Soreang, 13/11 (ANTARA) - Fraksi Partai Golkar diimbau untuk bergabung dalam alat kelengkapan dewan dan segera melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, karena banyak pekerjaan lembaga ini yang harus segera dituntaskan.

Mereka pun diminta untuk hadir dalam segala kegiatan DPRD Kabupaten Bandung, sehingga semua hal bisa dibicarakan dengan tangan terbuka dan ada penyelesaian yang baik dengan cara musyawarah.

"Pak Yanto (Ketua Fraksi Golkar) kan sudah mengakui anggotanya belum bekerja maksimal. Kalau dia mempertanyakan apa yang sudah kita kerjakan sebagai anggota DPRD, mereka pun sudah tahu," kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bandung, H Asep Anwar, di ruang kerjanya, Juamt sore.

Asep Anwar, yang didampingi Wakil Ketu BK DPRD Kabupaten Bandung, Supardi, menjelaskan anggota DPRD Kabupaten Bandung lainnya, selain dari Fraksi Golkar sudah menjalankan tugasnya masing-masing.

Bahkan, lanjut Asep Anwar fraksi lain di DPRD Kabupaten Bandung telah melaksanakan tiga fungsi dewan, yakni fungsi legislasi, kontrol, dan fungsi anggaran secara kelembagaan.

"Hal itulah yang belum dilaksanakan anggota Fraksi Golkar Kabupaten Bandung, karena mereka tidak pernah hadir dalam berbagai kegiatan DPRD yang melibatkan alat kelengkapan dewan," ujar Asep Anwar.

Begitu pula komisi dan alat kelengkapan lainnya, demikian Asep Anwar, sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Padahal, anggota Fraksi Golkar sudah dimasukkan ke dalam alat kelengkapan dewan yang ada dalam tubuh DPRD Kabupaten Bandung.

"Kalaupun nanti mereka ingin duduk sebagai apa, tinggal dibicarakan dengan komisi, karena itu merupakan kewenangan komisi. Beda dengan dulu, komposisi komisi tidak bisa dirubah selama masa bakti dewan" ujar ASep Anwar pula.

Karena saat ini, menurut Asep Anwar, komisi memiliki kewenangan penuh, bahkan ketua komisi pun bisa saja diganti jika oleh anggotanya dianggap bekerja tidak maksimal.

Maka dari itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung diminta untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menjadi polemik dengan cara musyawarah, karena masyarakat Kabupaten Bandung sudah menunggu, seperti penangulangan pascagempa. ***1***

Ayi
(U.PSO-057/C/Y003/Y003) 13-11-2009 18:46:05

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009