Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengharapkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai perguruan tinggi kedinasan bisa mencetak lulusan yang memiliki kemampuan menguasai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menghadapi dunia yang saat ini sudah serba digital.
"IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan pencetak kader-kader aparatur sipil negara harus mampu memiliki kompetensi yang unggul, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat bersaing di era industri 4.0," kata Mendagri saat memberikan kuliah umum kepada praja dan civitas akademika di Kampus IPDN Jatinangor melalui siaran pers, Sabtu.
Kuliah umum itu diselenggarakan secara terbatas hanya diikuti internal Kampus IPDN Jatinangor dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan wabah COVID-19, sedangkan praja di Kampus IPDN lain yakni Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, dan Jakarta digelar secara virtual melalui Zoom Meeting.
Tito menyampaikan semua elemen masyarakat, khususnya IPDN harus melakukan persiapan untuk menghadapi revolusi industri digital sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di belahan dunia manapun, inilah salah satu bekal kita dalam menghadapi era revolusi industri 4.0," katanya.
Tito juga menyampaikan strategi Presiden Republik Indonesia dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian visi Indonesia 2045 untuk mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing dan fleksibel dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh risiko.
"Untuk mencapai itu semua, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, memiliki daya saing dan sejumlah kemampuan kompetitif," katanya.
Mendagri juga mengapresiasi program IPDN yang telah membentuk Tim Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kebijakan yang selanjutnya dapat dirumuskan ke dalam muatan penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lainnya.
"Saya berharap dalam sosialisasi ini dapat terjaring masukan-masukan dari stakeholder untuk segera kita tampung dan rumuskan ke dalam muatan penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lainnya sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," katanya.
Usai kuliah umum, Mendagri didampingi Rektor IPDN Hadi Prabowo meninjau langsung fasilitas yang ada di IPDN, khususnya peninjauan pembangunan Tol Cisumdawu yang berada dibekas lahan Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
Baca juga: Mendagri: Praja IPDN lakukan tindak kekerasan dipecat dan dipidanakan
Baca juga: 46 calon muda praja IPDN terkonfirmasi positif corona
Baca juga: 1.099 calon muda praja wajib tes usap sebelum kuliah di kampus IPDN
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan pencetak kader-kader aparatur sipil negara harus mampu memiliki kompetensi yang unggul, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat bersaing di era industri 4.0," kata Mendagri saat memberikan kuliah umum kepada praja dan civitas akademika di Kampus IPDN Jatinangor melalui siaran pers, Sabtu.
Kuliah umum itu diselenggarakan secara terbatas hanya diikuti internal Kampus IPDN Jatinangor dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan wabah COVID-19, sedangkan praja di Kampus IPDN lain yakni Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, dan Jakarta digelar secara virtual melalui Zoom Meeting.
Tito menyampaikan semua elemen masyarakat, khususnya IPDN harus melakukan persiapan untuk menghadapi revolusi industri digital sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di belahan dunia manapun, inilah salah satu bekal kita dalam menghadapi era revolusi industri 4.0," katanya.
Tito juga menyampaikan strategi Presiden Republik Indonesia dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian visi Indonesia 2045 untuk mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing dan fleksibel dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh risiko.
"Untuk mencapai itu semua, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, memiliki daya saing dan sejumlah kemampuan kompetitif," katanya.
Mendagri juga mengapresiasi program IPDN yang telah membentuk Tim Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kebijakan yang selanjutnya dapat dirumuskan ke dalam muatan penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lainnya.
"Saya berharap dalam sosialisasi ini dapat terjaring masukan-masukan dari stakeholder untuk segera kita tampung dan rumuskan ke dalam muatan penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lainnya sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," katanya.
Usai kuliah umum, Mendagri didampingi Rektor IPDN Hadi Prabowo meninjau langsung fasilitas yang ada di IPDN, khususnya peninjauan pembangunan Tol Cisumdawu yang berada dibekas lahan Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
Baca juga: Mendagri: Praja IPDN lakukan tindak kekerasan dipecat dan dipidanakan
Baca juga: 46 calon muda praja IPDN terkonfirmasi positif corona
Baca juga: 1.099 calon muda praja wajib tes usap sebelum kuliah di kampus IPDN
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020