Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan anggaran bagi Program Padat Karya tahun depan sebesar Rp13,6 triliun.
"Pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan baik secara pemberdayaan masyarakat, swakelola, maupun kontraktual, akan diupayakan sebanyak mungkin dilakukan dengan cara padat karya yang diperkirakan sebesar Rp13,6 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Menteri PUPR juga memperkirakan Program Padat Karya tahun depan dapat menyerap tenaga kerja 720 ribu orang atau 30 juta Hari Orang Kerja (HOK).
Adapun rincian Program Padat Karya tahun depan, antara lain bidang Sumber Daya Air senilai Rp4,85 triliun, antara lain untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi dan Rawa serta OP Sungai dan Pantai.
Untuk bidang jalan dan jembatan senilai Rp4,50 triliun, antara lain diperuntukkan bagi preservasi jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase.
Sedangkan di bidang permukiman/Cipta Karya senilai Rp1,80 triliun, antara lain untuk penyediaan air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS/SPAM) Perdesaan, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Untuk bidang perumahan senilai Rp2,45 triliun yang diperuntukkan bagi Program Padat Karya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Sebelumnya Menteri PUPR mengungkapkan anggaran Program Padat Karya tunai pasca-refocusing pada tahun ini mengalami kenaikan dari Rp12,18 triliun menjadi Rp23,24 triliun.
Menurut dia, penajaman program digunakan untuk perluasan Program Padat Karya tunai, dengan demikian upaya refocusing selain ditujukan untuk penajaman anggaran juga diharapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memperbesar padat karya tunai.
Program Padat Karya tunai merupakan program yang tidak dikurangi alokasi anggarannya dalam langkah-langkah penghematan yang diambil oleh Kementerian PUPR pada 2021.
Baca juga: DPRD Bogor dorong pemulihan ekonomi lewat padat karya sektor pertanian
Baca juga: Kemenhub gelar program padat karya di Pelabuhan Pangandaran
Baca juga: Presiden Jokowi minta APBD dimanfaatkan untuk perbanyak program padat karya
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan baik secara pemberdayaan masyarakat, swakelola, maupun kontraktual, akan diupayakan sebanyak mungkin dilakukan dengan cara padat karya yang diperkirakan sebesar Rp13,6 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Menteri PUPR juga memperkirakan Program Padat Karya tahun depan dapat menyerap tenaga kerja 720 ribu orang atau 30 juta Hari Orang Kerja (HOK).
Adapun rincian Program Padat Karya tahun depan, antara lain bidang Sumber Daya Air senilai Rp4,85 triliun, antara lain untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi dan Rawa serta OP Sungai dan Pantai.
Untuk bidang jalan dan jembatan senilai Rp4,50 triliun, antara lain diperuntukkan bagi preservasi jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase.
Sedangkan di bidang permukiman/Cipta Karya senilai Rp1,80 triliun, antara lain untuk penyediaan air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS/SPAM) Perdesaan, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Untuk bidang perumahan senilai Rp2,45 triliun yang diperuntukkan bagi Program Padat Karya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Sebelumnya Menteri PUPR mengungkapkan anggaran Program Padat Karya tunai pasca-refocusing pada tahun ini mengalami kenaikan dari Rp12,18 triliun menjadi Rp23,24 triliun.
Menurut dia, penajaman program digunakan untuk perluasan Program Padat Karya tunai, dengan demikian upaya refocusing selain ditujukan untuk penajaman anggaran juga diharapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memperbesar padat karya tunai.
Program Padat Karya tunai merupakan program yang tidak dikurangi alokasi anggarannya dalam langkah-langkah penghematan yang diambil oleh Kementerian PUPR pada 2021.
Baca juga: DPRD Bogor dorong pemulihan ekonomi lewat padat karya sektor pertanian
Baca juga: Kemenhub gelar program padat karya di Pelabuhan Pangandaran
Baca juga: Presiden Jokowi minta APBD dimanfaatkan untuk perbanyak program padat karya
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021