Depok, 22/3 (ANTARA) - Anggota Komisi A DPRD Depok Jeanne Novline Tedja menilai kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, buruk.
"Saat ini banyak kekosongan jabatan struktural di tingkat kelurahan dan kecamatan namun dibiarkan begitu lama, padahal ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik," kata Jeanne di Depok, Selasa.
Menurut dia permasalahan tersebut telah lama dibahas dengan BKD, namun mereka hanya menjawab akan segera ditindaklanjuti, sementara realisasinya tidak pernah ada.
Dikatakannya seharusnya kepala BKD segera mengisi sumberdaya manusia (SDM) di kelurahan dan kecamatan, sebab kekosongan yang terjadi pada jabatan struktural memiliki dampak buruk bagi pelayanan masyarakat.
Ia berharap SDM di kelurahan dan kecamatan harus lebih maksimal dibandingkan dengan tempat lainnya. Mereka merupakan struktur pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga.
"Ini bisa menjadi cerminan kinerja pemerintah secara keseluruhan di mata masyarakat," kata anggota Fraksi Demokrat tersebut.
Untuk itu, lanjut dia, PNS tidak memandang rendah penugasan di kelurahan atau di kecamatan. "Mereka seharusnya bangga bisa secara langsung melayani warganya," katanya.
Hal senada dikatakan oleh anggota komisi A lainnya, Isdayanti yang mengatakan kekosongan SDM di tingkat struktural kelurahan dan kecamatan sudah lama dipermasalahkan, namun tak mempengaruhi apa yang dilakukan oleh BKD.
"Banyak keluhan yang masuk dari masyarakat yang mempersoalkan pelayanan di kelurahan dan kecamatan," katanya.
Ia berharap kepala BKD bisa mengatasi permasalahan ini segera. "Jangan berlarut-larut karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan pemerintah yang baik," katanya.
Dikatakannya para sukarelawan (sukwan) yang bekerja di kelurahan dan kecamatan mengambil peran dari kekosongan yang terjadi. Seharusnya tugas sukwan tidak melebihi pegawai negeri sipil (PNS).
"Ini jelas sudah melanggar aturan yang ada, harus ada pengawasan yang ketat," katanya.
Feru L
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
"Saat ini banyak kekosongan jabatan struktural di tingkat kelurahan dan kecamatan namun dibiarkan begitu lama, padahal ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik," kata Jeanne di Depok, Selasa.
Menurut dia permasalahan tersebut telah lama dibahas dengan BKD, namun mereka hanya menjawab akan segera ditindaklanjuti, sementara realisasinya tidak pernah ada.
Dikatakannya seharusnya kepala BKD segera mengisi sumberdaya manusia (SDM) di kelurahan dan kecamatan, sebab kekosongan yang terjadi pada jabatan struktural memiliki dampak buruk bagi pelayanan masyarakat.
Ia berharap SDM di kelurahan dan kecamatan harus lebih maksimal dibandingkan dengan tempat lainnya. Mereka merupakan struktur pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga.
"Ini bisa menjadi cerminan kinerja pemerintah secara keseluruhan di mata masyarakat," kata anggota Fraksi Demokrat tersebut.
Untuk itu, lanjut dia, PNS tidak memandang rendah penugasan di kelurahan atau di kecamatan. "Mereka seharusnya bangga bisa secara langsung melayani warganya," katanya.
Hal senada dikatakan oleh anggota komisi A lainnya, Isdayanti yang mengatakan kekosongan SDM di tingkat struktural kelurahan dan kecamatan sudah lama dipermasalahkan, namun tak mempengaruhi apa yang dilakukan oleh BKD.
"Banyak keluhan yang masuk dari masyarakat yang mempersoalkan pelayanan di kelurahan dan kecamatan," katanya.
Ia berharap kepala BKD bisa mengatasi permasalahan ini segera. "Jangan berlarut-larut karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan pemerintah yang baik," katanya.
Dikatakannya para sukarelawan (sukwan) yang bekerja di kelurahan dan kecamatan mengambil peran dari kekosongan yang terjadi. Seharusnya tugas sukwan tidak melebihi pegawai negeri sipil (PNS).
"Ini jelas sudah melanggar aturan yang ada, harus ada pengawasan yang ketat," katanya.
Feru L
Editor : Teguh Handoko
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011