Cikarang, Bekasi, 25/6 (ANTARA) - Puluhan warga yang tergabung dalam Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berunjuk rasa di depan kantor bupati setempat, Jumat.
Aksi itu terkait desakan pengelolaan gas bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga.
"Kami juga meminta agar PT BBWM transparan dalam hal laporan keuangan hasil pengolahan gas yang masuk ke kas Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi kepada masyarakat," ujar Koordinator aksi unjuk rasa Jhonli Nahampun di Cikarang.
Menurutnya, penolakan terhadap kerja sama PT BBWM dengan PT Odira Energi Persada selaku pihak ketiga pengelolaan gas bumi di Kecamatan Babelan telah mendapat perhatian dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) nomor 3087 K/10/DJM.S/2010 oleh Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi dari PT Odira Energi Persada," katanya.
Kendati keputusan itu sudah diberlakukan, kata dia, namun aktivitas kerja sama pengelolaan gas oleh kedua pihak tersebut hingga kini masih berlangsung.
"Patut diduga, terjadi sesuatu. Pekerjaan dan pengolahan gas di Babelan masih berlangsung. Berarti, bupati melawan surat keputusan menteri," kata dia.
Jhonli menambahkan, Bupati Bekasi Sa'duddin harus mengupayakan pengelolaan gas oleh PT BBWM dikerjakan secara mandiri dan tidak lagi melibatkan pihak lain guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
"Selama ini, keuntungan yang diperoleh PT Odira Enegi Persada jauh lebih besar, ketimbang hasil yang dikantongi PT BBWM. Dampaknya, bagi hasil yang masuk ke kas PAD jadi ikut kecil," katanya.
Selain itu, kata dia, pihak terkait diminta memanggil kedua perusahaan tersebut untuk menjelaskan keuangan PT BBWM yang selama ini tidak terpublikasi pada publik.
Unjuk rasa massa yang berlangsung sekitar dua jam itu sempat diwarnai kericuhan antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan massa yang memaksa masuk ke dalam kantor Bupati hingga pagar besi sepanjng 5 meter di depan kantor bupati roboh.
Kericuhan itu terhenti setelah Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Roni Harjanto mengizinkan perwakilan massa masuk ke dalam kantor bupati. Namun setelah masuk, ternyata Bupati Sa'duddin tidak berada di tempat.
"Bapak tidak ada di kantor, beliau sedang berada di luar negeri," ujar Roni.
Andi Firdaus
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Aksi itu terkait desakan pengelolaan gas bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga.
"Kami juga meminta agar PT BBWM transparan dalam hal laporan keuangan hasil pengolahan gas yang masuk ke kas Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi kepada masyarakat," ujar Koordinator aksi unjuk rasa Jhonli Nahampun di Cikarang.
Menurutnya, penolakan terhadap kerja sama PT BBWM dengan PT Odira Energi Persada selaku pihak ketiga pengelolaan gas bumi di Kecamatan Babelan telah mendapat perhatian dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) nomor 3087 K/10/DJM.S/2010 oleh Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi dari PT Odira Energi Persada," katanya.
Kendati keputusan itu sudah diberlakukan, kata dia, namun aktivitas kerja sama pengelolaan gas oleh kedua pihak tersebut hingga kini masih berlangsung.
"Patut diduga, terjadi sesuatu. Pekerjaan dan pengolahan gas di Babelan masih berlangsung. Berarti, bupati melawan surat keputusan menteri," kata dia.
Jhonli menambahkan, Bupati Bekasi Sa'duddin harus mengupayakan pengelolaan gas oleh PT BBWM dikerjakan secara mandiri dan tidak lagi melibatkan pihak lain guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
"Selama ini, keuntungan yang diperoleh PT Odira Enegi Persada jauh lebih besar, ketimbang hasil yang dikantongi PT BBWM. Dampaknya, bagi hasil yang masuk ke kas PAD jadi ikut kecil," katanya.
Selain itu, kata dia, pihak terkait diminta memanggil kedua perusahaan tersebut untuk menjelaskan keuangan PT BBWM yang selama ini tidak terpublikasi pada publik.
Unjuk rasa massa yang berlangsung sekitar dua jam itu sempat diwarnai kericuhan antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan massa yang memaksa masuk ke dalam kantor Bupati hingga pagar besi sepanjng 5 meter di depan kantor bupati roboh.
Kericuhan itu terhenti setelah Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Roni Harjanto mengizinkan perwakilan massa masuk ke dalam kantor bupati. Namun setelah masuk, ternyata Bupati Sa'duddin tidak berada di tempat.
"Bapak tidak ada di kantor, beliau sedang berada di luar negeri," ujar Roni.
Andi Firdaus
Editor : Teguh Handoko
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010