Presiden Joko Widodo ingin vaksinasi COVID-19 dilaksanakan per klaster guna mempercepat terciptanya kekebalan komunal.
"Kita ingin vaksinasi klaster, memagari sehingga tercipta kekebalan komunal, atau misalnya di kota ada mal, sudah karyawan di mal langsung (divaksinasi) karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat," katanya di Istana Negara Jakarta, Kamis, pada acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021.
Presiden juga menekankan pentingnya perencanaan vaksinasi secara detail.
"Sekali lagi, perencanaan secara detail harus dipetakan. Kalau vaksin datang dalam jumlah banyak itu siapa didahulukan," katanya.
Ia mengemukakan pula bahwa pemerintah memprioritaskan vaksinasi COVID-19 untuk warga lanjut usia.
"Lanjut usia itu jadi prioritas dan kita pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk memperoleh tambahan vaksin dari berbagai sumber. Vaksin ini produsennya tidak banyak, tapi diperebutkan 215 negara, rebutan semuanya," kata dia.
Presiden meminta pemerintah daerah dan pemerintah kota membantu menyiapkan tenaga pelaksana vaksinasi serta penyelenggaraan vaksinasi.
"Di puskesmas silakan melakukan, tapi harus ada yang dalam bentuk massal. Kumpulkan misalnya di GOR, balai kota, dan jumlah yang banyak sehingga vaksinasi harian ini bisa kita lakukan suntikan vaksin dalam jumlah banyak sehingga dapat segera tercapai herd immunity (kekebalan komunal)," katanya.
Vaksinasi COVID-19 secara massal sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kompleks Istora Gelora Bung Karno pada 4 Februari 2021 bagi sekitar lima ribu tenaga kesehatan. Kegiatan vaksinasi massal juga dilakukan di wilayah lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.
Presiden mengatakan bahwa saat ini vaksinasi COVID-19 baru dilakukan di 42 negara termasuk Indonesia.
"Kita sudah dapat komitmen 426 juta dosis. Ini alhamdulillah karena sejak awal, sejak Agustus, kita sudah lakukan pendekatan dengan produsen-produsen vaksin," katanya.
"Bukan barang mudah, karena semua negara rebutan. Oleh sebab itu, vaksinasi harus tepat sasaran, tepat target betul, jangan sampai meleset," ia menambahkan.
Sejumlah perusahaan farmasi sudah berkomitmen untuk mengirim vaksin ke Indonesia, termasuk di antaranya perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac, pabrik vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax, perusahaan Inggris AstraZeneca, serta perusahaan gabungan Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech.
Pemerintah Indonesia juga akan mendapat pasokan vaksin Novavax dan AstraZenica melalui kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI).
Indonesia sudah menerima kiriman tiga juta dosis vaksin siap pakai dari Sinovac. Selain itu Sinovac sudah mengirimkan bahan baku 25 juta dosis vaksin dengan cadangan sebanyak 2,5 juta dosis yang akan diolah oleh PT Bio Farma.
Baca juga: Presiden : Pedagang pasar dan sektor jasa bisa segera divaksin COVID-19
Baca juga: Kota Bogor lanjutkan vaksinasi bagi nakes dan non-nakes
Baca juga: Presiden sebut 5.000 vaksin COVID-19 diberikan ke insan pers akhir Februari
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kita ingin vaksinasi klaster, memagari sehingga tercipta kekebalan komunal, atau misalnya di kota ada mal, sudah karyawan di mal langsung (divaksinasi) karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat," katanya di Istana Negara Jakarta, Kamis, pada acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021.
Presiden juga menekankan pentingnya perencanaan vaksinasi secara detail.
"Sekali lagi, perencanaan secara detail harus dipetakan. Kalau vaksin datang dalam jumlah banyak itu siapa didahulukan," katanya.
Ia mengemukakan pula bahwa pemerintah memprioritaskan vaksinasi COVID-19 untuk warga lanjut usia.
"Lanjut usia itu jadi prioritas dan kita pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk memperoleh tambahan vaksin dari berbagai sumber. Vaksin ini produsennya tidak banyak, tapi diperebutkan 215 negara, rebutan semuanya," kata dia.
Presiden meminta pemerintah daerah dan pemerintah kota membantu menyiapkan tenaga pelaksana vaksinasi serta penyelenggaraan vaksinasi.
"Di puskesmas silakan melakukan, tapi harus ada yang dalam bentuk massal. Kumpulkan misalnya di GOR, balai kota, dan jumlah yang banyak sehingga vaksinasi harian ini bisa kita lakukan suntikan vaksin dalam jumlah banyak sehingga dapat segera tercapai herd immunity (kekebalan komunal)," katanya.
Vaksinasi COVID-19 secara massal sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kompleks Istora Gelora Bung Karno pada 4 Februari 2021 bagi sekitar lima ribu tenaga kesehatan. Kegiatan vaksinasi massal juga dilakukan di wilayah lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.
Presiden mengatakan bahwa saat ini vaksinasi COVID-19 baru dilakukan di 42 negara termasuk Indonesia.
"Kita sudah dapat komitmen 426 juta dosis. Ini alhamdulillah karena sejak awal, sejak Agustus, kita sudah lakukan pendekatan dengan produsen-produsen vaksin," katanya.
"Bukan barang mudah, karena semua negara rebutan. Oleh sebab itu, vaksinasi harus tepat sasaran, tepat target betul, jangan sampai meleset," ia menambahkan.
Sejumlah perusahaan farmasi sudah berkomitmen untuk mengirim vaksin ke Indonesia, termasuk di antaranya perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac, pabrik vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax, perusahaan Inggris AstraZeneca, serta perusahaan gabungan Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech.
Pemerintah Indonesia juga akan mendapat pasokan vaksin Novavax dan AstraZenica melalui kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI).
Indonesia sudah menerima kiriman tiga juta dosis vaksin siap pakai dari Sinovac. Selain itu Sinovac sudah mengirimkan bahan baku 25 juta dosis vaksin dengan cadangan sebanyak 2,5 juta dosis yang akan diolah oleh PT Bio Farma.
Baca juga: Presiden : Pedagang pasar dan sektor jasa bisa segera divaksin COVID-19
Baca juga: Kota Bogor lanjutkan vaksinasi bagi nakes dan non-nakes
Baca juga: Presiden sebut 5.000 vaksin COVID-19 diberikan ke insan pers akhir Februari
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021