Sejumlah berita penting menarik perhatian selama sepekan terakhir seperti pelantikan pengurus Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia.
Kemudian, target realisasi investasi 2020 melampaui target, hingga pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik mulai 1 Februari 2021.
Berikut rangkuman berita yang banyak menarik perhatian masyarakat mulai 24 sampai 30 Januari 2021:
1. Penggunaan GeNose secara acak pada moda bus mulai 5 Februari
Penggunaan alat deteksi COVID-19 karya anak bangsa, GeNose, akan mulai diterapkan pada moda transportasi bus secara acak pada 5 Februari 2021.
“GeNose adalah alat pendeteksi COVID-19 buatan Indonesia, yang diinisiasi oleh tim peneliti dari UGM. Saat ini sudah mendapatkan persetujuan edar dari Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19. Untuk itu, pada moda kereta api akan diterapkan secara wajib (mandatory) pada tanggal 5 Februari 2021. Sedangkan angkutan bus tidak wajib, tapi akan dilakukan pengecekan secara random menggunakan GeNose mulai 5 Februari 2021, yang akan dimulai dari Pulau Jawa terlebih dahulu,” kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
2. Lampaui target, realisasi investasi 2020 capai Rp826,3 triliun
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2020 mencapai Rp826,3 triliun, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp817,2 triliun.
"Realisasi investasi kita Rp826,3 triliun dari target Rp817,2 triliun, artinya ada kenaikan Rp9 triliun dari target," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers virtual, Senin.
3. Presiden Jokowi lantik Dewan Pengawas SWF Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu di Istana Negara melantik Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai Ketua merangkap anggota dan empat lainnya sebagai anggota, dalam Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia. .
Pelantikan pada hari ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6/P Tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi.
4. Roatex Hongaria menang tender tol MLFF, PUPR: Implementasi mulai 2022
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap implementasi sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multilane Free Flow (MLFF) dapat dijalankan secara bertahap mulai 2022 menyusul penetapan Roatex Ltd. Hongaria sebagai pemenang tender lelang MLFF.
"Target pelaksanaan konstruksi MLFF dimulai pada 2021, kemudian untuk implementasinya secara bertahap dimulai pada 2022," ujar Kepala BPJT Danang Parikesit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
5. Pemerintah pungut pajak pulsa, voucer, token listrik mulai Februari
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik, mulai 1 Februari 2021.
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucer.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Kemudian, target realisasi investasi 2020 melampaui target, hingga pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik mulai 1 Februari 2021.
Berikut rangkuman berita yang banyak menarik perhatian masyarakat mulai 24 sampai 30 Januari 2021:
1. Penggunaan GeNose secara acak pada moda bus mulai 5 Februari
Penggunaan alat deteksi COVID-19 karya anak bangsa, GeNose, akan mulai diterapkan pada moda transportasi bus secara acak pada 5 Februari 2021.
“GeNose adalah alat pendeteksi COVID-19 buatan Indonesia, yang diinisiasi oleh tim peneliti dari UGM. Saat ini sudah mendapatkan persetujuan edar dari Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19. Untuk itu, pada moda kereta api akan diterapkan secara wajib (mandatory) pada tanggal 5 Februari 2021. Sedangkan angkutan bus tidak wajib, tapi akan dilakukan pengecekan secara random menggunakan GeNose mulai 5 Februari 2021, yang akan dimulai dari Pulau Jawa terlebih dahulu,” kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
2. Lampaui target, realisasi investasi 2020 capai Rp826,3 triliun
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2020 mencapai Rp826,3 triliun, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp817,2 triliun.
"Realisasi investasi kita Rp826,3 triliun dari target Rp817,2 triliun, artinya ada kenaikan Rp9 triliun dari target," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers virtual, Senin.
3. Presiden Jokowi lantik Dewan Pengawas SWF Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu di Istana Negara melantik Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai Ketua merangkap anggota dan empat lainnya sebagai anggota, dalam Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia. .
Pelantikan pada hari ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6/P Tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi.
4. Roatex Hongaria menang tender tol MLFF, PUPR: Implementasi mulai 2022
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap implementasi sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multilane Free Flow (MLFF) dapat dijalankan secara bertahap mulai 2022 menyusul penetapan Roatex Ltd. Hongaria sebagai pemenang tender lelang MLFF.
"Target pelaksanaan konstruksi MLFF dimulai pada 2021, kemudian untuk implementasinya secara bertahap dimulai pada 2022," ujar Kepala BPJT Danang Parikesit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
5. Pemerintah pungut pajak pulsa, voucer, token listrik mulai Februari
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik, mulai 1 Februari 2021.
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucer.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021