Presiden Joko Widodo kembali menegaskan akan menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksinasi COVID-19, apabila sudah ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan Bantuan Modal Kerja senilai Rp2,4 juta kepada pedagang, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.
"Saya sudah menyampaikan, saya nanti yang akan divaksin pertama kali, jadi di Indonesia saya yang pertama kali akan divaksin," tegas Presiden disela penyerahan bantuan modal kerja bagi para pedagang di Bogor, Jumat.
Presiden menyatakan hal itu untuk meyakinkan pedagang dan publik bahwa vaksinasi aman diberikan jika sudah ada izin BPOM.
"Untuk menunjukkan divaksin tidak apa-apa, sehingga kalau nanti sudah divaksin artinya kita sudah kembali normal lagi," jelas Presiden.
Presiden menekankan bahwa untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity, diperlukan vaksinasi minimal kepada 70 persen penduduk atau 182 juta jiwa.
Oleh sebab itu, proses vaksinasi membutuhkan waktu.
"70 persen, atau 182 juta penduduk harus divaksin satu-satu. Kayak anak kecil kelas vaksinasi. Kayak digigit semut lah, tik gitu saja.182 juta bayangkan, banyak sekali memerlukan waktu. Sehingga sekali lagi, begitu besok divaksin, keadaan belum langsung normal, karena butuh waktu untuk vaksin satu-satu," kata Presiden.
Baca juga: Presiden tegaskan akan jadi penerima pertama vaksinasi COVID-19
Baca juga: Presiden tegaskan vaksinasi tidak ada kaitan dengan keanggotaan BPJS
Baca juga: Pemerintah realokasi anggaran untuk vaksin COVID-19 gratis
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan Bantuan Modal Kerja senilai Rp2,4 juta kepada pedagang, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.
"Saya sudah menyampaikan, saya nanti yang akan divaksin pertama kali, jadi di Indonesia saya yang pertama kali akan divaksin," tegas Presiden disela penyerahan bantuan modal kerja bagi para pedagang di Bogor, Jumat.
Presiden menyatakan hal itu untuk meyakinkan pedagang dan publik bahwa vaksinasi aman diberikan jika sudah ada izin BPOM.
"Untuk menunjukkan divaksin tidak apa-apa, sehingga kalau nanti sudah divaksin artinya kita sudah kembali normal lagi," jelas Presiden.
Presiden menekankan bahwa untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity, diperlukan vaksinasi minimal kepada 70 persen penduduk atau 182 juta jiwa.
Oleh sebab itu, proses vaksinasi membutuhkan waktu.
"70 persen, atau 182 juta penduduk harus divaksin satu-satu. Kayak anak kecil kelas vaksinasi. Kayak digigit semut lah, tik gitu saja.182 juta bayangkan, banyak sekali memerlukan waktu. Sehingga sekali lagi, begitu besok divaksin, keadaan belum langsung normal, karena butuh waktu untuk vaksin satu-satu," kata Presiden.
Baca juga: Presiden tegaskan akan jadi penerima pertama vaksinasi COVID-19
Baca juga: Presiden tegaskan vaksinasi tidak ada kaitan dengan keanggotaan BPJS
Baca juga: Pemerintah realokasi anggaran untuk vaksin COVID-19 gratis
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020