Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan COVID-19 pada pandemi yang masih berlangsung.
Ketua Policy Center ILUNI UI, Mohammad Jibriel Avessina, mengatakan hal itu pada diskusi daring "Forum Diskusi Salemba: Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19", Jumat, seperti dikutip dalam pernyataan tertulisnya.
Menurut Jibriel, berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dinilai belum efektif, karena fakta di lapangan menunjukkan kasus penyebaran COVID-19 masih terus terjadi.
Dari anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp696,2 triliun, Jibriel menyebut, Pemerintah hanya menyisihkan Rp87,55 triliun untuk biaya kesehatan.
"Sektor kesehatan terkesan menjadi pilihan kedua, karena Pemerintah seolah-olah lebih fokus pada penguatan ekonomi, misalnya komite yang dibentuk berisikan pejabat bidang ekonomi, serta berbagai stimulus ekonomi dengan anggaran yang jauh lebih besar dari biaya kesehatan itu sendiri.
Pada forum diskusi daring tersebut, ILUNI UI juga menyampaikan rekomendasi penanganan COVID-19 kepada Pemerintah, yang disebutnya konsep solidaritas terpimpin. Konsep tersebut dinilai dapat dijadikan sebagai model kerja pemerintah dalam mengatasi pandemi.
Pada aspek kesehatan, kata dia, ILUNI UI mengusulkan, uji cepat deteksi COVID-19 dengan RT PCR harus ditingkatkan sesuai standar WHO yakni 1000/1.000.000 penduduk.
Pada aspek ekonomi, menurutnya, ILUNI UI mengusulkan, di antaranya, optimalisasi anggaran penanganan COVID-19 dengan membagi menjadi dua, yakni anggaran program dan anggaran operasional program, realokasi anggaran, serta menjaga produktivitas UMKM.
Pakar Kebijakan Publik, Julian Aldrin Pasha, mengatakan, Pemerintah perlu menentukan prioritas dan asesmen antara pilihan ekonomi atau kesehatan. Dari dua opsi tersebut, data membuktikan penerapan "social distancing" secara ketat akan menekan kondisi penularan, tapi pasti berdampak pada ekonomi.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof Dr dr Akmal Taher, SpU, menyatakan pentingnya monitoring ketat tracing, testing, dan treatment (3T) dalam penanganan COVID. Pemerintah juga harus menguatkan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer masyarakat dalam penanganan COVID-19.
Menurut Akmal, dari 647 Puskesmas, ada kekurangan alat pelindung diri (APD) esensial. Kondisi ini, menurutnya, sulit untuk mengoptimalkan kineja penanganan pandemi di masyarakat. "Kita harus melakukan transformasi layanan primer," katanya.
Baca juga: Ketua Umum ILUNI UI sarankan buka opsi tunda Pilkada serentak
Baca juga: ILUNI UI sebut kontroversi Pakta Integritas mahasiswa baru sudah selesai
Baca juga: Iluni UI sebut Indonesia miliki potensi resesi demokrasi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Ketua Policy Center ILUNI UI, Mohammad Jibriel Avessina, mengatakan hal itu pada diskusi daring "Forum Diskusi Salemba: Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19", Jumat, seperti dikutip dalam pernyataan tertulisnya.
Menurut Jibriel, berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dinilai belum efektif, karena fakta di lapangan menunjukkan kasus penyebaran COVID-19 masih terus terjadi.
Dari anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp696,2 triliun, Jibriel menyebut, Pemerintah hanya menyisihkan Rp87,55 triliun untuk biaya kesehatan.
"Sektor kesehatan terkesan menjadi pilihan kedua, karena Pemerintah seolah-olah lebih fokus pada penguatan ekonomi, misalnya komite yang dibentuk berisikan pejabat bidang ekonomi, serta berbagai stimulus ekonomi dengan anggaran yang jauh lebih besar dari biaya kesehatan itu sendiri.
Pada forum diskusi daring tersebut, ILUNI UI juga menyampaikan rekomendasi penanganan COVID-19 kepada Pemerintah, yang disebutnya konsep solidaritas terpimpin. Konsep tersebut dinilai dapat dijadikan sebagai model kerja pemerintah dalam mengatasi pandemi.
Pada aspek kesehatan, kata dia, ILUNI UI mengusulkan, uji cepat deteksi COVID-19 dengan RT PCR harus ditingkatkan sesuai standar WHO yakni 1000/1.000.000 penduduk.
Pada aspek ekonomi, menurutnya, ILUNI UI mengusulkan, di antaranya, optimalisasi anggaran penanganan COVID-19 dengan membagi menjadi dua, yakni anggaran program dan anggaran operasional program, realokasi anggaran, serta menjaga produktivitas UMKM.
Pakar Kebijakan Publik, Julian Aldrin Pasha, mengatakan, Pemerintah perlu menentukan prioritas dan asesmen antara pilihan ekonomi atau kesehatan. Dari dua opsi tersebut, data membuktikan penerapan "social distancing" secara ketat akan menekan kondisi penularan, tapi pasti berdampak pada ekonomi.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof Dr dr Akmal Taher, SpU, menyatakan pentingnya monitoring ketat tracing, testing, dan treatment (3T) dalam penanganan COVID. Pemerintah juga harus menguatkan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer masyarakat dalam penanganan COVID-19.
Menurut Akmal, dari 647 Puskesmas, ada kekurangan alat pelindung diri (APD) esensial. Kondisi ini, menurutnya, sulit untuk mengoptimalkan kineja penanganan pandemi di masyarakat. "Kita harus melakukan transformasi layanan primer," katanya.
Baca juga: Ketua Umum ILUNI UI sarankan buka opsi tunda Pilkada serentak
Baca juga: ILUNI UI sebut kontroversi Pakta Integritas mahasiswa baru sudah selesai
Baca juga: Iluni UI sebut Indonesia miliki potensi resesi demokrasi
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020