Depok, 19/10 (ANTARA) - Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Jawa Barat, dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terpaksa dibatalkan karena dua fraksi tidak siap.
"Seharusnya diumumkan terlebih dahulu, bukan langsung dibubarkan," kata anggota fraksi PAN, Acep Syaifudin, di Depok, Selasa.
Menurut dia, memang ada dua fraksi yang belum siap untuk menyampaikan pandangannya, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra Bangsa.
Mendengar rapat paripurna tersebut dibatalkan, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan sejumlah pimpinan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD), akhirnya meninggalkan gedung dewan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Naming D Bothin mengatakan, penundaan jadwal sidang, sudah dirapatkan terlebih dulu dengan pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi.
Menurut dia, penundaan ini tidak ada hubungannya dengan aksi boikot terhadap Nur Mahmudi, Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto juga berhalangan hadir karena adanya undangan dari DPDR Jawa Barat di Bandung.
Ia menjelaskan, rapat paripurna diadakan pada Rabu (20/10) dan akan dihadiri oleh Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan seluruh pimpinan OPD.
Sedangkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Siswanto menjelaskan, memang pihaknya belum mempersiapkan pandangan terhadap perubahan Raperda APBD yang diajukan Pemerintah kota (Pemkot) Depok. "Kalau besok kami sudah disiap," ujarnya.
Sehari sebelum jadwal rapat tersebut, pihaknya sudah memberitahu kepada pimpinan DPRD terkait ketidaksiapan fraksinya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan boikot terhadap Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail terkait dengan hasil pilkada. "Tak ada kaitannya dengan pilkada penundaan tersebut," katanya.
Feru L
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Seharusnya diumumkan terlebih dahulu, bukan langsung dibubarkan," kata anggota fraksi PAN, Acep Syaifudin, di Depok, Selasa.
Menurut dia, memang ada dua fraksi yang belum siap untuk menyampaikan pandangannya, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra Bangsa.
Mendengar rapat paripurna tersebut dibatalkan, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan sejumlah pimpinan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD), akhirnya meninggalkan gedung dewan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Naming D Bothin mengatakan, penundaan jadwal sidang, sudah dirapatkan terlebih dulu dengan pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi.
Menurut dia, penundaan ini tidak ada hubungannya dengan aksi boikot terhadap Nur Mahmudi, Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto juga berhalangan hadir karena adanya undangan dari DPDR Jawa Barat di Bandung.
Ia menjelaskan, rapat paripurna diadakan pada Rabu (20/10) dan akan dihadiri oleh Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan seluruh pimpinan OPD.
Sedangkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Siswanto menjelaskan, memang pihaknya belum mempersiapkan pandangan terhadap perubahan Raperda APBD yang diajukan Pemerintah kota (Pemkot) Depok. "Kalau besok kami sudah disiap," ujarnya.
Sehari sebelum jadwal rapat tersebut, pihaknya sudah memberitahu kepada pimpinan DPRD terkait ketidaksiapan fraksinya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan boikot terhadap Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail terkait dengan hasil pilkada. "Tak ada kaitannya dengan pilkada penundaan tersebut," katanya.
Feru L
Editor : Teguh Handoko
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010