Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menekankan penciptaan lapangan kerja baru harus mengalami peningkatan mulai tahun ini melalui pemberian kemudahan dan kepastian berusaha lewat Undang-Undang Cipta Kerja.
“Kita harus bisa menciptakan lapangan kerja baru mulai tahun ini. Kita harus berikan kemudahan dan kepastian berusaha meningkat tahun ini dan seterusnya di tahun-tahun berikutnya,” katanya dalam webinar Indonesia Macroeconomic Update 2021 di Jakarta, Kamis.
Febrio menyatakan penciptaan lapangan kerja baru harus mulai terlihat mengingat UU Cipta Kerja disusun agar regulasi dan perizinan menjadi lebih simpel sekaligus memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
“Pemerintah sudah melakukan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya dan kita mengimplementasikan mulai tahun ini jadi kita berharap hasil positif mulai terlihat tahun ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan penciptaan lapangan kerja baru akan terealisasi di antaranya karena UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi UMKM berupa bantuan dan perlindungan hukum, pembiayaan dan insentif fiskal, serta izin tunggal melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kemudian melalui UU Cipta Kerja juga mengizinkan penggunaan DAK untuk pengembangan UMKM, memberikan kemudahan untuk membentuk koperasi, dan memprioritaskan produk UMKM untuk pengadaan pemerintah.
Sementara dalam hal UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan berusaha dilakukan melalui penghapusan ketentuan modal awal PT, PT perseorangan untuk UMKM serta penyederhanaan proses dan pengurangan biaya pendirian PT.
Selanjutnya BUMdes berbentuk badan dan hukum, mempercepat proses pengajuan paten, menyederhanakan dan mempercepat proses pengajuan merek, sekaligus menghapus izin yang tumpang tindih.
“Kita akan pantau ini dengan sangat kuat dan sangat dekat di 2021 dan seterusnya untuk bisa menghasilkan hasil positif dari reformasi sektor riil yang sudah kita lakukan,” tegasnya.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan UU Cipta Kerja merupakan upaya untuk mendorong terbentuknya ekosistem ketenagakerjaan yang mengakomodir kebutuhan saat ini dan mendatang.
Menurutnya, tren dari investasi yang masuk sudah mulai menunjukkan korelasi dengan kualitas penyerapan tenaga kerja terutama jika investasi didorong untuk sektor padat karya.
“Kita punya rasa optimisme terkait 2021 karena tren dari investasi yang masuk itu sudah mulai menunjukkan korelasi dengan kualitas penyerapan tenaga kerjanya,” katanya.
Baca juga: Alasan Sri Mulyani rombak jajaran eselon I Kemenkeu
Baca juga: Kemenkeu pastikan program PEN selamatkan 5 juta orang dari status miskin baru
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
“Kita harus bisa menciptakan lapangan kerja baru mulai tahun ini. Kita harus berikan kemudahan dan kepastian berusaha meningkat tahun ini dan seterusnya di tahun-tahun berikutnya,” katanya dalam webinar Indonesia Macroeconomic Update 2021 di Jakarta, Kamis.
Febrio menyatakan penciptaan lapangan kerja baru harus mulai terlihat mengingat UU Cipta Kerja disusun agar regulasi dan perizinan menjadi lebih simpel sekaligus memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
“Pemerintah sudah melakukan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya dan kita mengimplementasikan mulai tahun ini jadi kita berharap hasil positif mulai terlihat tahun ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan penciptaan lapangan kerja baru akan terealisasi di antaranya karena UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi UMKM berupa bantuan dan perlindungan hukum, pembiayaan dan insentif fiskal, serta izin tunggal melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kemudian melalui UU Cipta Kerja juga mengizinkan penggunaan DAK untuk pengembangan UMKM, memberikan kemudahan untuk membentuk koperasi, dan memprioritaskan produk UMKM untuk pengadaan pemerintah.
Sementara dalam hal UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan berusaha dilakukan melalui penghapusan ketentuan modal awal PT, PT perseorangan untuk UMKM serta penyederhanaan proses dan pengurangan biaya pendirian PT.
Selanjutnya BUMdes berbentuk badan dan hukum, mempercepat proses pengajuan paten, menyederhanakan dan mempercepat proses pengajuan merek, sekaligus menghapus izin yang tumpang tindih.
“Kita akan pantau ini dengan sangat kuat dan sangat dekat di 2021 dan seterusnya untuk bisa menghasilkan hasil positif dari reformasi sektor riil yang sudah kita lakukan,” tegasnya.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan UU Cipta Kerja merupakan upaya untuk mendorong terbentuknya ekosistem ketenagakerjaan yang mengakomodir kebutuhan saat ini dan mendatang.
Menurutnya, tren dari investasi yang masuk sudah mulai menunjukkan korelasi dengan kualitas penyerapan tenaga kerja terutama jika investasi didorong untuk sektor padat karya.
“Kita punya rasa optimisme terkait 2021 karena tren dari investasi yang masuk itu sudah mulai menunjukkan korelasi dengan kualitas penyerapan tenaga kerjanya,” katanya.
Baca juga: Alasan Sri Mulyani rombak jajaran eselon I Kemenkeu
Baca juga: Kemenkeu pastikan program PEN selamatkan 5 juta orang dari status miskin baru
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021