Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Maliki mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 88/2021 mengenai Strategi Nasional (stranas) Kelanjutusiaan.
"Berita baik, Alhamdulillah, Pak Presiden sudah menandatangani peraturan presiden mengenai Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan nomornya resmi hari ini. Dapat kami sampaikan nomor 88 tahun 2021," ujar Maliki dalam Konferensi Nasional Perlindungan Lansia yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Maliki mengatakan dalam Stranas tersebut mencakup lima pilar utama diantaranya pertama terkait perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu.
Kedua mengenai derajat kesehatan dan kualitas lanjut usia. Ketiga pembangunan lingkungan ramah lanjut usia.
Keempat penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan, dan kelima penghormatan dan perlindungan hak lanjut usia.
Maliki mengatakan strategi tersebut merupakan awalan untuk mengantarkan pemerintah mewujudkan lansia, mandiri sejahtera dan bermartabat.
"Jadi nanti sesegera mungkin Bappenas akan mengkoordinasikan dengan seluruh Kementerian Lembaga terkait dan pihak pemerintah dalam hal ini LSM akademisi dan berbagai pihak," ujar dia.
Menurut Maliki, diresmikannya Stranas bukan layaknya seorang anak-anak, tapi pemuda yang terus membangun rumahnya sehingga ke depan akan saat lanjut usia, rumahnya sudah akan lebih bagus lagi.
"Dengan kondisi yang harus kita hadapi ke depan dengan adanya Stranas mudah-mudahan kita bisa mendorong peraturan perundangan yang lebih kuat yaitu undang-undang untuk menyejahterakan lansia," ujar Maliki.
Baca juga: Populasi lansia Indonesia mencapai 33 juta jiwa pada lima tahun ke depan
Baca juga: Pasien COVID-19 usia 100 tahun sembuh berkat perlindungan vaksin
Baca juga: FKUI luncurkan Aplikasi Smart Lansia Indonesia untuk nakes
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Berita baik, Alhamdulillah, Pak Presiden sudah menandatangani peraturan presiden mengenai Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan nomornya resmi hari ini. Dapat kami sampaikan nomor 88 tahun 2021," ujar Maliki dalam Konferensi Nasional Perlindungan Lansia yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Maliki mengatakan dalam Stranas tersebut mencakup lima pilar utama diantaranya pertama terkait perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu.
Kedua mengenai derajat kesehatan dan kualitas lanjut usia. Ketiga pembangunan lingkungan ramah lanjut usia.
Keempat penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan, dan kelima penghormatan dan perlindungan hak lanjut usia.
Maliki mengatakan strategi tersebut merupakan awalan untuk mengantarkan pemerintah mewujudkan lansia, mandiri sejahtera dan bermartabat.
"Jadi nanti sesegera mungkin Bappenas akan mengkoordinasikan dengan seluruh Kementerian Lembaga terkait dan pihak pemerintah dalam hal ini LSM akademisi dan berbagai pihak," ujar dia.
Menurut Maliki, diresmikannya Stranas bukan layaknya seorang anak-anak, tapi pemuda yang terus membangun rumahnya sehingga ke depan akan saat lanjut usia, rumahnya sudah akan lebih bagus lagi.
"Dengan kondisi yang harus kita hadapi ke depan dengan adanya Stranas mudah-mudahan kita bisa mendorong peraturan perundangan yang lebih kuat yaitu undang-undang untuk menyejahterakan lansia," ujar Maliki.
Baca juga: Populasi lansia Indonesia mencapai 33 juta jiwa pada lima tahun ke depan
Baca juga: Pasien COVID-19 usia 100 tahun sembuh berkat perlindungan vaksin
Baca juga: FKUI luncurkan Aplikasi Smart Lansia Indonesia untuk nakes
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021