Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto mengusulkan untuk digitalisasi dokumen APBD, sehingga bisa menghemat anggaran fotokopi yang biayanya mencapai Rp700 juta dalam setahun.
"Rp700 juta untuk fotokopi saja. Saya minta SKPD (satuan kerja perangkat daerah) kirim saja lewat email, eggak usah pakai buku lagi. Kalau bentuknya PDF (digital), mau cari tinggal ketik saja," ungkapnya di Cibinong, Bogor, Kamis.
Besarnya anggaran penggandaan dokumen itu karena buku APBD ketebalannya lebih dari 3.000 lembar yang kemudian digandakan untuk 55 anggota DPRD dan SKPD lainnya.
Menurut dia, dengan program digitalisasi dokumen APBD, pemerintah bukan hanya menghemat pengeluaran, melainkan juga mendukung keterbukaan informasi publik, karena bisa diakses oleh masyarakat.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan masyarakat perlu mengetahui detail-detail program yang telah termuat dalam APBD setiap tahunnya, sehingga masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan.
"Karena jika masih berbentuk fisik (buku), membacanya butuh banyak waktu. Selain itu, hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang bisa mengangkes," kata Rudy.
Ia mengaku telah berulang kali meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk hanya mengirimkan salinan APBD dalam bentuk digital, lalu dikirim menggunakan surat elektronik. Tapi, usulan itu tak kunjung terealisasi.
Senada, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Andi Permana mengaku kerap kesulitan untuk melakukan fungsi kontrol jika APBD masih berbentuk fisik seperti saar ini. Ia khawatir ada kealpaan, terutama dalam pembahasan.
"Tidak mungkin kami bawa-bawa APBD terus kan kemana-mana lalu mencari-cari program dengan mengurut halaman satu per satu. Sekarang sudah era digital. Harusnya, Pemkab Bogor juga menggunakan teknologi," ujar Andi.
Baca juga: DPRD dan Pemprov Jabar Bahas Digitalisasi Arsip
Baca juga: Perpustakaan Nasional Sudah Digitalkan 8000-an naskah kuno
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Rp700 juta untuk fotokopi saja. Saya minta SKPD (satuan kerja perangkat daerah) kirim saja lewat email, eggak usah pakai buku lagi. Kalau bentuknya PDF (digital), mau cari tinggal ketik saja," ungkapnya di Cibinong, Bogor, Kamis.
Besarnya anggaran penggandaan dokumen itu karena buku APBD ketebalannya lebih dari 3.000 lembar yang kemudian digandakan untuk 55 anggota DPRD dan SKPD lainnya.
Menurut dia, dengan program digitalisasi dokumen APBD, pemerintah bukan hanya menghemat pengeluaran, melainkan juga mendukung keterbukaan informasi publik, karena bisa diakses oleh masyarakat.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan masyarakat perlu mengetahui detail-detail program yang telah termuat dalam APBD setiap tahunnya, sehingga masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan.
"Karena jika masih berbentuk fisik (buku), membacanya butuh banyak waktu. Selain itu, hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang bisa mengangkes," kata Rudy.
Ia mengaku telah berulang kali meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk hanya mengirimkan salinan APBD dalam bentuk digital, lalu dikirim menggunakan surat elektronik. Tapi, usulan itu tak kunjung terealisasi.
Senada, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Andi Permana mengaku kerap kesulitan untuk melakukan fungsi kontrol jika APBD masih berbentuk fisik seperti saar ini. Ia khawatir ada kealpaan, terutama dalam pembahasan.
"Tidak mungkin kami bawa-bawa APBD terus kan kemana-mana lalu mencari-cari program dengan mengurut halaman satu per satu. Sekarang sudah era digital. Harusnya, Pemkab Bogor juga menggunakan teknologi," ujar Andi.
Baca juga: DPRD dan Pemprov Jabar Bahas Digitalisasi Arsip
Baca juga: Perpustakaan Nasional Sudah Digitalkan 8000-an naskah kuno
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021