Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dengan baik hingga ke tingkat RT/RW, sehingga penerapannya diharapkan bisa menekan laju penyebaran COVID-19.
"Kita harapkan kepemimpinan unsur pemerintah yang terdepan, yaitu para kepala desa dan juga para lurah, agar bisa menyampaikan pesan, menyampaikan tentang program PPKM skala mikro kepada ketua RT dan juga RW," kata Doni yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam konferensi pers, Jakarta, Sabtu.
Doni menyampaikan hal itu untuk menanggapi informasi yang menyebutkan masih banyak ketua RT di Jawa Tengah yang tidak mendapat sosialisasi tentang PPKM mikro sehingga mereka tidak paham apa yang harus mereka lakukan.
Ia mengatakan bahwa dalam sosialisasi PPKM mikro, pemerintah telah berusaha keras untuk bisa memberikan informasi secara masif tentang perlunya PPKM skala mikro kepada masyarakat.
Penerapan kebijakan tersebut, menurut dia, merupakan strategi yang sangat baik untuk bisa menekan laju peningkatan kasus COVID-19, terutama di skala mikro, mengingat penularan yang cukup tinggi dari kluster keluarga, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan.
Sesuai masukan dari sejumlah pakar epidemiologi untuk melibatkan masyarakat dalam penanggulangan kasus COVID-19, maka pemerintah mengalokasikan anggaran bagi desa dan kelurahan untuk dapat mensosialisasikan PPKM skala mikro kepada warganya masing-masing dan juga melakukan upaya pencegahan serta penanganan COVID-19 lainnya.
Jika masyarakat menemukan masih ada ketua RT/RW yang belum mendapat sosialisasi tentang pelaksanaan PPKM mikro tersebut, maka ia berharap masyarakat bisa menginformasikannya kepada Satgas COVID-19 sehingga bisa ditindaklanjuti.
"Jadi tolong bisa diinfokan ke kami RT-nya, di desa apa atau di mana, kelurahan apa, sehingga nanti kami bisa mengingatkan Satgas mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan juga Satgas di tingkat kecamatan untuk bisa turun lebih optimal lagi ke tengah-tengah masyarakat, terutama ketua RT dan RW," demikian kata Doni.
Baca juga: Presiden: PPKM skala mikro lebih efektif tekan kasus positif COVID-19
Baca juga: PPKM skala mikro diperpanjang sampai 8 Maret 2021
Baca juga: PPKM mikro diperketat setelah Kota Cirebon kembali jadi zona merah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kita harapkan kepemimpinan unsur pemerintah yang terdepan, yaitu para kepala desa dan juga para lurah, agar bisa menyampaikan pesan, menyampaikan tentang program PPKM skala mikro kepada ketua RT dan juga RW," kata Doni yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam konferensi pers, Jakarta, Sabtu.
Doni menyampaikan hal itu untuk menanggapi informasi yang menyebutkan masih banyak ketua RT di Jawa Tengah yang tidak mendapat sosialisasi tentang PPKM mikro sehingga mereka tidak paham apa yang harus mereka lakukan.
Ia mengatakan bahwa dalam sosialisasi PPKM mikro, pemerintah telah berusaha keras untuk bisa memberikan informasi secara masif tentang perlunya PPKM skala mikro kepada masyarakat.
Penerapan kebijakan tersebut, menurut dia, merupakan strategi yang sangat baik untuk bisa menekan laju peningkatan kasus COVID-19, terutama di skala mikro, mengingat penularan yang cukup tinggi dari kluster keluarga, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan.
Sesuai masukan dari sejumlah pakar epidemiologi untuk melibatkan masyarakat dalam penanggulangan kasus COVID-19, maka pemerintah mengalokasikan anggaran bagi desa dan kelurahan untuk dapat mensosialisasikan PPKM skala mikro kepada warganya masing-masing dan juga melakukan upaya pencegahan serta penanganan COVID-19 lainnya.
Jika masyarakat menemukan masih ada ketua RT/RW yang belum mendapat sosialisasi tentang pelaksanaan PPKM mikro tersebut, maka ia berharap masyarakat bisa menginformasikannya kepada Satgas COVID-19 sehingga bisa ditindaklanjuti.
"Jadi tolong bisa diinfokan ke kami RT-nya, di desa apa atau di mana, kelurahan apa, sehingga nanti kami bisa mengingatkan Satgas mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan juga Satgas di tingkat kecamatan untuk bisa turun lebih optimal lagi ke tengah-tengah masyarakat, terutama ketua RT dan RW," demikian kata Doni.
Baca juga: Presiden: PPKM skala mikro lebih efektif tekan kasus positif COVID-19
Baca juga: PPKM skala mikro diperpanjang sampai 8 Maret 2021
Baca juga: PPKM mikro diperketat setelah Kota Cirebon kembali jadi zona merah
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021