Bandung, 19/2 (ANTARA) - Sebanyak 60.000 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Jawa Barat akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, pada Senin (21/2).
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ruddy Harsa Tanaya, di Bandung, Sabtu, menyatakan kedatangan 60 ribu kadernya tersebut merupakan untuk memberi dukungan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, yang rencananya akan dipanggil KPK terkait dugaan kasus cek suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang terjadi di DPR.
"Kami sebagai kader PDIP siap mendukung dan mengawal jika ketua umum partai kami dipanggil KPK. Saya melihat pemanggilan Bu Mega ke KPK bukan dalam ranah hukum, tapi sudah masuk ke ranah politis. Maka kami harus mengawalnya dan menyatakan siaga penuh untuk mendukung Bu Mega," kata Ruddy.
Ditemui usai Rapat Koordinasi Bidang Internal Partai di Kantor DPD DPIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Bandung, Ruddy menilai, pemanggilan Megawati oleh KPK merupakan upaya politisasi partai bermoncong putih ini, karena bukan pada tempatnya bagi KPK memanggil Megawati.
Selain itu, lanjut Ruddy, hal ini tidak ada hubungannya antara Ketua Umum DPP dengan DPR RI sehingga pihaknya akan menyikapi hal ini secara utuh untuk menjaga citra partai.
"Pemanggilan Bu Mega oleh KPK sangat ngejelimet. Pasalnya pelaku yang diduga melakukan korupsi tidak pernah diperiksa secara komprehensif. Malah ini memanggil Bu Mega yang tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Apa hubungannya ketua partai dengan DPR RI," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh kader dan pengurus DPD PDIP Jabar menyatakan sikap tekait kasus pemanggilan Megawati.
Pertama, pihaknya menyatakan keprihatinan atas kebijakan KPK yang tidak profesional atas setiap penanganan kasus hukum di negeri ini.
Kedua, agar lembaga-lembaga penegak hukum dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan amanat konstitusi dan proporsional tanpa adanya unsur-unsur politisasi hukum.
Ketiga, seluruh kader, struktur, dan simpatisan tetap dalam siaga penuh sebagaimana instruksi ketua umum partai demi menjaga kehormatan lembang-lambang partai sampai titik darah penghabisan.
Ruddy menambahkan, untuk aksi pada Senin mendatang, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan untuk pengerahan massa ke Polda Jabar dan seluruh polres se-Jabar.
Dikatakannya, pengerahan massa tidak hanya dilakukan oleh kader PDIP Jabar tapi juga oleh kader-kader di seluruh Indonesia.
"Kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas. Sampai Bu Mega tidak diperlakukan seperti itu," ujarnya.
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ruddy Harsa Tanaya, di Bandung, Sabtu, menyatakan kedatangan 60 ribu kadernya tersebut merupakan untuk memberi dukungan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, yang rencananya akan dipanggil KPK terkait dugaan kasus cek suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang terjadi di DPR.
"Kami sebagai kader PDIP siap mendukung dan mengawal jika ketua umum partai kami dipanggil KPK. Saya melihat pemanggilan Bu Mega ke KPK bukan dalam ranah hukum, tapi sudah masuk ke ranah politis. Maka kami harus mengawalnya dan menyatakan siaga penuh untuk mendukung Bu Mega," kata Ruddy.
Ditemui usai Rapat Koordinasi Bidang Internal Partai di Kantor DPD DPIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Bandung, Ruddy menilai, pemanggilan Megawati oleh KPK merupakan upaya politisasi partai bermoncong putih ini, karena bukan pada tempatnya bagi KPK memanggil Megawati.
Selain itu, lanjut Ruddy, hal ini tidak ada hubungannya antara Ketua Umum DPP dengan DPR RI sehingga pihaknya akan menyikapi hal ini secara utuh untuk menjaga citra partai.
"Pemanggilan Bu Mega oleh KPK sangat ngejelimet. Pasalnya pelaku yang diduga melakukan korupsi tidak pernah diperiksa secara komprehensif. Malah ini memanggil Bu Mega yang tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Apa hubungannya ketua partai dengan DPR RI," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh kader dan pengurus DPD PDIP Jabar menyatakan sikap tekait kasus pemanggilan Megawati.
Pertama, pihaknya menyatakan keprihatinan atas kebijakan KPK yang tidak profesional atas setiap penanganan kasus hukum di negeri ini.
Kedua, agar lembaga-lembaga penegak hukum dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan amanat konstitusi dan proporsional tanpa adanya unsur-unsur politisasi hukum.
Ketiga, seluruh kader, struktur, dan simpatisan tetap dalam siaga penuh sebagaimana instruksi ketua umum partai demi menjaga kehormatan lembang-lambang partai sampai titik darah penghabisan.
Ruddy menambahkan, untuk aksi pada Senin mendatang, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan untuk pengerahan massa ke Polda Jabar dan seluruh polres se-Jabar.
Dikatakannya, pengerahan massa tidak hanya dilakukan oleh kader PDIP Jabar tapi juga oleh kader-kader di seluruh Indonesia.
"Kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas. Sampai Bu Mega tidak diperlakukan seperti itu," ujarnya.
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011