Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Syarifudin memastikan akan mencarikan solusi yang membuat nyaman masyarakat dalam negosiasi perpanjangan perjanjian kerja sama Tempat Pembuangan Sampah terpadu (TPST) Bantargebang yang berakhir pada Oktober 2021.
"Prinsipnya dilakukan untuk masyarakat. Masyarakat Jakarta, masyarakat Jakarta yang juga sebetulnya harus nyamanlah," ujar Syarifudin di Jakarta, Kamis.
Syarifudin menambahkan, selama ini tidak ada keluhan dan masalah dalam negosiasi perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) tersebut. Pembahasannya masih saling memahami di antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Jawa Barat.
"Dalam kerja sama itu antara kedua belah pihak masing-masing punya hak dan kewajiban yang dituangkan dalam PKS. Selama ini enggak ada masalah," kata Syarifudin.
Syarifudin membantah dalam negosiasi itu membahas hal-hal yang dinilai tidak saling menguntungkan bagi kedua daerah, termasuk terkait dana hibah untuk warga yang terdampak TPST Bantargebang.
Ia mengatakan, semua permintaan tersebut akan dihitung skalanya menurut formulasi yang dirumuskan oleh tim yang diutus kedua belah pihak untuk membahasnya.
"Soal pemulihan, apa namanya, rekap lingkungan dan termasuk dalam bantuan keuangannya, itu semua diakomodir. Ada formulasinya, saya enggak hafal. Dari jumlah sampah yang masuk, ada formulasinya," kata Syarifudin.
Saat ditanya apakah nantinya ada kenaikan kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta, dia meminta semua pihak untuk menunggu kesepakatan yang terjalin.
Dia hanya akan berbicara berdasarkan data tersebut. "Nanti kita lihat itu. Semua berdasarkan data ya," kata Syarifudin.
Ia mengatakan dana kompensasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat Bantargebang yang areanya terdampak pembuangan sampah sebetulnya sudah diberikan sejak lama.
Dana itu bagian pengembangan masyarakat (community development) yang diberikan kepada 18.000 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di sekitar TPST Bantargebang. Pemberian dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening warga secara langsung.
"Itu sudah kami lakukan sejak lama. Itu kan kompensasi untuk masyarakat yang di sekitar area atau kita kenal dengan bantuan langsung tunai kepada kepala keluarga," kata Syarifudin.
Baca juga: Wagub sebut masih koordinasi dengan Pemkot Bekasi terkait TPST Bantargebang
Baca juga: Pemkot Bekasi evaluasi kerja sama TPST Bantargebang
Baca juga: Kompensasi bau sampah Jakarta di Bantargebang dihitung ulang
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Prinsipnya dilakukan untuk masyarakat. Masyarakat Jakarta, masyarakat Jakarta yang juga sebetulnya harus nyamanlah," ujar Syarifudin di Jakarta, Kamis.
Syarifudin menambahkan, selama ini tidak ada keluhan dan masalah dalam negosiasi perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) tersebut. Pembahasannya masih saling memahami di antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Jawa Barat.
"Dalam kerja sama itu antara kedua belah pihak masing-masing punya hak dan kewajiban yang dituangkan dalam PKS. Selama ini enggak ada masalah," kata Syarifudin.
Syarifudin membantah dalam negosiasi itu membahas hal-hal yang dinilai tidak saling menguntungkan bagi kedua daerah, termasuk terkait dana hibah untuk warga yang terdampak TPST Bantargebang.
Ia mengatakan, semua permintaan tersebut akan dihitung skalanya menurut formulasi yang dirumuskan oleh tim yang diutus kedua belah pihak untuk membahasnya.
"Soal pemulihan, apa namanya, rekap lingkungan dan termasuk dalam bantuan keuangannya, itu semua diakomodir. Ada formulasinya, saya enggak hafal. Dari jumlah sampah yang masuk, ada formulasinya," kata Syarifudin.
Saat ditanya apakah nantinya ada kenaikan kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta, dia meminta semua pihak untuk menunggu kesepakatan yang terjalin.
Dia hanya akan berbicara berdasarkan data tersebut. "Nanti kita lihat itu. Semua berdasarkan data ya," kata Syarifudin.
Ia mengatakan dana kompensasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat Bantargebang yang areanya terdampak pembuangan sampah sebetulnya sudah diberikan sejak lama.
Dana itu bagian pengembangan masyarakat (community development) yang diberikan kepada 18.000 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di sekitar TPST Bantargebang. Pemberian dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening warga secara langsung.
"Itu sudah kami lakukan sejak lama. Itu kan kompensasi untuk masyarakat yang di sekitar area atau kita kenal dengan bantuan langsung tunai kepada kepala keluarga," kata Syarifudin.
Baca juga: Wagub sebut masih koordinasi dengan Pemkot Bekasi terkait TPST Bantargebang
Baca juga: Pemkot Bekasi evaluasi kerja sama TPST Bantargebang
Baca juga: Kompensasi bau sampah Jakarta di Bantargebang dihitung ulang
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021