Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Jawa Barat menggelar evaluasi kinerja tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kualitas pendamping serta menurunkan angka kemiskinan di Kota Depok.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinsos Kota Depok, Tri Redjeki Handayani di Depok, Rabu mengatakan evaluasi terhadap para pendamping PKH ini rutin dilaksanakan oleh Dinsos setiap bulan, tetapi karena pandemi COVID-19, evaluasi dilakukan dua kali dalam setahun.
"Ini evaluasi perdana yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tapi juga sebagai sarana pertemuan untuk kembali membangun koordinasi. Termasuk menjadi forum untuk memecahkan permasalahan di lapangan," katanya.
Menurut dia, para pendamping bukan hanya berfungsi untuk memastikan bantuan dari pemerintah tepat sasaran, namun mereka juga ikut mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mandiri dan lepas dari kemiskinan.
Menurut dia para pendamping PKH harus menggelar Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk membina para KPM tentang pentingnya pendidikan, pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan dan lainnya.
Dikatakannya, pembinaan juga dilakukan untuk merubah perilaku dan pola pikir untuk menumbuhkan ke mandirian dengan meningkatkan perekonomian. Dengan begitu, para KPM akan sadar untuk keluar dari program PKH (Graduasi Mandiri).
"Pada masa pandemi, mungkin target graduasi tidak bisa dilakukan. Namun tetap target 10 persen dari total PKH di Kota Depok harus graduasi," katanya.
Baca juga: Pemkot Bogor berikhtiar pandemi COVID-19 tak tambah kemiskinan
Baca juga: Peneliti perkirakan kemiskinan September 2020 naik menjadi 10,34 persen
Baca juga: BPS perkirakan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor melonjak tahun ini
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinsos Kota Depok, Tri Redjeki Handayani di Depok, Rabu mengatakan evaluasi terhadap para pendamping PKH ini rutin dilaksanakan oleh Dinsos setiap bulan, tetapi karena pandemi COVID-19, evaluasi dilakukan dua kali dalam setahun.
"Ini evaluasi perdana yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tapi juga sebagai sarana pertemuan untuk kembali membangun koordinasi. Termasuk menjadi forum untuk memecahkan permasalahan di lapangan," katanya.
Menurut dia, para pendamping bukan hanya berfungsi untuk memastikan bantuan dari pemerintah tepat sasaran, namun mereka juga ikut mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mandiri dan lepas dari kemiskinan.
Menurut dia para pendamping PKH harus menggelar Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk membina para KPM tentang pentingnya pendidikan, pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan dan lainnya.
Dikatakannya, pembinaan juga dilakukan untuk merubah perilaku dan pola pikir untuk menumbuhkan ke mandirian dengan meningkatkan perekonomian. Dengan begitu, para KPM akan sadar untuk keluar dari program PKH (Graduasi Mandiri).
"Pada masa pandemi, mungkin target graduasi tidak bisa dilakukan. Namun tetap target 10 persen dari total PKH di Kota Depok harus graduasi," katanya.
Baca juga: Pemkot Bogor berikhtiar pandemi COVID-19 tak tambah kemiskinan
Baca juga: Peneliti perkirakan kemiskinan September 2020 naik menjadi 10,34 persen
Baca juga: BPS perkirakan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor melonjak tahun ini
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020