Kementerian Sosial (Kemensos) RI memastikan bantuan sosial (bansos) beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Tanah Air layak untuk dikonsumsi karena berkualitas medium.
"Beras yang disalurkan layak dikonsumsi, ini yang sangat penting," kata Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar dalam kegiatan Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Beras di Jakarta, Rabu.
Bansos beras bagi 10 juta KPM tersebut telah mulai disalurkan kepada masyarakat sejak 21 September 2020 dan hingga saat ini telah terealisasi sekitar 67 persen.
Masing-masing KPM berhak menerima 15 kilogram beras dengan kualitas medium setiap bulannya. Namun, khusus penyaluran September dan Oktober dilakukan dua bulan sekaligus sehingga penerima mendapatkan 30 kilogram beras.
"Sisanya 15 kilogram lagi disalurkan pada November 2020," kata Dadang.
Dalam prosesnya, Kemensos mengakui masih terdapat sejumlah hambatan untuk penyaluran bansos beras di antaranya kondisi geografis, kelangkaan BBM, faktor pandemi COVID-19, informasi beras plastik hingga birokrasi di sejumlah daerah.
Melihat beragam permasalahan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemensos segera melakukan sejumlah tindakan salah satunya terkait adanya informasi beras plastik di suatu wilayah.
"Kita langsung koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan langsung menindaklanjutinya," katanya.
Secara umum, terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam penyaluran bansos beras agar tetap menjaga akuntabilitas. Pertama, target penyaluran harus selesai mendorong transporter lebih cepat dalam distribusi 00 persen pada akhir Oktober 2020.
Oleh karena itu, ia meminta pihak Bulog dan transporter agar memaksimalkan waktu yang tersisa dalam percepatan penyaluran bansos beras terutama di daerah yang hingga kini realisasinya masih nol persen.
"Selanjutnya kami berharap Perum Bulog agar mendorong transporter lebih cepat dalam distribusi bagi KPM," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Operasi dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triyana mengatakan sejak pertama kali bansos beras diluncurkan, ini merupakan evaluasi pertama.
Ia menyebutkan dari rencana penyaluran 450 ribu ton beras, sebanyak 300 ribu ton telah tersalurkan kepada KPM PKH per 14 Oktober 2020 atau mendekati 70 persen.
"Insha Allah akhir bulan ini sesuai jadwal bisa terpenuhi," kata Triyana.
Dalam proses penyalurannya, Triyana mengakui memang masih ada sejumlah kendala dalam penyaluran bansos beras salah satunya terkait pembatasan masuk ke daerah zona merah COVID-19 seperti di Maluku yang menyebabkan transporter tidak boleh masuk untuk menyalurkan bansos beras. Kemudian ada pula daerah yang menunggu peluncuran secara resmi sehingga penyaluran bansos tertunda.
Baca juga: Pemkot Bekasi mulai distribusikan bansos pangan untuk 42.192 keluarga
Baca juga: Bulog tegaskan beras bansos lewati kontrol kualitas terbaik
Baca juga: 120 ribu KPM PKH di Cirebon dapat bansos beras
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Beras yang disalurkan layak dikonsumsi, ini yang sangat penting," kata Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar dalam kegiatan Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Beras di Jakarta, Rabu.
Bansos beras bagi 10 juta KPM tersebut telah mulai disalurkan kepada masyarakat sejak 21 September 2020 dan hingga saat ini telah terealisasi sekitar 67 persen.
Masing-masing KPM berhak menerima 15 kilogram beras dengan kualitas medium setiap bulannya. Namun, khusus penyaluran September dan Oktober dilakukan dua bulan sekaligus sehingga penerima mendapatkan 30 kilogram beras.
"Sisanya 15 kilogram lagi disalurkan pada November 2020," kata Dadang.
Dalam prosesnya, Kemensos mengakui masih terdapat sejumlah hambatan untuk penyaluran bansos beras di antaranya kondisi geografis, kelangkaan BBM, faktor pandemi COVID-19, informasi beras plastik hingga birokrasi di sejumlah daerah.
Melihat beragam permasalahan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemensos segera melakukan sejumlah tindakan salah satunya terkait adanya informasi beras plastik di suatu wilayah.
"Kita langsung koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan langsung menindaklanjutinya," katanya.
Secara umum, terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam penyaluran bansos beras agar tetap menjaga akuntabilitas. Pertama, target penyaluran harus selesai mendorong transporter lebih cepat dalam distribusi 00 persen pada akhir Oktober 2020.
Oleh karena itu, ia meminta pihak Bulog dan transporter agar memaksimalkan waktu yang tersisa dalam percepatan penyaluran bansos beras terutama di daerah yang hingga kini realisasinya masih nol persen.
"Selanjutnya kami berharap Perum Bulog agar mendorong transporter lebih cepat dalam distribusi bagi KPM," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Operasi dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triyana mengatakan sejak pertama kali bansos beras diluncurkan, ini merupakan evaluasi pertama.
Ia menyebutkan dari rencana penyaluran 450 ribu ton beras, sebanyak 300 ribu ton telah tersalurkan kepada KPM PKH per 14 Oktober 2020 atau mendekati 70 persen.
"Insha Allah akhir bulan ini sesuai jadwal bisa terpenuhi," kata Triyana.
Dalam proses penyalurannya, Triyana mengakui memang masih ada sejumlah kendala dalam penyaluran bansos beras salah satunya terkait pembatasan masuk ke daerah zona merah COVID-19 seperti di Maluku yang menyebabkan transporter tidak boleh masuk untuk menyalurkan bansos beras. Kemudian ada pula daerah yang menunggu peluncuran secara resmi sehingga penyaluran bansos tertunda.
Baca juga: Pemkot Bekasi mulai distribusikan bansos pangan untuk 42.192 keluarga
Baca juga: Bulog tegaskan beras bansos lewati kontrol kualitas terbaik
Baca juga: 120 ribu KPM PKH di Cirebon dapat bansos beras
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020