Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan pendataan keluarga menjadi hal penting dalam perencanaan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk salah satu upaya mencapai bonus demografi.
"Usia produktif di Kota Depok ini sebanyak 70 persen lebih dan kita bisa mencapai bonus demografi kalau punya pendataan yang akurat," ujar Idris dalam keterangannya, Sabtu.
Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Kota Depok resmi dilaksanakan. Pendataan awal dimulai dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono beserta keluarga.
Idris mengatakan dalam pendataan tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh petugas. Di antaranya jumlah anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah dan terkait aspek kesejahteraan keluarga.
"Kemudian, tentang masalah keluarga-keluarga yang mungkin masih di usia sekolah, atau universitas, atau yang sudah berkeluarga tapi masih dalam satu Kartu Keluarga (KK) dengan orang tua," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menambahkan, data yang dihasilkan dari pendataan keluarga tahun 2021 nantinya akan digunakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mengambil sejumlah kebijakan. Sepertinya kebijakan masalah kesehatan, keluarga berencana, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh warga Depok agar ikut bersama-sama menyukseskan pendataan keluarga ini," katanya.
Baca juga: BKPM: UU Cipta Kerja antisipasi bonus demografi dengan lapangan kerja
Baca juga: Presiden Jokowi: Pendidikan vokasi berperan penting dalam pengembangan SDM
Baca juga: Menristek Siapkan Dua Cara Optimalkan "Bonus Demografi"
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Usia produktif di Kota Depok ini sebanyak 70 persen lebih dan kita bisa mencapai bonus demografi kalau punya pendataan yang akurat," ujar Idris dalam keterangannya, Sabtu.
Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Kota Depok resmi dilaksanakan. Pendataan awal dimulai dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono beserta keluarga.
Idris mengatakan dalam pendataan tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh petugas. Di antaranya jumlah anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah dan terkait aspek kesejahteraan keluarga.
"Kemudian, tentang masalah keluarga-keluarga yang mungkin masih di usia sekolah, atau universitas, atau yang sudah berkeluarga tapi masih dalam satu Kartu Keluarga (KK) dengan orang tua," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menambahkan, data yang dihasilkan dari pendataan keluarga tahun 2021 nantinya akan digunakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mengambil sejumlah kebijakan. Sepertinya kebijakan masalah kesehatan, keluarga berencana, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh warga Depok agar ikut bersama-sama menyukseskan pendataan keluarga ini," katanya.
Baca juga: BKPM: UU Cipta Kerja antisipasi bonus demografi dengan lapangan kerja
Baca juga: Presiden Jokowi: Pendidikan vokasi berperan penting dalam pengembangan SDM
Baca juga: Menristek Siapkan Dua Cara Optimalkan "Bonus Demografi"
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021