Ketua bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan sekitar 96 persen pemilih menggunakan masker saat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 yang berlangsung di sejumlah daerah.
"Untuk perilaku menjaga jarak laporan yang kami terima adalah 91,46 persen," kata dia saat menyampaikan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara virtual yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Jika merujuk kepatuhan masyarakat yang menggunakan masker berdasarkan wilayah, Sulawesi Tenggara menempati urutan pertama disusul DKI Jakarta, Bangka Belitung, Jambi dan Bali di lima besar.
"Papua Barat berada di urutan terakhir dengan persentase 80,95 persen," katanya.
Selain itu, Satgas Penanganan COVID-19 juga mendapatkan data tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak paling tinggi yakni di Sulawesi Tenggara disusul, DKI Jakarta, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Maluku di posisi lima besar.
Untuk lima wilayah tingkat kepatuhan paling rendah dalam menjaga jarak yakni Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat.
"Papua itu berkisar 64,73 persen," kata Dewi.
Kemudian Satgas Penanganan COVID-19 juga mencatat sekitar 128 ribu pemilih ditegur atau diingatkan petugas terkait kepatuhan protokol kesehatan di 33 provinsi dan 299 kabupaten kota.
"Pemilih yang paling banyak ditegur di antaranya di Sumatera Utara, Bali, Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan beberapa daerah lainnya," ujar dia.
Secara umum, hingga data ini disampaikan, Satgas Penanganan COVID-19 telah memantau sebanyak 227.492 orang di 34.014 titik di 33 provinsi yang menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Senada dengan itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan berdasarkan temuan di lapangan terdapat beberapa provinsi tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi maupun belum maksimal.
"Memang ada beberapa provinsi tingkat kepatuhannya belum seperti yang diharapkan," kata Doni.
Meskipun demikian, ia menilai secara umum sudah tergolong cukup baik. Sebab, selama beberapa bulan terakhir Menko Polhukam Mahfud MD telah memimpin rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri serta kepala daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak untuk persiapan pilkada.
Baca juga: Mendagri dorong alat peraga kampanye berupa masker dan "hand sanitizer"
Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil imbau warga terapkan protokol kesehatan saat pencoblosan
Baca juga: KPU Kota Depok gelar simulasi pilkada sesuai protokol kesehatan COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Untuk perilaku menjaga jarak laporan yang kami terima adalah 91,46 persen," kata dia saat menyampaikan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara virtual yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Jika merujuk kepatuhan masyarakat yang menggunakan masker berdasarkan wilayah, Sulawesi Tenggara menempati urutan pertama disusul DKI Jakarta, Bangka Belitung, Jambi dan Bali di lima besar.
"Papua Barat berada di urutan terakhir dengan persentase 80,95 persen," katanya.
Selain itu, Satgas Penanganan COVID-19 juga mendapatkan data tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak paling tinggi yakni di Sulawesi Tenggara disusul, DKI Jakarta, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Maluku di posisi lima besar.
Untuk lima wilayah tingkat kepatuhan paling rendah dalam menjaga jarak yakni Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat.
"Papua itu berkisar 64,73 persen," kata Dewi.
Kemudian Satgas Penanganan COVID-19 juga mencatat sekitar 128 ribu pemilih ditegur atau diingatkan petugas terkait kepatuhan protokol kesehatan di 33 provinsi dan 299 kabupaten kota.
"Pemilih yang paling banyak ditegur di antaranya di Sumatera Utara, Bali, Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan beberapa daerah lainnya," ujar dia.
Secara umum, hingga data ini disampaikan, Satgas Penanganan COVID-19 telah memantau sebanyak 227.492 orang di 34.014 titik di 33 provinsi yang menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Senada dengan itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan berdasarkan temuan di lapangan terdapat beberapa provinsi tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi maupun belum maksimal.
"Memang ada beberapa provinsi tingkat kepatuhannya belum seperti yang diharapkan," kata Doni.
Meskipun demikian, ia menilai secara umum sudah tergolong cukup baik. Sebab, selama beberapa bulan terakhir Menko Polhukam Mahfud MD telah memimpin rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri serta kepala daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak untuk persiapan pilkada.
Baca juga: Mendagri dorong alat peraga kampanye berupa masker dan "hand sanitizer"
Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil imbau warga terapkan protokol kesehatan saat pencoblosan
Baca juga: KPU Kota Depok gelar simulasi pilkada sesuai protokol kesehatan COVID-19
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020