Pemerintah China membalas komentar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard Pompeo yang menolak klaim sepihak Beijing di Laut China Selatan, saat ia melawat di Jakarta, Indonesia, Kamis (29/10).
Pompeo, dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, mengatakan klaim China "tidak sah" dan "melanggar hukum".
Namun, menurut Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian, komentar AS itu tidak tepat karena Laut China Selatan merupakan rumah bersama bagi negara-negara di kawasan. Pemerintah China membalas komentar Pompeo dengan menyebutkan AS merupakan ancaman bagi perdamaian di Laut China Selatan.
Dubes Xiao menjelaskan China telah membangun kerja sama di negara-negara kawasan demi menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.
"(Kami, red) juga berusaha menyelesaikan pertikaian dengan sebaik-baiknya melalui konsultasi dan negosiasi bersahabat," kata Dubes Xiao Qian, lewat pernyataan tertulis yang disiarkan di laman resmi Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Indonesia, tidak lama setelah Pompeo mengakhiri kunjungannya di Indonesia, Kamis.
Sementara itu, terkait menguatnya pengerahan kekuatan militer di Laut China Selatan, Dubes Xiao menyebutkan langkah itu dibutuhkan demi mengimbangi "hegemoni maritim AS".
"Demi kepentingan geopolitiknya, AS juga terus-menerus memprovokasi konflik, memamerkan kekuatan militer, dan menciptakan ketegangan di Laut China Selatan. Ini adalah pendorong terbesar bagi militerisasi Laut China Selatan, dan merupakan faktor paling berbahaya yang menghancurkan perdamaian di Laut China Selatan," kata Dubes Xiao Qian.
Berbeda dengan AS, China tunduk terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), kata Dubes Xiao, seraya menambahkan, AS justru tidak pernah meratifikasi UNCLOS hanya untuk mempertahankan hegemoni kekuatan maritimnya di Laut China Selatan.
Dalam kunjungannya ke Indonesia, Pompeo memuji tindakan keras Jakarta melindungi kedaulatan di perairan dekat Kepulauan Natuna, yang turut diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya.
Pemerintah AS berharap ada cara-cara baru yang dapat dibuat ke depannya untuk memastikan Laut China Selatan tetap aman, damai, bebas, dan terbuka, kata Pompeo.
Sejauh ini, Indonesia bukan masuk dalam daftar negara-negara yang punya sengketa wilayah perairan dengan China di Laut China Selatan.
Dalam pertemuan bersama Pompeo, Retno Marsudi mengatakan Indonesia menginginkan Laut China Selatan tetap stabil dan damai. Pemerintah Indonesia juga berharap semua pihak tunduk terhadap hukum internasional, kata Retno.
Pompeo melawat ke sejumlah negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara pada 25-29 Oktober 2020. Indonesia merupakan tujuan terakhir Pompeo setelah ia melawat ke India, Sri Lanka, dan Maladewa.
Baca juga: China klarifikasi pernyataan Menlu AS soal komunitas Muslim Uighur
Baca juga: Guru Besar UI: Lawatan Menlu Pompeo ke Indonesia beri pesan ke China
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Pompeo, dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, mengatakan klaim China "tidak sah" dan "melanggar hukum".
Namun, menurut Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian, komentar AS itu tidak tepat karena Laut China Selatan merupakan rumah bersama bagi negara-negara di kawasan. Pemerintah China membalas komentar Pompeo dengan menyebutkan AS merupakan ancaman bagi perdamaian di Laut China Selatan.
Dubes Xiao menjelaskan China telah membangun kerja sama di negara-negara kawasan demi menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.
"(Kami, red) juga berusaha menyelesaikan pertikaian dengan sebaik-baiknya melalui konsultasi dan negosiasi bersahabat," kata Dubes Xiao Qian, lewat pernyataan tertulis yang disiarkan di laman resmi Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Indonesia, tidak lama setelah Pompeo mengakhiri kunjungannya di Indonesia, Kamis.
Sementara itu, terkait menguatnya pengerahan kekuatan militer di Laut China Selatan, Dubes Xiao menyebutkan langkah itu dibutuhkan demi mengimbangi "hegemoni maritim AS".
"Demi kepentingan geopolitiknya, AS juga terus-menerus memprovokasi konflik, memamerkan kekuatan militer, dan menciptakan ketegangan di Laut China Selatan. Ini adalah pendorong terbesar bagi militerisasi Laut China Selatan, dan merupakan faktor paling berbahaya yang menghancurkan perdamaian di Laut China Selatan," kata Dubes Xiao Qian.
Berbeda dengan AS, China tunduk terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), kata Dubes Xiao, seraya menambahkan, AS justru tidak pernah meratifikasi UNCLOS hanya untuk mempertahankan hegemoni kekuatan maritimnya di Laut China Selatan.
Dalam kunjungannya ke Indonesia, Pompeo memuji tindakan keras Jakarta melindungi kedaulatan di perairan dekat Kepulauan Natuna, yang turut diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya.
Pemerintah AS berharap ada cara-cara baru yang dapat dibuat ke depannya untuk memastikan Laut China Selatan tetap aman, damai, bebas, dan terbuka, kata Pompeo.
Sejauh ini, Indonesia bukan masuk dalam daftar negara-negara yang punya sengketa wilayah perairan dengan China di Laut China Selatan.
Dalam pertemuan bersama Pompeo, Retno Marsudi mengatakan Indonesia menginginkan Laut China Selatan tetap stabil dan damai. Pemerintah Indonesia juga berharap semua pihak tunduk terhadap hukum internasional, kata Retno.
Pompeo melawat ke sejumlah negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara pada 25-29 Oktober 2020. Indonesia merupakan tujuan terakhir Pompeo setelah ia melawat ke India, Sri Lanka, dan Maladewa.
Baca juga: China klarifikasi pernyataan Menlu AS soal komunitas Muslim Uighur
Baca juga: Guru Besar UI: Lawatan Menlu Pompeo ke Indonesia beri pesan ke China
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020