DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendorong pemerintah daerah melakukan pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19, melalui program padat karya di sektor pertanian.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim di Cibinong, Bogor, Rabu, menyebutkan bahwa padat karya dapat diwujudkan dalam program ketahanan pangan Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS) melalui kolaborasi antara perangkat daerah lingkup Kabupaten Bogor, Kodim 0621 dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Ia berharap, program tersebut dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat luas di Kabupaten Bogor.
“DPRD Kabupaten Bogor mendukung lahan Ketahanan pangan BCLS untuk Pertahanan Negara yang berlokasi di Desa Karang Tengah dan Desa Sirnajaya Kecamatan Babakanmadang dan Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Cigudeg," papar Muad.
Politisi PDIP itu meyakini bahwa sektor pertanian bisa diandalkan untuk memulihkan perekonomian. Dia meminta, agar Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menggerakan sektor pertanian.
Muad berharap Kabupaten Bogor sebagai daerah yang bercorak agraris memiliki ikon produksi pertanian dan sekaligus sebagai penopang ketahanan pangan untuk masyarakat Kabupaten Bogor.
"Dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak saya yakin akan bisa terwujud sekaligus sebagai dasar untuk pemulihan ekonomi masyarakat," katanya.
Dalam menggerakkan sektor pertanian, pemerintah perlu betul-betul hadir dalam pembinaan petani dan memberi kemudahan berusaha bagi petani dari sektor hulu hingga pengolahan produk.
“Pemerintah juga harus membantu kemudahan dan memfasilitasi dalam proses perizinan UMKM seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT),” kata Muad.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, upaya pemulihan ekonomi akan dikolaborasikan dengan Kodim 0621 melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), dan Kemenhan RI melalui BCLS.
Burhan menyebutkan, pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor akibat Pandemi COVID-19 fokus di enam Perangkat Daerah. Keenam Perangkat Daerah tersebut yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan.
“Anggarannya sudah kita alokasikan dari APBD tahun 2021. Untuk Kodim 0621 bantuan diberikan melalui dana hibah untuk mengoptimalkan program TMMD serta bantuan pemanfaatan lahan melalui program lahan percontohan dan pertanian dari Kemenhan RI. Ada sekitar 1.000-3.000 hektar lahan di Kabupaten Bogor untuk menunjang dan mendukung kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bogor dimasa pandemi COVID-19 ini,” papar Burhan.
Konsep pemulihan ekonomi dilakukan melalui program padat karya dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan daerah seperti membangun jalan desa, jembatan, drainase, bendungan, pengairan dan lainnya.
“Dengan padat karya masyarakat dituntut ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan. Padat karya ini memberikan banyak manfaat, selain infrastruktur terbangun mereka juga bisa mendapatkan dana sosial (uang), tentunya dapat membantu memulihkan ekonomi mereka akibat pandemi COVID-19,” jelasnya.
Untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor akan dilakukan oleh beberapa PD yakni, BPBD, Satpol PP dan Dishub Kabupaten Bogor.
Baca juga: DPRD Bogor: 1.000 lebih koperasi berstatus mandul
Baca juga: Pemkab Bogor andalkan TPID jaga kestabilan harga jelang Lebaran
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim di Cibinong, Bogor, Rabu, menyebutkan bahwa padat karya dapat diwujudkan dalam program ketahanan pangan Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS) melalui kolaborasi antara perangkat daerah lingkup Kabupaten Bogor, Kodim 0621 dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Ia berharap, program tersebut dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat luas di Kabupaten Bogor.
“DPRD Kabupaten Bogor mendukung lahan Ketahanan pangan BCLS untuk Pertahanan Negara yang berlokasi di Desa Karang Tengah dan Desa Sirnajaya Kecamatan Babakanmadang dan Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Cigudeg," papar Muad.
Politisi PDIP itu meyakini bahwa sektor pertanian bisa diandalkan untuk memulihkan perekonomian. Dia meminta, agar Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menggerakan sektor pertanian.
Muad berharap Kabupaten Bogor sebagai daerah yang bercorak agraris memiliki ikon produksi pertanian dan sekaligus sebagai penopang ketahanan pangan untuk masyarakat Kabupaten Bogor.
"Dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak saya yakin akan bisa terwujud sekaligus sebagai dasar untuk pemulihan ekonomi masyarakat," katanya.
Dalam menggerakkan sektor pertanian, pemerintah perlu betul-betul hadir dalam pembinaan petani dan memberi kemudahan berusaha bagi petani dari sektor hulu hingga pengolahan produk.
“Pemerintah juga harus membantu kemudahan dan memfasilitasi dalam proses perizinan UMKM seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT),” kata Muad.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, upaya pemulihan ekonomi akan dikolaborasikan dengan Kodim 0621 melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), dan Kemenhan RI melalui BCLS.
Burhan menyebutkan, pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor akibat Pandemi COVID-19 fokus di enam Perangkat Daerah. Keenam Perangkat Daerah tersebut yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan.
“Anggarannya sudah kita alokasikan dari APBD tahun 2021. Untuk Kodim 0621 bantuan diberikan melalui dana hibah untuk mengoptimalkan program TMMD serta bantuan pemanfaatan lahan melalui program lahan percontohan dan pertanian dari Kemenhan RI. Ada sekitar 1.000-3.000 hektar lahan di Kabupaten Bogor untuk menunjang dan mendukung kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bogor dimasa pandemi COVID-19 ini,” papar Burhan.
Konsep pemulihan ekonomi dilakukan melalui program padat karya dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan daerah seperti membangun jalan desa, jembatan, drainase, bendungan, pengairan dan lainnya.
“Dengan padat karya masyarakat dituntut ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan. Padat karya ini memberikan banyak manfaat, selain infrastruktur terbangun mereka juga bisa mendapatkan dana sosial (uang), tentunya dapat membantu memulihkan ekonomi mereka akibat pandemi COVID-19,” jelasnya.
Untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor akan dilakukan oleh beberapa PD yakni, BPBD, Satpol PP dan Dishub Kabupaten Bogor.
Baca juga: DPRD Bogor: 1.000 lebih koperasi berstatus mandul
Baca juga: Pemkab Bogor andalkan TPID jaga kestabilan harga jelang Lebaran
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021