih belum sampai pada penciptaan maupun pada pengembangan teknologi dan inovasi itu sendiri.
"Perkembangan teknologi digital dan komputasi yang cepat seperti Internet of Things (IoT), big data, dan komputasi awan (cloud computing) menjadi peluang dalam mendukung pemerintahan cerdas," katanya.
Dikatakannya kemampuan IoT dapat membuka potensi pemanfaatan data, layanan yang menarik, dan bernilai bagi publik dalam menyusun kebijakan pemerintahan. Sedangkan Big Data Analytic bertujuan untuk mengungkap pola tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi pemangku kepentingan, dan informasi berguna lainnya yang dapat membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat.
Peluang lainnya adalah pertumbuhan konektivitas telekomunikasi di mana saat ini konektivitas telekomunikasi di Indonesia dalam pengembangan masif untuk mendukung digital economy.
Pemerintah pun telah menciptakan program pengembangan infrastruktur nasional seperti jaringan Palapa Ring, data center, dan program Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lainnya. Peluang ketiga adalah peningkatan adopsi teknologi digital oleh masyarakat yang cenderung meningkat, terutama di era pandemi.
Selain itu, Dana memaparkan hal yang menjadi perhatian khusus dalam mewujudkan pemerintahan cerdas di Indonesia adalah kesamaan tingkat urgensi terkait dengan sesuatu yang memerlukan ketegasan, respon cepat, dan tindakan yang tepat.
"Sense of urgency menjadi pemersatu seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam kesibukan yang tidak prinsipil, melainkan berfokus terhadap sesuatu yang penting dan mengerjakan sesuatu yang benar-benar penting dan berdampak bagi pelayanan masyarakat," katanya.
Baca juga: Guru Besar UI: Indonesia perlu ubah paradigma pembangunan
Baca juga: Bonus demografi bisa intervensi pembangunan manusia, kata Guru Besar FEB UI
Baca juga: Vaksinasi cegah infeksi yang belum ada obatnya, kata Guru Besar FKUI
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Tantangan tersebut adalah belum tertatanya infrastruktur dan teknologi digital; kurangnya pemberdayaan organisasi; serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam teknologi digital," kata Prof Ir Dana Indra Sensuse dalam keterangannya di Depok, Senin.
E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2003. Implementasi teknologi digital diterapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
"Hingga saat ini, implementasi tersebut menunjukkan adanya kemajuan, misalnya, makin membaiknya layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik," katannya.
Namun, permasalahan yang dihadapi pemerintah ke depan makin kompleks dan tidak cukup diselesaikan dengan solusi tradisional. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan solusi yang inovatif dalam menghadapi tantangan tersebut.
"Pemerintahan cerdas merupakan transformasi secara bertahap dari sekedar layanan e-Government menjadi layanan yang memenuhi unsur smartness," ujar Prof Dana Indra Sensuse saat menyampaikan pidato berjudul “Sinergitas dalam Mewujudkan Pemerintahan Cerdas: Urgensi, Peluang, Tantangan, Dandan Strategi” dalam Sidang Terbuka Pengukuhannya menjadi Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia (UI).
Ia mengungkapkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi teknologi digital masih terbatas pada pemanfaatan teknologi, dan masih belum sampai pada penciptaan maupun pada pengembangan teknologi dan inovasi itu sendiri.
"Perkembangan teknologi digital dan komputasi yang cepat seperti Internet of Things (IoT), big data, dan komputasi awan (cloud computing) menjadi peluang dalam mendukung pemerintahan cerdas," katanya.
Dikatakannya kemampuan IoT dapat membuka potensi pemanfaatan data, layanan yang menarik, dan bernilai bagi publik dalam menyusun kebijakan pemerintahan. Sedangkan Big Data Analytic bertujuan untuk mengungkap pola tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi pemangku kepentingan, dan informasi berguna lainnya yang dapat membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat.
Peluang lainnya adalah pertumbuhan konektivitas telekomunikasi di mana saat ini konektivitas telekomunikasi di Indonesia dalam pengembangan masif untuk mendukung digital economy.
Pemerintah pun telah menciptakan program pengembangan infrastruktur nasional seperti jaringan Palapa Ring, data center, dan program Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lainnya. Peluang ketiga adalah peningkatan adopsi teknologi digital oleh masyarakat yang cenderung meningkat, terutama di era pandemi.
Selain itu, Dana memaparkan hal yang menjadi perhatian khusus dalam mewujudkan pemerintahan cerdas di Indonesia adalah kesamaan tingkat urgensi terkait dengan sesuatu yang memerlukan ketegasan, respon cepat, dan tindakan yang tepat.
"Sense of urgency menjadi pemersatu seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam kesibukan yang tidak prinsipil, melainkan berfokus terhadap sesuatu yang penting dan mengerjakan sesuatu yang benar-benar penting dan berdampak bagi pelayanan masyarakat," katanya.
Baca juga: Guru Besar UI: Indonesia perlu ubah paradigma pembangunan
Baca juga: Bonus demografi bisa intervensi pembangunan manusia, kata Guru Besar FEB UI
Baca juga: Vaksinasi cegah infeksi yang belum ada obatnya, kata Guru Besar FKUI
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021