Ketua pengadilan garis keras Iran Ebrahim Raisi mengumumkan pencalonannya pada Sabtu untuk pemilihan presiden bulan depan, yang dipandang sebagai ujian keabsahan para pemimpin dari kalangan ulama negara itu.
"Saya datang sebagai seorang independen ke panggung untuk membuat perubahan dalam manajemen eksekutif negara dan memerangi kemiskinan, korupsi, penghinaan dan diskriminasi," kata Raisi seperti dikutip dalam sebuah pernyataan oleh media lokal.
Raisi, 60, seorang ulama tingkat menengah di organisasi Muslim Syiah Iran, belum secara resmi mendaftar untuk mencalonkan diri dalam pemilihan 18 Juni.
Ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei sebagai kepala pengadilan pada Maret 2019, Raisi telah muncul sebagai salah satu tokoh paling kuat di Iran dan pesaing untuk menggantikan Khamenei.
Dia kalah dari Hassan Rouhani dalam pemilihan presiden 2017.
Sebelumnya, mantan ketua parlemen Ali Larijani mendaftarkan pencalonannya, berharap mendapatkan dukungan dari kubu moderat dan garis keras dan menjembatani kesenjangan di antara mereka.
Pendaftaran Larijani, mantan negosiator nuklir dan penasihat Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, disiarkan langsung di televisi pemerintah.
Sabtu adalah hari terakhir bagi para kandidat untuk mendaftar untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.
Pemungutan suara berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpuasan rakyat atas ekonomi akibat sanksi AS yang diberlakukan kembali setelah Washington meninggalkan kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara besar tiga tahun lalu. Hal ini dapat merusak harapan para penguasa ulama negara untuk jumlah pemilih yang tinggi.
Setelah pendaftaran berakhir, peserta akan disaring untuk kualifikasi politik dan Islam mereka oleh badan pemeriksaan Dewan Penjaga yang beranggotakan 12 orang. Enam dari anggota badan garis keras ditunjuk oleh Khamenei.
Presiden Rouhani tidak dapat mencalonkan diri lagi karena batasan dua kali masa jabatan.
Baca juga: Sisi lain film "Sun Children" dibocorkan saat pembukaan festival film Iran di Indonesia
Baca juga: Pemimpin Iran nyatakan perang melawan rezim lalim Israel adalah kewajiban publik
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Saya datang sebagai seorang independen ke panggung untuk membuat perubahan dalam manajemen eksekutif negara dan memerangi kemiskinan, korupsi, penghinaan dan diskriminasi," kata Raisi seperti dikutip dalam sebuah pernyataan oleh media lokal.
Raisi, 60, seorang ulama tingkat menengah di organisasi Muslim Syiah Iran, belum secara resmi mendaftar untuk mencalonkan diri dalam pemilihan 18 Juni.
Ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei sebagai kepala pengadilan pada Maret 2019, Raisi telah muncul sebagai salah satu tokoh paling kuat di Iran dan pesaing untuk menggantikan Khamenei.
Dia kalah dari Hassan Rouhani dalam pemilihan presiden 2017.
Sebelumnya, mantan ketua parlemen Ali Larijani mendaftarkan pencalonannya, berharap mendapatkan dukungan dari kubu moderat dan garis keras dan menjembatani kesenjangan di antara mereka.
Pendaftaran Larijani, mantan negosiator nuklir dan penasihat Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, disiarkan langsung di televisi pemerintah.
Sabtu adalah hari terakhir bagi para kandidat untuk mendaftar untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.
Pemungutan suara berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpuasan rakyat atas ekonomi akibat sanksi AS yang diberlakukan kembali setelah Washington meninggalkan kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara besar tiga tahun lalu. Hal ini dapat merusak harapan para penguasa ulama negara untuk jumlah pemilih yang tinggi.
Setelah pendaftaran berakhir, peserta akan disaring untuk kualifikasi politik dan Islam mereka oleh badan pemeriksaan Dewan Penjaga yang beranggotakan 12 orang. Enam dari anggota badan garis keras ditunjuk oleh Khamenei.
Presiden Rouhani tidak dapat mencalonkan diri lagi karena batasan dua kali masa jabatan.
Baca juga: Sisi lain film "Sun Children" dibocorkan saat pembukaan festival film Iran di Indonesia
Baca juga: Pemimpin Iran nyatakan perang melawan rezim lalim Israel adalah kewajiban publik
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021