Presiden Joko Widodo berharap agar seluruh masyarakat Indonesia mau untuk disuntik vaksin COVID-19.
"Saya tanya sekali lagi siapa yang di sini mau divaksin? tadi kok gak mau? Saya harapkan semua mau, tidak ada yang menolak," kata Presiden Joko Widodo di teras samping Istana Kepresidenan Bogor, Jumat
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara "Pemberian Bantuan Modal Kerja (BMK)" kepada sekitar 30 orang pelaku usaha mikro dan kecil, masing-masing mendapat bantuan Rp2,4 juta.
Awalnya saat Presiden Jokowi mengajukan pertanyaan apakah di antara yang hadir mau untuk divaksin tapi tidak ada yang mengangkat tangannya.
"Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin? Ada yang ingin disuntik vaksin? Mau gak ada yang mau? Bagaimana sih? Takut apa? Yang tidak mau divaksin ada? Ada di sini yang tidak mau divaksin?" tanya Presiden.
Jawaban pertanyaan itu disambut diam dan wajah ragu para penerima bantuan modal kerja.
"Saya sudah menyampaikan, saya yang nanti yang akan disuntik vaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang akan divaksin pertama kali untuk menunjukkan divaksin itu tidak apa-apa sehingga kalau semua sudah divaksin artinya kita sudah kembali normal lagi," ungkap Presiden.
Menurut Presiden, minimal 70 persen penduduk Indonesia dari total sekitar 260 juta penduduk harus divaksin COVID-19.
"Bapak ibu bisa bayangin, yang akan divaksin itu minimal 70 persen dari penduduk Indonesia varus divaksin. Sudah kita hitung kemarin, 182 juta orang harus divaksin satu-satu, vaksin semua kaya anak kecil pas vaksinasi, kaya digigit semut lah tik, begitu saja sudah," tambah Presiden.
Dengan 182 juta orang yang harus divaksin, maka menurut Presiden Jokowi, memerlukan waktu yang lama.
"Sehingga sekali lagi begitu besok divaksin, keadaan belum bisa langsung normal karena baru berapa yang baru divaksin butuh waktu untuk vaksin satu-satu," ungkap Presiden.
Angka 182 juta penduduk yang divaksin tersebut adalah untuk menciptakan kekebalan komunal.
"Kenapa minimal harus 70 persen? Supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, 'herd immunity' kalau di sini bapak ibu ada di satu RT dan 70 persen sudah divaksin maka sudah aman karena yang 30 persen karena sudah dipagari oleh yang divaksin, itu namanya 'herd immunity'," tambah Presiden.
Presiden pun mengulang kembali pertanyaan awalnya, apakah para pelaku usaha mikro dan kecil mau untuk divaksin, maka para peserta pun mengangkat tangannya meski hanya di depan dada.
"Vaksin juga sudah diikuti oleh MUI, sudah diikuti Kementerian Agama sampai di pabriknya diikuti. Nanti dari MUI juga akan mengeluarkan mengenai kehalalan vaksin. Sekali lagi siapa di sini yang ingin divaksin tunjuk jari? Ada yang tidak tunjuk gak mau? mau semua," kata Presiden.
Presiden Jokowi pada 16 Desember 2020 lalu menyatakan pemerintah menggratiskan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapat vaksin.
Sebanyak 1,2 juta dosis buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac, juga telah tiba di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu (6/12) sekitar pukul 21.25 WIB selanjutnya 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021.
Ada 6 jenis vaksin yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07/Menkes/9860/2020 pada 3 Desember 2020.
Keenam jenis vaksin tersebut adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech dan Sinovac Biotech Ltd.
Pelaksanaan vaksinasi dengan enam jenis vaksin tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sasaran penerima vaksin COVID-19 adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin.
Baca juga: Presiden tegaskan akan jadi penerima pertama vaksinasi COVID-19
Baca juga: Presiden tegaskan vaksinasi tidak ada kaitan dengan keanggotaan BPJS
Baca juga: Pemerintah realokasi anggaran untuk vaksin COVID-19 gratis
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Saya tanya sekali lagi siapa yang di sini mau divaksin? tadi kok gak mau? Saya harapkan semua mau, tidak ada yang menolak," kata Presiden Joko Widodo di teras samping Istana Kepresidenan Bogor, Jumat
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara "Pemberian Bantuan Modal Kerja (BMK)" kepada sekitar 30 orang pelaku usaha mikro dan kecil, masing-masing mendapat bantuan Rp2,4 juta.
Awalnya saat Presiden Jokowi mengajukan pertanyaan apakah di antara yang hadir mau untuk divaksin tapi tidak ada yang mengangkat tangannya.
"Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin? Ada yang ingin disuntik vaksin? Mau gak ada yang mau? Bagaimana sih? Takut apa? Yang tidak mau divaksin ada? Ada di sini yang tidak mau divaksin?" tanya Presiden.
Jawaban pertanyaan itu disambut diam dan wajah ragu para penerima bantuan modal kerja.
"Saya sudah menyampaikan, saya yang nanti yang akan disuntik vaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang akan divaksin pertama kali untuk menunjukkan divaksin itu tidak apa-apa sehingga kalau semua sudah divaksin artinya kita sudah kembali normal lagi," ungkap Presiden.
Menurut Presiden, minimal 70 persen penduduk Indonesia dari total sekitar 260 juta penduduk harus divaksin COVID-19.
"Bapak ibu bisa bayangin, yang akan divaksin itu minimal 70 persen dari penduduk Indonesia varus divaksin. Sudah kita hitung kemarin, 182 juta orang harus divaksin satu-satu, vaksin semua kaya anak kecil pas vaksinasi, kaya digigit semut lah tik, begitu saja sudah," tambah Presiden.
Dengan 182 juta orang yang harus divaksin, maka menurut Presiden Jokowi, memerlukan waktu yang lama.
"Sehingga sekali lagi begitu besok divaksin, keadaan belum bisa langsung normal karena baru berapa yang baru divaksin butuh waktu untuk vaksin satu-satu," ungkap Presiden.
Angka 182 juta penduduk yang divaksin tersebut adalah untuk menciptakan kekebalan komunal.
"Kenapa minimal harus 70 persen? Supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, 'herd immunity' kalau di sini bapak ibu ada di satu RT dan 70 persen sudah divaksin maka sudah aman karena yang 30 persen karena sudah dipagari oleh yang divaksin, itu namanya 'herd immunity'," tambah Presiden.
Presiden pun mengulang kembali pertanyaan awalnya, apakah para pelaku usaha mikro dan kecil mau untuk divaksin, maka para peserta pun mengangkat tangannya meski hanya di depan dada.
"Vaksin juga sudah diikuti oleh MUI, sudah diikuti Kementerian Agama sampai di pabriknya diikuti. Nanti dari MUI juga akan mengeluarkan mengenai kehalalan vaksin. Sekali lagi siapa di sini yang ingin divaksin tunjuk jari? Ada yang tidak tunjuk gak mau? mau semua," kata Presiden.
Presiden Jokowi pada 16 Desember 2020 lalu menyatakan pemerintah menggratiskan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapat vaksin.
Sebanyak 1,2 juta dosis buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac, juga telah tiba di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu (6/12) sekitar pukul 21.25 WIB selanjutnya 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021.
Ada 6 jenis vaksin yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07/Menkes/9860/2020 pada 3 Desember 2020.
Keenam jenis vaksin tersebut adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech dan Sinovac Biotech Ltd.
Pelaksanaan vaksinasi dengan enam jenis vaksin tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sasaran penerima vaksin COVID-19 adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin.
Baca juga: Presiden tegaskan akan jadi penerima pertama vaksinasi COVID-19
Baca juga: Presiden tegaskan vaksinasi tidak ada kaitan dengan keanggotaan BPJS
Baca juga: Pemerintah realokasi anggaran untuk vaksin COVID-19 gratis
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020