Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Manto, menyambut baik terkait dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), karena sangat membantu pihak perusahaan dan juga pekerja terkait PHK.
"Dengan adanya PP 37 Tahun 2021 Tentang JKP ini sangat membantu bagi dua belah pihak, bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Baik dari pihak perusahaan maupun pihak pekerja yang terkena PHK," kata Manto di Depok, Selasa.
Menurut dia, dalam kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga hadir untuk memberikan kompensasi. Sesuai amanah PP tersebut pemerintah dan pengusaha pemberi kerja akan menanggung iuran program JKP.
Manto menjelaskan bagi setiap pekerja yang terdaftar dalam program JKP akan dibayarkan iurannya melalui BP Jamsostek, sehingga pada saat klaim JKP ketika terjadi PHK, maka pekerja mendapat enam bulan gaji dan dari pemberi kerja sebanyak 26 kali gaji,” terangnya.
Sebelumnya, kata Manto, sebanyak 32 kali gaji dibebankan kepada pemberi kerja. Dirinya berharap, aturan ini bisa membantu pekerja yang terdampak PHK untuk mendapatkan haknya.
"Mudah-mudahan program ini bisa dimanfaatkan oleh pekerja yang terkena dampak PHK. Tentunya, dengan ketentuan sesuai PP Nomor 37 Tahun 2021," katanya.
Baca juga: Menaker temui Paguyuban Buruh Garmen Jawa Barat bahas ancaman PHK massal
Baca juga: Bupati Bogor: Warga kena PHK dapat bansos Rp2,5 juta
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Dengan adanya PP 37 Tahun 2021 Tentang JKP ini sangat membantu bagi dua belah pihak, bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Baik dari pihak perusahaan maupun pihak pekerja yang terkena PHK," kata Manto di Depok, Selasa.
Menurut dia, dalam kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga hadir untuk memberikan kompensasi. Sesuai amanah PP tersebut pemerintah dan pengusaha pemberi kerja akan menanggung iuran program JKP.
Manto menjelaskan bagi setiap pekerja yang terdaftar dalam program JKP akan dibayarkan iurannya melalui BP Jamsostek, sehingga pada saat klaim JKP ketika terjadi PHK, maka pekerja mendapat enam bulan gaji dan dari pemberi kerja sebanyak 26 kali gaji,” terangnya.
Sebelumnya, kata Manto, sebanyak 32 kali gaji dibebankan kepada pemberi kerja. Dirinya berharap, aturan ini bisa membantu pekerja yang terdampak PHK untuk mendapatkan haknya.
"Mudah-mudahan program ini bisa dimanfaatkan oleh pekerja yang terkena dampak PHK. Tentunya, dengan ketentuan sesuai PP Nomor 37 Tahun 2021," katanya.
Baca juga: Menaker temui Paguyuban Buruh Garmen Jawa Barat bahas ancaman PHK massal
Baca juga: Bupati Bogor: Warga kena PHK dapat bansos Rp2,5 juta
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021