Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan bahwa pekerja swasta yang menjadi peserta program Vaksinasi Gotong Royong tidak akan dikenai biaya.
"Yang penting pada prinsipnya tidak dipungut biaya kepada masyarakat," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin.
Budi mengatakan bahwa sasaran program Vaksinasi Gotong Royong adalah pekerja di seluruh perusahaan di Indonesia.
Jenis vaksin yang digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong, menurut dia, berbeda dengan vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program vaksinasi gratis pemerintah.
Kementerian Kesehatan, ia mengatakan, akan menentukan tarif vaksinasi COVID-19 dalam program tersebut setelah badan usaha milik negara dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) membahas skema pembiayaan dan pelaksanaannya.
Budi menjelaskan, distribusi hingga penyuntikan vaksin dalam program vaksinasi tersebut akan dilakukan oleh PT Bio Farma dan pihak swasta agar tidak menambah beban fasilitas kesehatan yang masih melaksanakan program vaksinasi pemerintah.
Kendati demikian, ia meminta penentuan sasaran Vaksinasi Gotong Royong dilakukan berdasarkan data induk agar tidak sampai ada duplikasi sasaran vaksinasi.
"Selain itu agar pasca-vaksinasi dan pengawasan kejadian ikutan pasca-imunisasi dapat sesuai anjuran Kemenkes," katanya.
Baca juga: Menkes: Imunitas muncul pada 28 hari setelah suntikan kedua
Baca juga: Menkes gandeng TNI dan Polri percepat vaksinasi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Yang penting pada prinsipnya tidak dipungut biaya kepada masyarakat," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin.
Budi mengatakan bahwa sasaran program Vaksinasi Gotong Royong adalah pekerja di seluruh perusahaan di Indonesia.
Jenis vaksin yang digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong, menurut dia, berbeda dengan vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program vaksinasi gratis pemerintah.
Kementerian Kesehatan, ia mengatakan, akan menentukan tarif vaksinasi COVID-19 dalam program tersebut setelah badan usaha milik negara dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) membahas skema pembiayaan dan pelaksanaannya.
Budi menjelaskan, distribusi hingga penyuntikan vaksin dalam program vaksinasi tersebut akan dilakukan oleh PT Bio Farma dan pihak swasta agar tidak menambah beban fasilitas kesehatan yang masih melaksanakan program vaksinasi pemerintah.
Kendati demikian, ia meminta penentuan sasaran Vaksinasi Gotong Royong dilakukan berdasarkan data induk agar tidak sampai ada duplikasi sasaran vaksinasi.
"Selain itu agar pasca-vaksinasi dan pengawasan kejadian ikutan pasca-imunisasi dapat sesuai anjuran Kemenkes," katanya.
Baca juga: Menkes: Imunitas muncul pada 28 hari setelah suntikan kedua
Baca juga: Menkes gandeng TNI dan Polri percepat vaksinasi
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021