Bandung, 30/6 (ANTARA) - DPRD Provinsi Jawa Barat sudah membentuk tim gabungan untuk menyelesaikan persoalan kawasan Karst Citatah, perbukitan kapur di Kabupaten Bandung Barat yang lingkungannya semakin rusak akibat penambangan.
Ketua Komisi B DPRD Jawa Barat Hasan Zaenal Abidin, di Bandung, Rabu, menyatakan, tim gabungan tersebut terdiri atas Komisi B dan Komisi C.
Ia mengatakan, tim tersebut saat ini sedang berkoordinasi dengan pakar budaya, lingkungan, pelaku industri, serta LSM untuk melakukan pengkajian.
Hasil kajian tersebut, kata Zaenal Abidin, akan dijadikan rekomendasi bagi dewan untuk mengambil sikap.
"Sampai saat ini, sudah ada tiga usulan yang kita terima, yakni dari akademisi yang mempertimbangkan aspek kelestarian, industrialisasi penambangan dan dari pihak militer yang selama ini sering mengadakan latihan di kawasan Citatah," kata Hasan.
Sebelumnya, ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Sandal dan Kulit Bandung Raya menolak rencana penutupan Karst Citatah.
Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Sandal dan Kulit Bandung Raya Pepet Saeful menyatakan, penutupan Karst Citatah maka akan berdampak pada PHK massal pekerja tambang.
"Sekitar 1.000 buruh tambang di Kabupaten Bandung terancam kehilangan pekerjaan jika dilakukan penutupan tambang batu di kawasan Karst Citatah," kata Pepet Saeful.
Pihaknya juga menolak rencana Pemprov Jabar yang akan membuat moratorium Karst Citatah, yakni tentang pengkajian kembali izin usaha pertambangan yang saat ini berlangsung di sepanjang daerah berkapur tersebut.
"Tentunya kami menolak rencana moratorium tersebut karena secara tidak langsung Karst Citatah akan ditutup. Belum ditutup saja sudah ada sekitar 3.700 pekerja tambang yang dirumahkan," ujarnya. *
(KR-ASJ/s018)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Ketua Komisi B DPRD Jawa Barat Hasan Zaenal Abidin, di Bandung, Rabu, menyatakan, tim gabungan tersebut terdiri atas Komisi B dan Komisi C.
Ia mengatakan, tim tersebut saat ini sedang berkoordinasi dengan pakar budaya, lingkungan, pelaku industri, serta LSM untuk melakukan pengkajian.
Hasil kajian tersebut, kata Zaenal Abidin, akan dijadikan rekomendasi bagi dewan untuk mengambil sikap.
"Sampai saat ini, sudah ada tiga usulan yang kita terima, yakni dari akademisi yang mempertimbangkan aspek kelestarian, industrialisasi penambangan dan dari pihak militer yang selama ini sering mengadakan latihan di kawasan Citatah," kata Hasan.
Sebelumnya, ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Sandal dan Kulit Bandung Raya menolak rencana penutupan Karst Citatah.
Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Sandal dan Kulit Bandung Raya Pepet Saeful menyatakan, penutupan Karst Citatah maka akan berdampak pada PHK massal pekerja tambang.
"Sekitar 1.000 buruh tambang di Kabupaten Bandung terancam kehilangan pekerjaan jika dilakukan penutupan tambang batu di kawasan Karst Citatah," kata Pepet Saeful.
Pihaknya juga menolak rencana Pemprov Jabar yang akan membuat moratorium Karst Citatah, yakni tentang pengkajian kembali izin usaha pertambangan yang saat ini berlangsung di sepanjang daerah berkapur tersebut.
"Tentunya kami menolak rencana moratorium tersebut karena secara tidak langsung Karst Citatah akan ditutup. Belum ditutup saja sudah ada sekitar 3.700 pekerja tambang yang dirumahkan," ujarnya. *
(KR-ASJ/s018)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010