Anggota DPR RI Dedi Mulyadi marah-marah setelah melihat kesemrawutan dan kemacetan yang sering terjadi di sekitar Pasar Ki Sunda atau Pasar Leuwipanjang di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
”Pasar itu sudah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, gratis untuk pedagang,” kata Dedi, di Purwakarta, Senin.
Ia melihat pasar tersebut kini kumuh dan semrawut. Banyak pedagang yang berjualan di badan jalan yang merupakan hak pejalan kaki dan mengganggu arus lalu lintas kendaraan.
Tidak hanya itu, lahan parkir juga telah berubah fungsi menjadi tempat berjualan pedagang. Sementara kendaraan justru parkir di pinggir jalan dan menyebabkan kemacetan terutama di pagi hari.
Mantan Bupati Purwakarta ini meminta semua pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan bukan pada tempatnya untuk ditertibkan.
Menurut dia, pasar tersebut merupakan aset pemerintah, bukan aset pribadi para pedagang. Atas hal tersebut, semua pedagang harus taat aturan.
“Semua harus ditertibkan. Sekarang sosialisasi, besok bongkar. Semua yang melanggar harus ditertibkan,” katanya.
Ia mengatakan, pasar tersebut dulu dibiayai oleh pemerintah dengan anggaran puluhan miliar rupiah. Tujuannya adalah agar para pedagang dapat kios gratis, tidak terlibat utang ke pihak ketiga.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Usut tuntas bentrokan di lahan pabrik gula Majalengka
Baca juga: Anggota DPR kunjungi keluarga korban konflik pertanahan di Indramayu
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
”Pasar itu sudah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, gratis untuk pedagang,” kata Dedi, di Purwakarta, Senin.
Ia melihat pasar tersebut kini kumuh dan semrawut. Banyak pedagang yang berjualan di badan jalan yang merupakan hak pejalan kaki dan mengganggu arus lalu lintas kendaraan.
Tidak hanya itu, lahan parkir juga telah berubah fungsi menjadi tempat berjualan pedagang. Sementara kendaraan justru parkir di pinggir jalan dan menyebabkan kemacetan terutama di pagi hari.
Mantan Bupati Purwakarta ini meminta semua pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan bukan pada tempatnya untuk ditertibkan.
Menurut dia, pasar tersebut merupakan aset pemerintah, bukan aset pribadi para pedagang. Atas hal tersebut, semua pedagang harus taat aturan.
“Semua harus ditertibkan. Sekarang sosialisasi, besok bongkar. Semua yang melanggar harus ditertibkan,” katanya.
Ia mengatakan, pasar tersebut dulu dibiayai oleh pemerintah dengan anggaran puluhan miliar rupiah. Tujuannya adalah agar para pedagang dapat kios gratis, tidak terlibat utang ke pihak ketiga.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Usut tuntas bentrokan di lahan pabrik gula Majalengka
Baca juga: Anggota DPR kunjungi keluarga korban konflik pertanahan di Indramayu
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021