Ciamis, 3/12 (ANTARA) - DPRD Kabupaten Ciamis menyatakan akan mengkaji masalah kebocoran pendapatan parkir di kawasan objek wisata di wilayah Ciamis, Jawa Barat.
Ketua Komisi II DPRD Ciamis Asep Irfan, kepada wartawan, di Cimais, Kamis, mengatakan, pengkajian tersebut menyusul adanya kebocoran yang dikhawatirkan akan mengurangi pendatapan asli daerah (PAD).
"Parkir perlu ditata ulang untuk menambah PAD yang lebih besar. bukan itu saja, banyak lahan parkir yang tidak sah dan melebihi batas normal," katanya.
Penataan kembali perparkiran di objek wisata dengan melibatkan dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) setempat, menurut dia, supaya tidak ada dugaan kobocoran dari retribusi pakir.
Ia menyarankan, pihak Disbudpar Kabupaten Ciamis perlu menata ulang kembali penanganan SK Bupati tentang retribusi agar menemukan solusi dan tidak terjadi kebocoran pendapatan dari parkir.
"Padahal yang kami lihat di lapangan aturan dalam SK Bupati itu tidak berjalan," katanya.
Padahal, kata dia, pendapatan dari parkir dinilai luar biasa bila dikelola dengan baik dan profesional, sehingga meningkatkan PAD kabupaten Ciamis dari parkir di objek wisata bisa diandalkan.
Menurut dia, pemda pernah meninjau potensi pendapatan dari parkir ke pihak Desa Pangandaran, wilayah kawasan objek wisata yang cukup diminati wisatawan.
Dia mengatakan, dari keterangan pihak desa, dari lahan parkir pada acara tahun baru pendapatannya bisa mencapai Rp100 juta.
"Tapi sekarang penghasilan per tahun hanya Rp86 juta, itu menunjukan adanya kebocoran," katanya.
Menurut dia, perlu dilakukan pengkajian kembali untuk menata parkir di lokasi objek wisata agar PAD Kabupaten Ciamis meningkat dari pendapatan parkir.
"Kerena bila tidak ditata dengan jelas, itu merupakan kesalahan besar yang berdampak PAD menjadi sedikit," katanya. ***2***
Feri Purnama
(U.PK-FPM/C/s018/s018) 03-12-2009 10:21:06
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009
Ketua Komisi II DPRD Ciamis Asep Irfan, kepada wartawan, di Cimais, Kamis, mengatakan, pengkajian tersebut menyusul adanya kebocoran yang dikhawatirkan akan mengurangi pendatapan asli daerah (PAD).
"Parkir perlu ditata ulang untuk menambah PAD yang lebih besar. bukan itu saja, banyak lahan parkir yang tidak sah dan melebihi batas normal," katanya.
Penataan kembali perparkiran di objek wisata dengan melibatkan dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) setempat, menurut dia, supaya tidak ada dugaan kobocoran dari retribusi pakir.
Ia menyarankan, pihak Disbudpar Kabupaten Ciamis perlu menata ulang kembali penanganan SK Bupati tentang retribusi agar menemukan solusi dan tidak terjadi kebocoran pendapatan dari parkir.
"Padahal yang kami lihat di lapangan aturan dalam SK Bupati itu tidak berjalan," katanya.
Padahal, kata dia, pendapatan dari parkir dinilai luar biasa bila dikelola dengan baik dan profesional, sehingga meningkatkan PAD kabupaten Ciamis dari parkir di objek wisata bisa diandalkan.
Menurut dia, pemda pernah meninjau potensi pendapatan dari parkir ke pihak Desa Pangandaran, wilayah kawasan objek wisata yang cukup diminati wisatawan.
Dia mengatakan, dari keterangan pihak desa, dari lahan parkir pada acara tahun baru pendapatannya bisa mencapai Rp100 juta.
"Tapi sekarang penghasilan per tahun hanya Rp86 juta, itu menunjukan adanya kebocoran," katanya.
Menurut dia, perlu dilakukan pengkajian kembali untuk menata parkir di lokasi objek wisata agar PAD Kabupaten Ciamis meningkat dari pendapatan parkir.
"Kerena bila tidak ditata dengan jelas, itu merupakan kesalahan besar yang berdampak PAD menjadi sedikit," katanya. ***2***
Feri Purnama
(U.PK-FPM/C/s018/s018) 03-12-2009 10:21:06
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009