Pemerintah Kota Bogor mendapat sinyal positif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan terkait permohonan hibah lahan seluas sekitar sembilan hektar di Kota Bogor untuk lokasi pemindahan pusat pemerintahan.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan hal itu di Kota Bogor, Kamis, usai memimpin rapat koordinasi pembentukan Tim Analisa Sosial Ekonomi atas rencana hibah lahan dari DJKN Kementerian Keuangan. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
"Alhamdulillah DJKN telah merespon permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor," katanya.
Menurut Dedie, lahan yang dimohonkan, di kawasan Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, akan dimanfaatkan untuk dibangun menjadi pusat perkantoran Pemerintah Kota Bogor.
"Sekarang saya mohon dukungan dan kesungguhan dari bapak ibu sekalian, untuk membahasnya mulai dari yang prinsip hingga teknis," katanya.
Dedie mengatakan dari sekitar sembilan hektar lahan yang dimohonkan kepada DJKN Kementerian Keuangan, Pemerintah Kota Bogor berharap bisa memperoleh lahan minimal sekitar enam hektar.
Karena itu, untuk mengawal proses hibah lahan yang prosesnya tidak sederhana, Pemerintah Kota Bogor membentuk Tim Analisa Sosial Ekonomi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk mengawal prosesnya dengan baik.
"Ke depan kita harus konsisten. Perencanaannya juga harus dikawal, mulai dari tahapan awal hingga proses pelaksanaan pembangunannya," katanya.
Dedie juga menjelaskan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Bogor ke kawasan Bogor Raya, bertujuan untuk menata kawasan di wilayah Timur Kota Bogor, serta mengurangi kepadatan pergerakan masyarakat dan mobilitas kendaraan di kawasan Bogor Tengah.
Baca juga: Pemkot Bogor ingatkan OPD selesaikan laporan serapan APBD 2020
Baca juga: Pemkot Bogor siapkan RS darurat antisipasi lonjakan kasus corona
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan hal itu di Kota Bogor, Kamis, usai memimpin rapat koordinasi pembentukan Tim Analisa Sosial Ekonomi atas rencana hibah lahan dari DJKN Kementerian Keuangan. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
"Alhamdulillah DJKN telah merespon permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor," katanya.
Menurut Dedie, lahan yang dimohonkan, di kawasan Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, akan dimanfaatkan untuk dibangun menjadi pusat perkantoran Pemerintah Kota Bogor.
"Sekarang saya mohon dukungan dan kesungguhan dari bapak ibu sekalian, untuk membahasnya mulai dari yang prinsip hingga teknis," katanya.
Dedie mengatakan dari sekitar sembilan hektar lahan yang dimohonkan kepada DJKN Kementerian Keuangan, Pemerintah Kota Bogor berharap bisa memperoleh lahan minimal sekitar enam hektar.
Karena itu, untuk mengawal proses hibah lahan yang prosesnya tidak sederhana, Pemerintah Kota Bogor membentuk Tim Analisa Sosial Ekonomi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk mengawal prosesnya dengan baik.
"Ke depan kita harus konsisten. Perencanaannya juga harus dikawal, mulai dari tahapan awal hingga proses pelaksanaan pembangunannya," katanya.
Dedie juga menjelaskan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Bogor ke kawasan Bogor Raya, bertujuan untuk menata kawasan di wilayah Timur Kota Bogor, serta mengurangi kepadatan pergerakan masyarakat dan mobilitas kendaraan di kawasan Bogor Tengah.
Baca juga: Pemkot Bogor ingatkan OPD selesaikan laporan serapan APBD 2020
Baca juga: Pemkot Bogor siapkan RS darurat antisipasi lonjakan kasus corona
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020