Bandung, 24/3 (ANTARA) - Seratusan pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat dari seluruh dinas Pemkot dan Pemkab mengikuti Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Ahli Barang/Jasa Pemerintahan di kampus Unpad, Bandung, 23-25 Maret.
Ketua pelaksana Suryanto, di Bandung, Rabu, mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan Jurusan Administrasi Niaga Fisip Unpad itu untuk menyiapkan ahli barang/jasa yang sudah terkualifikasi.
Namun, menurut Suryanto, sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) bagi para ahli barang/jasa di instansi pemerintahan dapat mencegah kemungkinan korupsi.
"Sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003, orang yang boleh mengikuti lelang hanya orang yang sudah punya sertifikat dari LKPP," ujar Suryanto.
Ia menjelaskan, orang yang telah memiliki sertifikat pasti sudah menguasai dan memahami teknis pengadaan barang/jasa serta proses pelelangan. Hal itu membuat sistem keuangan di instsansi pemerintahan menjadi transparan.
Menurut dia, biasanya peserta yang lulus ujian sertifikasi tidak pernah lebih dari 30 persen total peserta ujian.
"Selama ini peserta pelatihan dan ujian sertifikasi selalu ditugaskan instansi tempatnya bekerja. Tidak ada peserta yang ikut atas kemauan sendiri. Itu lah yang membuat persentase kelulusan ujian sangat kecil," kata Suryanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Ketua pelaksana Suryanto, di Bandung, Rabu, mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan Jurusan Administrasi Niaga Fisip Unpad itu untuk menyiapkan ahli barang/jasa yang sudah terkualifikasi.
Namun, menurut Suryanto, sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) bagi para ahli barang/jasa di instansi pemerintahan dapat mencegah kemungkinan korupsi.
"Sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003, orang yang boleh mengikuti lelang hanya orang yang sudah punya sertifikat dari LKPP," ujar Suryanto.
Ia menjelaskan, orang yang telah memiliki sertifikat pasti sudah menguasai dan memahami teknis pengadaan barang/jasa serta proses pelelangan. Hal itu membuat sistem keuangan di instsansi pemerintahan menjadi transparan.
Menurut dia, biasanya peserta yang lulus ujian sertifikasi tidak pernah lebih dari 30 persen total peserta ujian.
"Selama ini peserta pelatihan dan ujian sertifikasi selalu ditugaskan instansi tempatnya bekerja. Tidak ada peserta yang ikut atas kemauan sendiri. Itu lah yang membuat persentase kelulusan ujian sangat kecil," kata Suryanto.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010