DPRD Cianjur, Jawa Barat, meminta Dinas Sosial Cianjur, bertanggungjawab atas temuan biji plastik di dalam beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena diduga kurangnya pengawasan dan tidak masksimalnya tugas dan fungsi Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan (TKSK).
"Ini merupakan tanggungjawab Dinas Sosial sebagai leading sektor dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat selain supliyer. Kami menilai fungsi pengawasan dinas dan TKSK sebagai kepanjangan tangan dinas tidak berjalan," kata anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Gerindra Abdul Karim saat dihubungi, Selasa.
Ia menjelaskan, selama ini banyak kasus yang dilaporkan warga terkait penyaluran BPNT yang tidak sesuai seperti kualitas beras yang harusnya premium, jumlah timbangan yang kurang hingga puluhan butir biji plastik yang ditemukan dalam beras di Kecamatan Bojongpicung.
Bahkan tutur dia, di wilayah selatan banyak keluhan terkait komoditi yang disalurkan supliyer dalam paket BPNT tidak layak konsumsi karena kualitasnya buruk. Sehingga warga berharap melalui anggota dewan untuk merubah sistem penyaluran dengan menerapkan kearifan lokal tidak bergantung dari beberapa orang supliyer.
"Cianjur ini luas, banyak pengusaha atau supliyer yang berdomisili di wilayah penyaluran, namun tidak mendapat kesempatan untuk menjadi penyalur yang selama ini hanya ditunjuk dinas terkait. Bahkan saya menilai lebih layak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi supliyer di wilayahnya masing-masing," katanya.
Sedangkan terkait temuan biji plastik di dalam beras bantuan pusat tersebut, pihaknya akan segera memanggil supliyer dan dinas terkait guna mendapat kejelasan. Terlepas dari unsur tidak sengaja, pihaknya berharap dinas terkait lebih meningkatkan pengawasan karena memiliki pasukan TKSK yang tidak hanya bertugas memastikan penyaluran tepat sasaran.
"Tugas dan fungsi dinas melalui TKSK, seharusnya memastikan juga kualitas dari komoditi yang disalurkan supliyer sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Besok kami akan panggil dinas dan supliyer. Kami sudah meminta pihak berwajib mengusut tuntas kasus tersebut," katanya.
Kepala Dinas Sosial Cianjur, Amad Mutawili, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut hingga tuntas terkait temuan biji plastik di dalam karung beras BPNT yang diterima Kelurga Penerima Manfaat di Kecamatan Bojongpicung.
"Kami akan meminta tanggungjawab pihak supliyer yang menyalurkan beras bantuan tersebut, kenapa sampai ada biji plastik di dalam beras yang diterima warga. Untuk pengawasan selama ini selalu kami lakukan dan meminta supliyer tidak main-main dengan program bantuan pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Dinsos Cianjur akan libatkan Kepolisian usut temuan biji plastik dalam beras
Baca juga: Bupati Cianjur: Usut tuntas temuan biji plastik dalam beras BPNT
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Ini merupakan tanggungjawab Dinas Sosial sebagai leading sektor dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat selain supliyer. Kami menilai fungsi pengawasan dinas dan TKSK sebagai kepanjangan tangan dinas tidak berjalan," kata anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Gerindra Abdul Karim saat dihubungi, Selasa.
Ia menjelaskan, selama ini banyak kasus yang dilaporkan warga terkait penyaluran BPNT yang tidak sesuai seperti kualitas beras yang harusnya premium, jumlah timbangan yang kurang hingga puluhan butir biji plastik yang ditemukan dalam beras di Kecamatan Bojongpicung.
Bahkan tutur dia, di wilayah selatan banyak keluhan terkait komoditi yang disalurkan supliyer dalam paket BPNT tidak layak konsumsi karena kualitasnya buruk. Sehingga warga berharap melalui anggota dewan untuk merubah sistem penyaluran dengan menerapkan kearifan lokal tidak bergantung dari beberapa orang supliyer.
"Cianjur ini luas, banyak pengusaha atau supliyer yang berdomisili di wilayah penyaluran, namun tidak mendapat kesempatan untuk menjadi penyalur yang selama ini hanya ditunjuk dinas terkait. Bahkan saya menilai lebih layak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi supliyer di wilayahnya masing-masing," katanya.
Sedangkan terkait temuan biji plastik di dalam beras bantuan pusat tersebut, pihaknya akan segera memanggil supliyer dan dinas terkait guna mendapat kejelasan. Terlepas dari unsur tidak sengaja, pihaknya berharap dinas terkait lebih meningkatkan pengawasan karena memiliki pasukan TKSK yang tidak hanya bertugas memastikan penyaluran tepat sasaran.
"Tugas dan fungsi dinas melalui TKSK, seharusnya memastikan juga kualitas dari komoditi yang disalurkan supliyer sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Besok kami akan panggil dinas dan supliyer. Kami sudah meminta pihak berwajib mengusut tuntas kasus tersebut," katanya.
Kepala Dinas Sosial Cianjur, Amad Mutawili, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut hingga tuntas terkait temuan biji plastik di dalam karung beras BPNT yang diterima Kelurga Penerima Manfaat di Kecamatan Bojongpicung.
"Kami akan meminta tanggungjawab pihak supliyer yang menyalurkan beras bantuan tersebut, kenapa sampai ada biji plastik di dalam beras yang diterima warga. Untuk pengawasan selama ini selalu kami lakukan dan meminta supliyer tidak main-main dengan program bantuan pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Dinsos Cianjur akan libatkan Kepolisian usut temuan biji plastik dalam beras
Baca juga: Bupati Cianjur: Usut tuntas temuan biji plastik dalam beras BPNT
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020