Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Dr M Najih Arromadloni MAg mengatakan perlu peran kelompok moderat harus aktif untuk berdakwah di kementerian-kementerian, lembaga-lembaga negara dan di perusahaan-perusahaan BUMN.
"Karena saat ini kelompok moderat itu terlalu pasif dalam mengisi kegiatan keagamaan di instansi/lembaga negara, di samping itu kelompok moderat ini perlu juga berdakwah di sosial media," ujar Najih Arromadloni, dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, peran aktif kelompok moderat untuk menghadapi radikalisasi yang sudah masuk ke dalam semua lini, termasuk ASN, pegawai badan usaha milik negara (BUMN), TNI maupun Polri.
Faktor lain yang juga mendorong mudahnya kelompok radikal menyebarkan paham radikal dan intoleran di instansi atau lembaga negara adalah terkait pola rekrutmen kelompok tersebut yang sengaja menyasar unsur kekuatan negara (tholabun nusrah), dan bahkan mereka sengaja masuk menjadi bagian dari unsur kekuatan negara untuk dapat menginfiltrasi negara dari dalam.
"Ini sangat membahayakan ketika aparatur kita khususnya TNI/Polri sudah teradikalisasi. Ini sangat membahayakan dan kasus ini sudah banyak terjadi di banyak negara, salah satunya di Mesir," ujar pria yang akrab disapa Gus Najih ini.
Lebih lanjut Gus Najih menjelaskan, meskipun mereka itu anti terhadap negara, tapi faktanya mereka ini berbondong-bondong masuk ke dalam menjadi aparatur sipil negara.
"Karena mereka menganggap bahwa ini adalah cara untuk menginfiltrasi negara dari dalam," kata pria yang meraih gelar Doktoral Pengkajian Islam bidang Tafsir Hadis dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini pula.
Gus Najih juga memandang kondisi ini terkait dengan banyaknya akses dukungan materi bagi kelompok radikal dewasa ini, mulai dari pendanaan dari corporate social responsibility (CSR) maupun lembaga zakat yang dikelola oleh institusi dan perusahaan tersebut.
Melihat kondisi ini banyak terjadi di instansi pemerintah dan BUMN, sehingga perlu evaluasi dan monitoring menyeluruh dari dalam tubuh instansi/Lembaga itu sendiri, katanya lagi.
"Solusinya adalah, yang pertama kelompok moderat harus aktif untuk berdakwah di kementerian-kementerian dan di perusahaan-perusahaan BUMN. Yang kedua adalah kementerian-kementerian dan perusahaan BUMN perlu membuat saluran-saluran kegiatan rohani dari dalam kementerian/BUMN agar supaya unsur-unsur luar ini tidak masuk ke dalam,” kata dia pula.
Baca juga: Waspadai pengaburan sejarah oleh kelompok radikal dan intoleran
Baca juga: Harmoni dalam kebhinekaan tangkal radikalisme, kata Kepala BNPT
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Karena saat ini kelompok moderat itu terlalu pasif dalam mengisi kegiatan keagamaan di instansi/lembaga negara, di samping itu kelompok moderat ini perlu juga berdakwah di sosial media," ujar Najih Arromadloni, dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, peran aktif kelompok moderat untuk menghadapi radikalisasi yang sudah masuk ke dalam semua lini, termasuk ASN, pegawai badan usaha milik negara (BUMN), TNI maupun Polri.
Faktor lain yang juga mendorong mudahnya kelompok radikal menyebarkan paham radikal dan intoleran di instansi atau lembaga negara adalah terkait pola rekrutmen kelompok tersebut yang sengaja menyasar unsur kekuatan negara (tholabun nusrah), dan bahkan mereka sengaja masuk menjadi bagian dari unsur kekuatan negara untuk dapat menginfiltrasi negara dari dalam.
"Ini sangat membahayakan ketika aparatur kita khususnya TNI/Polri sudah teradikalisasi. Ini sangat membahayakan dan kasus ini sudah banyak terjadi di banyak negara, salah satunya di Mesir," ujar pria yang akrab disapa Gus Najih ini.
Lebih lanjut Gus Najih menjelaskan, meskipun mereka itu anti terhadap negara, tapi faktanya mereka ini berbondong-bondong masuk ke dalam menjadi aparatur sipil negara.
"Karena mereka menganggap bahwa ini adalah cara untuk menginfiltrasi negara dari dalam," kata pria yang meraih gelar Doktoral Pengkajian Islam bidang Tafsir Hadis dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini pula.
Gus Najih juga memandang kondisi ini terkait dengan banyaknya akses dukungan materi bagi kelompok radikal dewasa ini, mulai dari pendanaan dari corporate social responsibility (CSR) maupun lembaga zakat yang dikelola oleh institusi dan perusahaan tersebut.
Melihat kondisi ini banyak terjadi di instansi pemerintah dan BUMN, sehingga perlu evaluasi dan monitoring menyeluruh dari dalam tubuh instansi/Lembaga itu sendiri, katanya lagi.
"Solusinya adalah, yang pertama kelompok moderat harus aktif untuk berdakwah di kementerian-kementerian dan di perusahaan-perusahaan BUMN. Yang kedua adalah kementerian-kementerian dan perusahaan BUMN perlu membuat saluran-saluran kegiatan rohani dari dalam kementerian/BUMN agar supaya unsur-unsur luar ini tidak masuk ke dalam,” kata dia pula.
Baca juga: Waspadai pengaburan sejarah oleh kelompok radikal dan intoleran
Baca juga: Harmoni dalam kebhinekaan tangkal radikalisme, kata Kepala BNPT
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021